Soekarni, Tokoh Penting Menjelang Detik-Detik Kemerdekaan

Oleh Tim AndrieWongso - Jumat, 16 Agustus 2013

---

Seorang tokoh penting sehari menjelang Proklamasi Kemerdekaan RI adalah Soekarni Kartodiwirjo. Nama ini sering disebut-sebut sebagai tokoh yang “menculik” Soekarno-Hatta pada 16 Agustus 1945 dini hari sebagai upaya mengasingkan kedua tokoh proklamasi itu dari pengaruh Jepang.

Soekarni dkk mendengar Jepang kalah perang. