Negeriku : BBM

Negeriku : BBM:  Posted by  ssyam55@gmail.com  on March 17, 2012 at 5:55 PM.BBM akan segera dinaikkan april mendatang Tapi...

Tolak Kenaikkan Harga BBM

Lopo Cendana: Pengertian subsidi BBM versi kwik

Lopo Cendana: Pengertian subsidi BBM versi kwik

Mahkamah Konstitusi Harus Cabut UU No 22/2001 Tentang Migas

Laporan: Ade Mulyana

ILUSTRASI

RMOL. Sangat bertentangan jika pengelolaan dan penguasaan sumber daya alam (SDA) strategis yang penting dan menyangkut hajat hidup rakyat, diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar yang hanya menguntungkan perusahaan multinasional asing. Hal itu bertentangan dengan konstitusi, khususnya pada alinea empat dan pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi (MK) harus membatalkan secara keseluruhan UU No. 22/2001 tentang Migas.

Demikian mengemuka pada sidang gugatan uji materi (judicial review) tentang UU No. 22/2001 tentang Migas, di Mahkamah Konstitusi, Rabu (18/7). Sidang menghadirkan mantan Menko Perekonomian DR Rizal Ramli dan pakar hukum tata negara DR Margarito Kamis sebagai saksi ahli yang diajukan pemohon.

Uji materi UU no. 22/2001 sendiri diajukan oleh PP Muhammadiyah dan sejumlah organisasi kemasyarakatan serta tokoh-tokoh masyarakat lain.

Menurut Margarito, negara dibentuk untuk mensejahterakan rakyat sebagaimana tercantum pada pembukaan UUD 1945. Sementara itu, pasal-pasal di dalamnya, khususnya pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 pasti disusun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ideologis. Karenanya sangat tidak masuk akal bila urusan penguasaan dan pengelolaan SDA strategis yang penting dan menyangkut hajat hidup rakyat, diserahkan kepada mekanisme pasar.

"Soal pengurasan, penyimpanan, dan pengolahan SDA adalah urusan pemerintah. Ini merupakan kewajiban konstitusi pemerintah yang harus dilaksanakan untuk kemakmuran rakyat. Karenanya, tidak boleh masalah ini dilakukan lewat kontrak-kontrak karya dengan swasta, apalagi asing, yang justru banyak merugikan negara dan rakyat Indonesia. UUD 1945 tidak mengizinkan mekanisme pasar mengatur urusan negara," ujar Margarito.

Dia juga menyoroti peran BP Migas  yang dinilainya tidak banyak memberi manfaat bagi negara dan rakyat Indonesia. Pada prakatiknya, lanjut Margarito, BP Migas justru lebih banyak menguntungkan kontraktor-kontraktor asing. Lewat perannya yang tidak jelas, BP Migas justru menjadi "kepanjangan tangan" kontraktor asing, khususnya dalam soal persetujuan pembayaran recovery cost yang jumlahnya amat besar.

"Soal sumber daya alam adalah persoalan besar bangsa Indonesia. Pantaskah untuk hal-hal besar seperti ini diserahkan kepada sebuah badan yang tidak jelas tugas dan tanggung jawabnya? Apakah kualitas sumber daya manusia Kementerian ESDM sudah demikian parahnya, hingga tugas penting seperti ini diserahkan kepada pihak lain?" tukasnya.

Tidak Fair

Pada kesempatan yang sama, hakim konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi menyinggung salah satu pasal dalam UU No. 22/2001 yang menyebut pelaku usaha sektor Migas dapat berupa BUMN, BUMD, Koperasi, dan badan usaha swasta, baik nasional maupun asing. Menurut dia, pasal ini telah mengondisikan BUMN, BUMD, dan Koperasi berhadap-hadapan secara langsung dengan swasta asing.

"Menurut saya pasal ini sangat tidak fair. Bagaimana mungkin BUMN, BUMD, dan Koperasi mampu bersaing melawan kontraktor asing? Mereka pasti kalah, karena swasta asing pasti jauh lebih unggul pada semua lini, terutama dalam hal pengalaman, permodalan, teknologi, dan pendanaan," kata Fadlil.

Sementara itu hakim konstitusi lainnya, Hamdan Zoelva, menyoroti terus membengkaknya cost recovery dari waktu ke waktu yang harus dibayar pemerintah. Ironisnya, jumlah lifting produksi justru terus merosot dalam jumlah yang signifikan. Dia minta pemerintah menjelaskan mengapa cost recovery melonjak sekitar 200 persen namun lifting produksi justru turun cukup tajam. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan hal ini terjadi? Apakah karena inefisiensi atau ada sebab-sebab lain?

Merugikan Rakyat dan Bangsa Indonesia

DR Rizal Ramli menyebut UU No. 22/2001 tentang Migas dibuat berdasarkan pesanan dan dibiayai oleh USAID. RUU itu pernah diajukan oleh Menteri Pertambangan Kuntoro Mangoensubroto pada masa pemerintahaan Habibie. Tetapi ditolak oleh DPR atas saran-saran Econit, yang pada waktu itu menjadi penasehat ekonomi fraksi-fraksi di DPR. RUU tersebut mandeg pada era Presiden Abdurrahman Wahid. Namun setelah era Gus Dur, buru-buru RUU itu diajukan kembali ke DPR. Hanya dalam tempo singkat, RUU Migas disahkan menjadi UU.

Pihak asing sangat berkepentingan dengan RUU Migas. Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dengan mengesahkannya menjadi UU. Pertama, liberalisasi sektor Migas. Kedua, internasionalisasi harga Migas di dalam negeri. Ketiga, agar investor asing bisa masuk ke sektor hilir yang lebih kecil risikonya dibandingkan sektor hulu namun justru labanya lebih besar.

"Tidak mungkin sebuah UU yang konsepnya dan dibiayai asing akan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Mereka pasti memasukkan pasal-pasal yang menguntungkan kepentingannya sendiri. Ini menjadi pintu masuk bagi liberalisasi dan imperialisme gaya baru. Sekarang orang tidak perlu menggunakan senjata untuk menjajah negara lain. Mereka juga tidak terlalu peduli siapa presiden atau partai yang berkuasa. Asal UU di bidang ekonominya menguntungkan pemodal internasional, itu sudah cukup bagi mereka. Oleh karenanya tidak boleh lagi ada UU yang dibiayai, disponsori dan dipesan oleh pihak asing dengan diiming-imingi pinjaman (loan-tied laws). Mulai saat ini, UU Indonesia harus kita buat dan biayai sendiri untuk kemakmuran rakyat dan bangsa kita," papar DR Rizal Ramli.

Tokoh perubahan nasional ini memberi contoh doktrin harga internasional migas yang dipegang teguh pemerintah. Sebatang pulpen yang ongkos produksinya Rp 90, jika dijual di dalam negeri dengan harga Rp 100 sudah ada untungnya. Namun karena di New York harga pulpen yang sama Rp 1.000, pemerintah merasa rugi bila menjual kepada rakyatnya sendiri seharga Rp 100. Selisih Rp 900 inilah yang kemudian pemerintah sebut sebagai subsidi. Ini adalah konsep ekonomi neoliberal.

"Kalau mau menyamakan dengan harga internasional, seharusnya pemerintah lebih dulu menaikkan pendapatan rakyatnya agar sama dengan warga New York yang sekitar 40.000 dolar AS. Tapi faktanya kan tidak. Rakyat dibiarkan berpenghasilan rendah, tapi dipaksa membayar dengan harga internasional. Kebijakan seperti ini merupakan jalur cepat mendorong proses pemiskinan struktural. Ini harus segera dihentikan. Karenanya, saya mohon majelis hakim yang terhormat untuk membatalkan UU Migas yang bertentangan dengan konstitusi," tukas DR Rizal Ramli.[dem]

1. ULAH PARA PENGKHIANAT BANGSA 27.07.2012, 16:49 WIB Komentator: lemot

   Kehancuran bangsa indonesia.....dimulai dari jatuhnya Soekarno ATAS BANTUAN CIA...dan pemerintah ORBA harus..membayar kompensasi khususnya kepada AS....Freeport dan banyak Perusahaan PERTAMBANGAN AS.....mendapat fasilitas istimewa....kemudian diperparah oleh KELOMPOK..yang pro BARAT...ADRIANUS MOOY, RADIUS...SUMARLIN..SAMPAI SAAT INI MIRANDA GULTOM...DAN PARA POLITISI DARI KELOMPOK PALAGIS...INILAH PARA PENGKHIANAT BANGHSA...

2. benar juga 26.07.2012, 12:54 WIB Komentator: andi

   memang betul tuh banyak produk hukum indonesia asing turut campur dalam pembentukanyaa karena ada kepentinganya.Ayo DR Rizal Ramli ada aset milik pemerintah di jalan kebion sirih jakarta pusat beralih fungsi jadi milik kedutaan besar amerika ( pagar hijau ). Dulu itu batalyon polisi militer. Ayoo buktikan jadi milik RI.

3. doktor padang bengkok!!!! 26.07.2012, 11:32 WIB Komentator: supardiono

   DOKTOR BIDANG APA SIH???? NGOMONGNYA SDH GAK DI DENGAR ORANG. KALO NGOMONG NGAWUR GAK KARUAN. SEKARANG DAPAT GELAR SANG PENEROBOS DARI RMOL, PENEROBOS APA???? NEROBOS PAGAR?????? WAKTU JADI MENTERI DI ERA PRES. MEGAWATI APA KEBISAANNYA,APA HASILNYA?????? NOL BESAR NGOMONG DOANG OMDO OMDO OMDO !!!!!!

4. UU migas 19.07.2012, 11:49 WIB Komentator: Junaedi

   Kalau perlu dicabut UU itu perlu pertimbangan yang matang agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan masalah juga. DPR sebagai yang meloloskan UU tersebut harusnya lebih proaktif memperbaiki kekurangannya.

5. - migas 19.07.2012, 07:52 WIB Komentator: agus

   Walah negara indon penghasilan terbesar di dunia itu masih miskin to , sayang banget punya kebun emas buat orang lain .

6. - ANEH, KINI RAKYAT AS MENDAMBAKAN SOSIALISME MALAH SBY MEMUJA KAPITALISME LIBERALISME 19.07.2012, 07:25 WIB Komentator: SI ABAL ABAL

   Sudah berbulan2 rakyat AS menolak Pasar Modal Wallstreet karena dianggap sebagai penghisap yang membangkrutkan ekonomi rakyat AS. Mereka menolak sistim kapitalisme itu. Alih2 rakyat AS sudah muak dengan sistim itu malah SBY sangat memuja Kapitalisme dan liberalisme. Maka tidak heran bila SBY sangat melindungi pemodal asing di Pasar Modal dengan akan merubah zona waktu dari 3 zona waktu menjadi 1 zona dengan merujuk kepada zona wakti Indonesia Tengah agar waktu pembukaan pasar saham di Singapur sama dengan di Jakarta. Iyulah SBY yang sangat memuja kapitalisme dan liberakisme dengan mengorbankan kepentingan rakyat demi citra dia yang bernafsu ingin menjadi Sekjen PBB selepas jadi Presiden RI. Lagi2 rakyat dikorbankan hanya demi syahwat kekuasaan wong Pacitan ini. Pantas kalau dia digugat melalui impeachment karena telah tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan sumpah jabatan yang diucapkan yaitu menjungjung tinggi UUD dan melaksanakan UU !

7. .

BAHU Partai NasDem Dampingi Warga Manggarai Hadapi Gugatan Alfamart

 
JAKARTA - Puluhan pedagang tradisional di Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan mendatangi kantor Badan Hukum (BAHU) Partai Nasional Demokrat (NasDem).

Kedatangan mereka meminta bantuan hukum kepada BAHU NasDem dalam mencari keadilan atas keberatan terhadap keberadaan minimarket Alfamart di Jalan Swadaya 1 Rt 008/08 Manggarai.

Kuasa Hukum yang menangani kasus ini, diketuai oleh Guntur Daso, dengan anggotanya Ragginaldo Sultan Tampubolon, Romulo Napitupulu.

"Berawal dari yang diajukan, Alfamart menggugat Ketua Rw 08 dan akhirnya kita berkesimpulan mendampingi dan menjawab gugatan. Kita mendapatkan Alfamart salah alamat, seharusnya kalau mempersoalkan ketertiban harus ke Gubernur DKI Jakarta," ucap Guntur Daso kepada wartawan di Kantor BAHU Partai Nasdem di Jalan R.P Soeroso, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, Senin (2/7/2012).

Kata Guntur, pihaknya akan mempelajari dahulu kasus tersebut dan apabila ada kejanggalan maka akan disampaikan ke Gubernur DKI Jakarta. "Kami akan mempelajari kepetingan warga, serta tangani perkara dan akan sampaikan ke Gubernur, khususnya di warga Manggarai terjadi ada kerugian. Saya rasa pasti akan mengambil hukum, sampai saat ini kita masih menangani," tambahnya.

Guntur menambahkan, pihak Alfamart ijin membuat gedung tersebut untuk showroom serta pergudangan dan itu menyalahkan peraturan.

"Alfamart ijinnya untuk showroom dan pergudangan, itu jauh dari peraturan. Ijin yang disampaikan ada beberapa hal, khususnya penerimaan warga setempat, sampai saat ini ditolak. warga Manggarai  omsetnya menjadi menurun, kita lakukan pemberitahuan bentuk tertulis, serta instruksi Gubernur tentang penataaan Alfamart tersebut," tutupnya.

Perwakilan warga Rw 08 Makmur mengatakan, kehadiran Alfamart secara langsung menurunkan masukan pedagang kecil wilayah Manggarai. "Secara langsung menurunkan masukan pedagang kecil, kehadiran Alfamart itu sendiri. Harapan kita minta ditutup," ujarnya.

Aksi gabungan para pedagang tradisional semakin gerah dan memuncak, sejak diketahui bahwa pemilik Alfamart mengajukan gugatan kepada Ketua Rw 08 ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menuntut ganti rugi Rp1 miliar.

Perkara gugatan ini pun sedang ditangani oleh Tim Litigasi BAHU Partai Nasdem untuk membela hak dan keperntingan hukum Ketua Rw sebagai tergugat yang sidang perkaranya masih berjalan hingga saat ini. Bahwa sejak kehadiran mini market Alfamart tersebut, para pedagang tradisional di lingkungan sekitar yang terdiri dari pedagang kelontongan dan warung kecil mengalami kemerosotan penghasilan lantaran berkurangnya pembeli.
(ris)

Krisis Euro dan Kepemimpinan Jerman

George Soros ;  Ketua Soros Fund Management dan Open Society Institute

Sumber :  KORAN TEMPO, 25 Juni 2012

Jelas sudah sekarang bahwa penyebab utama krisis euro adalah diserahkannya oleh negara-negara anggota hak mencetak uang mereka kepada Bank Sentral Eropa (ECB). Mereka tidak memahami akibat penyerahan hak mereka itu--dan tidak juga otoritas-otoritas di negara-negara Eropa itu.

Ketika euro diluncurkan, lembaga-lembaga regulator membiarkan bank membeli tanpa batas obligasi-obligasi pemerintah yang tanpa menyisihkan sedikit pun modal saham, dan ECB memberikan diskon yang sama rata kepada semua obligasi pemerintah zona euro Eropa. Bank-bank umum memanfaatkan obligasi negara-negara yang lemah untuk memetik beberapa basis point yang menyebabkan suku bunga menyatu di seantero zona euro. Jerman, yang ketika itu sedang berjuang memikul beban reunifikasi, berhasil melakukan reformasi struktural dan menjadi lebih kompetitif. Negara-negara lainnya menikmati booming perumahan dan konsumsi dengan kredit yang murah sehingga membuat mereka tidak kompetitif.

Kemudian terjadilah anjlok pada 2008. Pemerintah di banyak negara terpaksa menyelamatkan bank-bank mereka dengan bailout. Beberapa di antara mereka akhirnya jatuh ke dalam posisi negara berkembang menanggung beban utang yang berat dalam mata uang yang tidak bisa mereka kontrol. Eropa, yang mencerminkan divergensi dalam bidang ekonomi, terpecah belah menjadi negara kreditor dan debitor.

Ketika pasar keuangan menyadari bahwa obligasi pemerintah yang katanya tidak berisiko itu bakal membuat mereka gagal bayar, mereka menaikkan premium risiko dengan dramatis. Ini menyebabkan bank-bank umum berpotensi bangkrut. Neraca mereka sarat akan obligasi-obligasi, sehingga melahirkan krisis kembar perbankan dan utang negara di Eropa.

Fareed's take : U.S.energy

Kwik Kian Gie: Subsidi BBM itu Bohong!

Maret 21, 2012 by A Nizami

 Di bawah adalah tulisan Kwik Kian Gie yang menyatakan Subsidi BBM adalah bohong. Jika kita teliti, itu memang benar.
Sesungguhnya biaya produksi minyak dari menggali minyak, kilang, hingga distribusi ke Pom Bensin menurut KKG adalah US$ 10/brl. Ada baiknya kita naikan saja jadi US$ 15/brl untuk memberi keuntungan bagi pendukung Neoliberalisme yang mengatakan Subsidi BBM itu ada. Itu sudah termasuk keuntungan yang cukup besar bagi para operator dan distributor.
Buat yang ragu angkanya bisa lihat data komponen biaya dari website pemerintah AS:
http://www.eia.gov/petroleum/gasdiesel
Di situ dijelaskan biaya minyak mentah 72% dari harga jual, pengilangan 12%, Distribusi dan Pemasaran 5%, Pajak 11%.
Taruhlah rate 1 US$ = Rp 10.000 dan 1 barrel = 159 liter.
Jika harga minyak Rp 4.500/liter, artinya Rp 715.500/brl atau US$ 71/brl.
Jadi dengan biaya produksi hanya US$ 15/brl dan harga jual US$ 71/brl, sebetulnya pemerintah untung US$ 56/brl. Bayangkan jika produksi BBM kita 1 tahun 350 juta barel. Pemerintah untung US$ 19,6 milyar atau Rp 196 trilyun/tahun.
Itu kalau pakai harga “Subsidi” Rp 4.500/liter. Kalau pakai harga Pertamax yang Rp 9000/liter, pemerintah untung Rp 392 trilyun/tahun.

Tapi bagaimana dengan harga minyak dunia yang misalnya US$ 120/brl? Bukankah kita rugi US$ 79/brl?

Benar kalau kita adalah negara bukan penghasil minyak seperti Singapura atau Jepang yang harus beli minyak dari negara lain.

Tapi Indonesia memproduksi sendiri minyaknya sebesar 907 ribu barel/hari. Bahkan mungkin lebih jika tidak dikadali perusahaan minyak asing yang mengelola 90% minyak kita. Sementara kebutuhan BBM “Subsidi” itu hanya 740 ribu bph. Jadi masih untunglah pemerintah. Mau harga minyak dunia naik sampai US$ 200/brl pun sebetulnya biaya produksi minyak di Indonesia tidak akan berubah. Paling banter cuma US$ 15/brl.
Cuma ya itu beda pemikiran ekonom kerakyatan atau Islam dibanding ekonom Neoliberal yang berpihak pada perusahaan-perusahaan minyak asing. Meski untung, mereka tetap bilang rugi.
Padahal minyak itu adalah milik bersama rakyat Indonesia. Bukan milik perusahaan minyak atau pemerintah Indonesia. Jadi tak pantas dijual dengan harga “Internasional”.

Simulasi Harga Minyak dalam bentuk XLS bisa didownload di sini:

http://www.mediafire.com/?jez4ynm4vzt

Kita akan tahu bahwa meski harga minyak dunia US$ 200/brl, Indonesia tetap untung dgn harga Rp 4500/ltr atau US$ 71 brl mengingat biaya produksi hanya US$ 15/brl.

Lihat perbandingan beda pandangan antara pemahaman untung/rugi penjualan minyak antara pemikiran Ekonom Islam/Rakyat dengan Ekonom Neoliberal yang dipengaruhi Yahudi.

Di zaman Nabi ada Yahudi yang menjual air dengan harga tinggi kepada rakyat. Harap diketahui, hingga sekarang harga air di Arab Saudi lebih mahal daripada harga minyak karena air di sana sangat langka. Namun setelah dibeli ummat Islam sumur airnya, Nabi membagikannya gratis kepada rakyat. Ini karena rakyat harus bisa mendapatkan kebutuhan hidupnya dengan mudah.

Perbandingan di bawah dengan asumsi:

1 barel = 159 liter

1 US$ = Rp 10.000

Produksi minyak Indonesia = 907 ribu bph

Kebutuhan BBM “Subsidi” dgn harga Rp 4500/ltr (US$ 71/brl) = 740 ribu bph

Total biaya produksi minyak Indonesia = US$ 15/brl

	HARGA MINYAK DUNIA (US$/BRL)
Persepsi Untung/Rugi	60	120	200	400
Ekonom Islam/Rakyat	56	56	56	56
Ekonom Neoliberal	11	-49	-129	-329

Saat harga “Minyak Dunia” tinggi, kaum Neolib memandang Indonesia rugi. Padahal dibanding biaya produksi yang tetap, sebetulnya untung.

Anggito Abimanyu, salah satu fundamentalis neo-liberal Indonesia yang selalu bersikeras menaikkan harga BBM dengan alasan “mengurangi beban subsidi BBM“, mengakui bahwa selama ini tidak pernah ada subsidi dalam BBM. “Masih ada surplus penerimaan BBM dibanding biaya yang dikeluarkan,” katanya dalam acara talkshow di TVOne hari Senin (13/03/2012), terkait rencana kenaikan harga BBM akibat kenaikan harga BBM dunia. Anggito menjadi salah satu narasumber bersama Kwik Kian Gie dan Wamen ESDM. Mungkin Anggito tidak akan pernah memberikan pengakuan seperti itu kalau saja tidak karena ada Kwik Kian Gie yang telah lama menyampaikan pendapatnya bahwa isu “subsidi” adalah pembohongan publik, dan pendapat itu diulangi lagi dalam acaratalkshow tersebut di atas. http://muslimdaily.net/opini/opini-17/anggito-abimanyu-selama-ini-tidak-pernah-ada-subsidi-bbm.html Jika pun “benar” Pemerintah rugi, bisa jadi Pertamina dipaksa membeli minyak Indonesia yang 90% dikelola oleh perusahaan2 minyak AS seperti Chevron dan Exxon dengan harga New York. Jika begitu, solusinya adalah di Nasionalisasi. Cina dan Norwegia mengelola minyak mereka dengan BUMN mereka. Arab Saudi, Iran, dan Venezuela juga sudah menasionalisasi perusahaan minyak asing yang dulu memonopoli minyak mereka. Sekarang mereka makmur karena penerimaannya bertambah karena tidak dibohongi oleh perusahaan2 minyak asing. http://infoindonesia.wordpress.com/2009/06/30/selama-kekayaan-alam-dirampok-asing-indonesia-akan-terus-miskin/ Selama 90% kekayaan alam kita dikuasai asing, selama itu pula Indonesia melarat. Harga minyak naik, bukannya untung malah rugi karena ceritanya “Subsidi” bertambah berat. Harga minyak turun juga “Mengeluh” karena penerimaan berkurang. Tidak pernah bersyukur makanya kena siksa Allah terus. “Tuhanmu memaklumkan; “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.” [Ibrahim 7] Satu wujud syukur kita dengan kekayaan alam kita adalah dengan mengelolanya sendiri sehingga bisa menikmati seluruh hasilnya. Bukan justru mengabaikannya dan menyerahkannya ke pihak asing sehingga akhirnya asinglah yang menikmati hasilnya sementara rakyat Indonesia jadi miskin dan melarat.

http://www.kaskus.us/showthread.php?t=6494160

BBM DISUBSIDI ADALAH OMONG KOSONG

Percakapan antara Djadjang dan Mamad

Oleh Kwik Kian Gie

Pemerintah berencana tidak membolehkan kendaraan berpelat hitam membeli bensin premium, karena harga Rp. 4.500 per liter jauh di bawah harga pokok pengadaannya. Maka pemerintah rugi besar yang memberatkan APBN.

Apakah benar begitu ? Kita ikuti percakapan antara Djadjang dan Mamad. Djadjang (Dj) seorang anak jalanan yang logikanya kuat dan banyak baca. Mamad (M) seorang Doktor yang pandai menghafal. Dj : Mad, apa benar sih pemerintah mengeluarkan uang tunai yang lebih besar dari harga jualnya untuk setiap liter bensin premium ? M : Benar, Presiden SBY pernah mengatakan bahwa semakin tinggi harga minyak mentah di pasar internasional, semakin besar uang tunai yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengadakan bensin. Indopos tanggal 3 Juli 2008 mengutip SBY yang berbunyi : “Jika harga minyak USD 150 per barrel, subsidi BBM dan listrik yang harus ditanggung APBN Rp. 320 trilyun. Kalau USD 160, gila lagi. Kita akan keluarkan (subsidi) Rp. 254 trilyun hanya untuk BBM.” Dj : Jadi apa benar bahwa untuk mengadakan 1 liter bensin premium pemerintah mengeluarkan uang lebih dari Rp. 4.500 ? Kamu kan doktor Mad, tolong jelaskan perhitungannya bagaimana ? M : Gampang sekali, dengarkan baik-baik. Untuk mempermudah perhitungan buat kamu yang bukan orang sekolahan, kita anggap saja 1 USD = Rp. 10.000 dan harga minyak mentah USD 80 per barrel. Biaya untuk mengangkat minyak dari perut bumi (lifting) + biaya pengilangan (refining) + biaya transportasi rata-rata ke semua pompa bensin = USD 10 per barrel. 1 barrel = 159 liter. Jadi agar minyak mentah dari perut bumi bisa dijual sebagai bensin premium per liternya dikeluarkan uang sebesar (USD 10 : 159) x Rp. 10.000 = Rp. 628,93 – kita bulatkan menjadi Rp. 630 per liter. Harga minyak mentah USD 80 per barrel. Kalau dijadikan satu liter dalam rupiah, hitungannya adalah : (80 x 10.000) : 159 = Rp. 5.031,45. Kita bulatkan menjadi Rp. 5.000. Maka jumlah seluruhnya kan Rp. 5.000 ditambah Rp. 630 = Rp. 5.630 ? Dijual Rp. 4.500. Jadi rugi sebesar Rp. 1.130 per liter (Rp. 5.630 – Rp. 4.500). Kerugian ini yang harus ditutup oleh pemerintah dengan uang tunai, dan dinamakan subsidi. Dj : Hitung-hitunganmu aku ngerti, karena pernah diajari ketika di SD dan diulang-ulang terus di SMP dan SMA. Tapi yang aku tak paham mengapa kau menghargai minyak mentah yang milik kita sendiri dengan harga minyak yang ditentukan oleh orang lain ? M : Lalu, harus dihargai dengan harga berapa ? Dj : Sekarang ini, minyak mentahnya kan sudah dihargai dengan harga jual dikurangi dengan harga pokok tunai ? Hitungannya Rp. 4.500 – Rp. 630 = Rp. 3.870 per liter ? Kenapa pemerintah dan kamu tidak terima ? Kenapa harga minyak mentahnya mesti dihargai dengan harga yang Rp. 5.000 ? M : Kan tadi sudah dijelaskan bahwa harga minyak mentah di pasar dunia USD 80 per barrel. Kalau dijadikan rupiah dengan kurs 1 USD = Rp. 10.000 jatuhnya kan Rp. 5.000 (setelah dibulatkan ke bawah). Dj : Kenapa kok harga minyak mentahnya mesti dihargai dengan harga di pasar dunia ? M : Karena undang-undangnya mengatakan demikian. Baca UU no. 22 tahun 2001 pasal 28 ayat 2. Bunyinya : “Harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar.” Nah, persaingan usaha dalam bentuk permintaan dan penawaran yang dicatat dan dipadukan dengan rapi di mana lagi kalau tidak di New York Mercantile Exchange atau disingkat NYMEX ? Jadi harga yang ditentukan di sanalah yang harus dipakai untuk harga minyak mentah dalam menghitung harga pokok. Dj : Paham Mad. Tapi itu akal-akalannya korporat asing yang ikut membuat Undang-Undang no. 22 tahun 2001 tersebut. Mengapa bangsa Idonesia yang mempunyai minyak di bawah perut buminya diharuskan membayar harga yang ditentukan oleh NYMEX ? Itulah sebabnya Mahkamah Konstitusi menyatakannya bertentangan dengan konstitusi kita. Putusannya bernomor 002/PUU-I/2003 yang berbunyi : “Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi : “Harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.” M : Kan sudah disikapi dengan sebuah Peraturan Pemerintah (PP) ? Dj : Memang, tapi PP-nya yang nomor 36 tahun 2004, pasal 27 ayat (1) masih berbunyi : “Harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi, keuali Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil, DISERAHKAN PADA MEKANISME PERSAINGAN USAHA YANG WAJAR, SEHAT DAN TRANSPARAN”. Maka sampai sekarang istilah “subsidi” masih dipakai terus, karena yang diacu adalah harga yang ditentukan oleh NYMEX. M : Jadi kalau begitu kebijakan yang dinamakan “menghapus subsidi” itu bertentangan dengan UUD kita ? Dj : Betul. Apalagi masih saja dikatakan bahwa subsidi sama dengan uang tunai yang dikeluarkan. Ini bukan hanya melanggar konstitusi, tetapi menyesatkan. Uang tunai yang dikeluarkan untuk minyak mentah tidak ada, karena milik bangsa Indonesia yang terdapat di bawah perut bumi wilayah Republik Indonesia. Menurut saya jiwa UU no. 22/2001 memaksa bangsa Indonesia terbiasa membayar bensin dengan harga internasional. Kalau sudah begitu, perusahaan asing bisa buka pompa bensin dan dapat untung dari konsumen bensin Indonesia. Maka kita sudah mulai melihat Shell, Petronas, Chevron. M : Kembali pada harga, kalau tidak ditentukan oleh NYMEX apakah mesti gratis, sehingga yang harus diganti oleh konsumen hanya biaya-biaya tunainya saja yang Rp. 630 per liternya ? Dj : Tidak. Tidak pernah pemerintah memberlakukan itu dan penyusun pasal 33 UUD kita juga tidak pernah berpikir begitu. Sebelum terbitnya UU nomor 22 tahun 2001 tentang Migas, pemerintah menentukan harga atas dasar kepatutan, daya beli masyarakat dan nilai strategisnya. Sikap dan kebijakan seperti ini yang dianggap sebagai perwujudan dari pasal 33 UUD 1945 yang antara lain berbunyi : ”Barang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” Dengan harga Rp. 2.700 untuk premium, harga minyak mentahnya kan tidak dihargai nol, tetapi Rp. 2.070 per liter (Rp. 2.700 – Rp. 630). Tapi pemerintah tidak terima. Harus disamakan dengan harga NYMEX yang ketika itu USD 60, atau sama dengan Rp. 600.000 per barrel-nya atau Rp. 3.774 (Rp. 600.000 : 159) per liternya. Maka ditambah dengan biaya-biaya tunai sebesar Rp. 630 menjadi Rp. 4.404 yang lantas dibulatkan menjadi Rp. 4.500. Karena sekarang harga sudah naik lagi menjadi USD 80 per barrel pemerintah tidak terima lagi, karena maunya yang menentukan harga adalah NYMEX, bukan bangsa sendiri. Dalam benaknya, pemerintah maunya dinaikkan sampai ekivalen dengan harga minyak mentah USD 80 per barrel, sehingga harga bensin premium menjadi sekitar Rp. 5.660, yaitu: Harga minyak mentah : USD 80 x 10.000 = Rp. 800.000 per barrel. Per liternya Rp. 800.000 : 159 = Rp. 5.031, ditambah dengan biaya-biaya tunai sebesar Rp. 630 = Rp. 5.660 Karena tidak berani, konsumen dipaksa membeli Pertamax yang komponen harga minyak mentahnya sudah sama dengan NYMEX. M : Kalau begitu pemerintah kan kelebihan uang tunai banyak sekali, dikurangi dengan yang harus dipakai untuk mengimpor, karena konsumsi sudah lebih besar dibandingkan dengan produksi. Dj : Memang, tapi rasanya toh masih kelebihan uang tunai yang tidak jelas ke mana perginya. Kaulah Mad yang harus meneliti supaya diangkat menjadi Profesor.

Tambokoto - Lelucon Penggulingan Presiden SBY

K.Rajawen
OPINI | 04 March 2012
Rencana pemerintah menaikkan BBM pada awal April ini, berimbas pada isu penggulingan Presiden SBY. Bahkan kader Demokrat, Ramadhan Pohan sudah terang-terangan menuduh Wiranto, Ketua Hanura akan melakukan kudeta.
Begitu juga Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Djoko Suyanto, menyatakan sudah mengendus adanya rencana penggulingan Presiden SBY. Ternyata penciuman Pak Menteri dalam mengendus lebih hebat dari anjing pelacak.
Aneh dan bikin ketawa guling-guling saja. Kalau memang ada dan punya bukti akan adanya penggulingan. Mengapa mesti disebar luaskan ke publik. Tinggal tangkap saja. Beres, kan?
Dari dulu selalu bilang ada pihak yang hendak menggulingkan Presiden SBY. Tapi nyatanya tidak guling-guling juga sampai sekarang.
Presiden tetap bisa tidur dengan bantal dan gulingnya. Walau harus guling sana-sini karena gelisah hati.
Yang jelas Wiranto sudah dengan tegas menyatakan tidak ada rencana untuk menggulingkan Presiden SBY. Mungkin beliau tahu diri, dari ukuran tubuhnya saja berat untuk bisa menggulingkan presiden yang tubuhnya lebih besar.
Tidak ada penggulingan. Jadi hanya omong kosong soal penggulingan itu. Yang benar, masih ada rakyat yang harus berguling-guling menahan lapar di kala malam karena tidak ada bekal yang bisa di makan.
Yang benar itu masih banyak rakyat yang tidak bisa tidur nyaman menggunakan bantal dan guling. Beralaskan tikar saja sudah bersyukur. Karena sebagian rakyat masih ada yang kedinginan, sehingga harus berguling-guling di alam bebas ketika tidur.
Kenapa sih para politisi dan pejabat itu lebih takut presidennya digulingkan daripada rakyatnya yang harus berguling-guling menahan lapar dan dingin?
Mengapa sih para politisi dan pejabat lebih rela menukar guling jabatan dan kekuasaannya dengan berbuat korupsi?
Karena itu jatah untuk rakyat membeli guling dan makan enak kambing guling pun tidak ada lagi.
Kalau rakyat sudah bisa hidup nyaman tidur dengan guling dan bisa pesta kambing guling setiap saat, maka tidak mungkin ada acara penggulingan itu.
Akhirnya isu penggulingan presiden itu bikin guling-guling eh geleng-geleng kepala deh. Karena cuma omongan kosong. Sama seperti tulisan ini yang hanya lelucon soal guling. Mau geleng-geleng karena pusing membacanya atau ketawa sampai guling-guling, terserah.

Tambokoto - Ichsanuddin Noorsy: Tunduk Pada Asing Atau Pada Konstitusi?

Tribunnews.com - Rabu, 7 Maret 2012

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA--Masyarakat Indonesia kembali disibukkan oleh keinginan pemerintah menaikkan harga BBM. Jika turunnya harga BBM jelang Pemilu 2009, diklaim sebagai keberhasilan penguasa. Maka, kenaikan harga komoditas hajat hidup orang banyak kali ini disebabkan oleh, kata Pemerintah, kenaikan harga minyak internasional dan subsidi salah sasaran. Bersamaan dengan menurunnya produksi minyak mentah nasional.
Kemudian, soal kenaikan harga minyak internasional yang mencapai USD 110/barel sedangkan APBN 2012 menetapkan asumsi harga Indonesia Crude Price (ICP) sebesar USD90/barel.
"Saya tidak ngerti bagaimana pemerintah dan Badan Anggaran DPR bisa sepakati hal sensitif ini. Sejak saya di DPR dulu, istilah asumsi itu saya tolak dan saya usulkan agar menggunakan istilah target atau prediksi. Karena yang menargetkan pemerintah, maka bagi saya kegagalan mencapai hal itu merupakan bagian dari kegagalan membuat perencanaan," kata pengamat ekonomi politik, Ichsanuddin Noorsy, Rabu (7/3/2012)..
Jika gagal membuat perencanaan, logika menyatakan, sebagian besar pelaksanaan kegiatan dari perencanaan yang gagal itu, tidak akan mencapai sasaran. Alasan ini yang mendorong Noorsy untuk memaksa, memberikan minderheidsnota (catatan khusus) pada UU APBN terhadap semua asumsi makro. Termasuk harga minyak, nilai tukar, dan produksinya.
Dilema kenaikan harga minyak. Tunduk pada konstitusi atau patuh pada dikte asing. "Mensubsidi bangsa sendiri melalui harga BBM atau mensubsidi orang kaya di Washington dan domestik melalui imbal hasil obligasi yang tinggi. Belum lagi, kalau kita menghitung pemerintah membeli kembali obligasi. Maka jelas, lebih tinggi membayar bunga dan cicilan utang ketimbang membiayai subsidi enerji dan non enerji," tegas Noorsy.
Muncul persoalan, kepada siapa sebenarnya pemerintah berpihak ? Apakah memberlakukan harga enerji tunduk pada harga pasar (dengan istilah memberlakukan persaingan usaha yang sehat dan wajar atau harga keekonomian) adalah tindakan yang menjalankan sumpah jabatan, menerapkan komitmen pada bangsa dan berbuah rasa keadilan masyarakat ?
"Jika jawabannya negatif, maka efek ganda dari kebijakan seperti itu adalah tersulutnya sumbu keresahan sosial politik. Cepat atau lambat, sumbu keresahan yang sudah terbakar akan sampai ke titik ledak seperti kasus konflik Mesuji, Bima, Pulau Padang, Sulteng, Kalteng, Kaltim dan tempat-tempat lain," Noorsy mengingatkan.

Penulis: Rachmat Hidayat  |  

Akses Tribunnews.com lewat perangkat mobile anda melalui alamat m.tribunnews.com

Tambokoto - Anak 'Boedoet', dari Tawuran hingga Kiat Esemka

                                         Teknisi melakukan pemeriksaan komponen mesin yang di rakit oleh para siswa SMKN 1 Jakarta, kamis (05/01) Dengan kapasitas mesin 1500 CC Twin Cam 16 valve, dengan bahan logam tertentu yang masih di impor dari luar dibuat mampu bersaing dengan produk mesin mobil ternama. TEMPO/Dasril Roszand




 Sabtu, 07 Januari 2012
TEMPO.CO, Jakarta -- Berawal dari sekolah yang terkenal dengan budaya tawuran, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Jakarta menjelma menjadi sekolah kejuruan unggulan di bidang teknologi. Sekolah yang didirikan tahun 1960 oleh pemerintah Belanda ini dipercaya menjadi salah satu sekolah yang menggarap proyek mesin Esemka, proyek pemerintah yang menelurkan mobil Kiat Esemka, yang kini populer itu.

Tak mengherankan jika SMKN 1 Jakarta dipercaya mengawal proyek Esemka, mengingat sejak awal didirikan memang dicanangkan sebagai sekolah teknik. Apalagi letak sekolah ini yang berada di Jalan Budi Utomo 7, dekat dengan lingkaran Istana.

Pada dekade 80-90-an, sekolah yang masih mempertahankan bangunan kuno khas peninggalan Belanda ini sempat dicap negatif lantaran siswanya kerap terlibat tawuran dengan sekolah lain. Tak jarang tawuran berujung maut.

"Sekolah ini terkenal dengan sebutan Boedoet (kependekan dari Budi Utomo). Pokoknya sekolah yang sangat terkenal dengan tawurannya," kata Akhmad Nahyani, Wakil Kepala Bidang Sarana SMKN 1 Jakarta, ketika ditemui Tempo di kantornya, Kamis, 5 Januari 2012.

Buruknya "reputasi" SMKN 1 Jakarta agaknya terdengar hingga ke telinga pejabat Kementerian Pendidikan. Niatan untuk memperbaiki citra sekolah pun mulai tampak pada tanggal 18 Agustus 2009, saat pemerintah menjadikan SMKN 1 Jakarta sebagai sekolah RSBI--rintisan sekolah bertaraf internasional.

"Mungkin karena ini sekolah tertua, lokasinya strategis, dekat dengan Istana, sehingga pencitraan sekolah ini bisa menjadi contoh," kata Nahyani.

Tak perlu menunggu lama bagi SMKN 1 Jakarta untuk berbenah diri. Dengan sokongan penuh dari pemerintah, mulai tahun 2010, sekolah kejuruan ini mengembangkan diri, mulai dari perawatan hingga perbaikan bangunan dan fasilitas.

Sekolah juga membangun bengkel berukuran jumbo, panjangnya mencapai 100 meter dengan lebar 18 meter dan tinggi 7 meter. Letaknya tepat di samping sekolah, hanya dipisahkan lapangan basket. Bengkel dibagi untuk lima jurusan, masing-masing bengkel mesin, otomotif, bangunan, listrik, serta teknik komputer dan jaringan.

Dengan jumlah siswa 824 anak, 70 anak di antaranya perempuan dan terbagi dalam 30 kelas, jumlah guru yang mengajar ada 70. Dengan rasio per kelas diisi 32 siswa, jumlah itu sudah sesuai dengan rasio RSBI.

Kendati sekolah kejuruan, tapi dalam sepekan, seluruh siswa SMKN 1 Jakarta harus menjalani satu hari penuh untuk praktikum, yakni selama 10 jam. Laboratorium yang disediakan cukup lengkap, mulai dari kimia, fisika, multimedia, hingga bahasa. Pembelajarannya berbasis teknologi informasi.

Bagi siswa yang sudah memenuhi kompetensi baik, mereka akan dikirim magang ke industri. SMKN 1 Jakarta hanya bermitra dengan industri lokal yang sudah menyandang nama besar, misalnya Kawan Lama.

Semua usaha SMKN 1 Jakarta berbenah agaknya tak sia-sia. Tak perlu waktu lama bagi sekolah itu untuk menuai hasilnya. Pada tahun 2010, sekolah itu meraih juara 2 untuk olimpiade sains terapan tingkat nasional di bidang mata lomba fisika terapan. "Jadi enggak pakai lari lagi, tapi lompat..," ujar Nahyani sembari tertawa kecil. "Enggak sia-sia tuh Kementerian menjadikan RSBI, ada prestasi yang dicapai."

Prestasi itu disusul dengan kepercayaan yang diberikan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan Nasional (sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Bersama SMKN 4 Jakarta, yang sama-sama sekolah RSBI bidang teknologi, SMKN 1 Jakarta dilibatkan dalam program Esemka. (Ada Mesin Boedoet di Mobil Esemka)

Sebanyak dua guru dan lima siswa terlibat dalam perancangan, pembuatan, dan perakitan mesin Esemka. Mereka dipercaya merakit 15 dari 1.000 mesin yang dikerjakan dalam program Esemka. Mesin berkapasitas 1.500 cc tersebut kini digunakan sebagai mesin mobil Kiat Esemka.

Lalu, bagaimana nasib budaya tawuran siswa "Boedoet" setelah sejumlah prestasinya ditorehkan? Nahyani tidak dapat memastikan tawuran serta-merta berhenti. Sebab, menurut dia, banyak sekolah kejuruan swasta yang merasa iri dengan capaian SMKN 1 Jakarta. "Ini persoalan kesempatan untuk bekerja. Jadi kasusnya kemudian kecemburuan sosial," ujar dia.

Ia mengatakan, dengan dijadikannya SMKN 1 Jakarta sebagai sekolah model, sekolah-sekolah kejuruan swasta merasa semakin terpinggirkan. Alumni mereka kalah bersaing dengan alumni SMKN 1 Jakarta lantaran kalah skill. Ujung-ujungnya adalah mencari kebanggaan semu. "Kalau dia sudah tawuran dengan Boedoet, bangga sekolah itu. Merasa punya nama," kata Nahyani.

Nahyani tidak membantah bahwa sekolah yang ikut dibinanya sejak 1989 tersebut terkenal karena budaya tawuran. Namun dia punya sudut pandang berbeda soal itu. "Kami enggak pernah tawuran, lho. Kami yang ditawuri sama sekolah-sekolah kayak gitu," ujar dia.

MAHARDIKA SATRIA HADI

Pangeran Dari Saudi Beli Saham Twitter Rp 2,7 Triliun

Tanggal : 20 Dec 2011 Sumber : Harian Terbit JAKARTA-Pangeran Alwaleed bin Talal, lewat perusahaannya Kingdom Holding Co. mengumumkan bahwa mereka membeli saham Twitter senilai US$300 juta atau sekitar Rp2,7 triliun. Pembelian ini merupakan investasi strategis terhadap perusahaan yang telah mengubah industri media. Dalam pernyataan resmi yang dipublikasikan di Wall Street Journal, pangeran asal Arab Saudi tersebut menyatakan, pembelian saham Twitter juga menandai investasi sang pangeran di bisnis menjanjikan yang memiliki dampak global. Menurut majalah Arabian Business, Pangeran Alwaleed sendiri didaulat sebagai orang terkaya di Arab Saudi. Per 2011 ini, aset yang ia miliki mencapai senilai US$21 miliar atau sekitar Rp190 triliun. Ia sendiri telah dikabarkan berupaya untuk membeli saham Twitter dari salah satu orang pendiri perusahaan itu sejak Oktober lalu. Adapun investasi sebesar US$300 juta tersebut mewakili lebih dari 3% jumlah saham milik perusahaan situs mikroblogging yang pada semester kedua ini nilainya mencapai US$8 miliar atau sekitar Rp72 triliun. “Ke depannya, media sosial akan mengubah peta industri media secara fundamental. Twitter akan menangkap dan memanfaatkan tren positif ini," kata Ahmed Halawani, Executive Director of Private Equity and International Investment Kingdom Holding, dikutip dari Wall Street Journal, 19 Desember 2011. Matt Graves, juru bicara Twitter telah menginformasikan investasi yang dilakukan oleh pangeran Alwaleed. Namun demikian, ia tidak bersedia berkomentar lebih lanjut terkait pembelian saham perusahaannya itu.(tbt)

PAM Swakarsa Perusahaan Miliki Senpi - Lapau Adjo

PAM Swakarsa Perusahaan Miliki Senpi - Lapau Adjo

Tambokoto - Selesaikan Kasus Mesuji, Pemerintah Diminta Cabut Izin PT SWA

Taufik Wijaya - detikNews Rabu, 21/12/2011 04:21 WIB Jakarta - Kasus dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) harus segera diungkap. Agar penyelesaian berjalan baik, pemerintah diminta mencabut izin operasional PT Sumber Wangi Alam (SWA) terlebih dahulu. “Saya pikir kalau perusahaan itu berhenti beroperasi, dan pemerintah menyelesaikan persoalan secara fair, itu yang baru namanya pemerintahan yang pro rakyat. Masak pihak yang jelas-jelas menyebabkan Indonesia menjadi sorotan international tetap dibiarkan beroperasi. Kalau persoalan sudah selesai, mungkin mereka baru beroperasi kembali,” kata Direktur Walhi Sumatera Selatan Anwar Sadat kepada pers di kantornya, Kawasan Bukitkecil, Palembang, Selasa (20/12/2011) malam. Menurut Sadat, dalam kasus Mesuji diduga ada unsur pelanggaran HAM yang dilakukan aparat. Hal ini dilihat dari sejumlah bukti yang ditemukan. “Konflik itu sendiri memiliki indikasi pelanggaran HAM. Sejumlah bukti seperti selongsong peluru, luka akibat sangkur, dan pengakuan saksi bahwa seorang korban sebelum meninggal dunia menyebut adanya sosok aparat keamanan yang turut menyiksanya, semua itu harus diverifikasi. Artinya adanya pelanggaran HAM, kasus ini harus ditelusuri. Komnas HAM sudah tahu soal bukti-bukti sebagai indikasi pelanggaran HAM,” terangnya. Kedua, tentu saja persoalan tanah ulayat yang telah dirampas perusahaan harus segera diselesaikan. Sebab menurutnya, itulah pangkal dari semua persoalan sehingga melahirkan konflik berdarah itu. "Kalau dibilang saat ini tenang atau damai, dapat saja diterima. Tapi, percayalah, mana ada manusia di dunia ini yang tenang jika haknya dirampas dan keluarganya tewas atau diteror,” kata Sadat. “Yang ketiga, yakni proses hukum yang saat ini sudah dijalankan kepolisian dan pengadilan. Jadi, masih ada dua lagi persoalan,” imbuhnya. Sebelumnya Komnas HAM memastikan ada 8 orang tewas terkait insiden bentrok petani dengan perusahaan sawit. 8 Orang itu tewas di 3 tempat berbeda di Mesuji Lampung dan Mesuji Sumsel. "Ada 3 kasus di 2 provinsi," demikian jelas Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim ketika dihubungi detikcom, Kamis (15/12). Ifdhal pun menjelaskan 3 kasus itu. 1. Kasus antara PT Sumber Wangi Alam (SWA) dengan warga di Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Peristiwa terjadi 21 April 2011. Ada pembunuhan 2 warga. Pembunuhan terhadap warga ini membuat warga marah karena menduga 2 warga tewas korban dari PT SWA. Akhirnya, warga menyerang PT SWA yang menyebabkan 5 orang tewas yaitu 2 orang Pam Swakarsa dan 3 orang karyawan perusahaan. 2. Kasus antara PT Silva Inhutani dengan warga di register 45 di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, terjadi sejak tahun 2009. PT Silva mendapatkan penambahan lahan Hak Guna Usaha (HGU). Nah, penambahan HGU itu melebar hingga ke wilayah pemukiman warga sekitar. HGU ini menjadi sumber konflik karena warga yang sudah tinggal bertahun-tahun di wilayah pemukiman diusir. Rumah-rumah warga dirobohkan. Komnas HAM masih menyelidiki adanya korban dari kasus kedua ini. Sehingga, Komnas HAM belum menyatakan ada korban tewas dari kasus ini. 3. Kasus antara PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI) dengan warga di register 45, Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung, pada 10 November 2011. PT BSMI ini memang letaknya berdekatan dengan PT Silva Inhutani. Ada penembakan terhadap warga yang dilakukan Brimob dan Marinir, 1 warga tewas dan 6 warga menderita luka tembak. (tw/her)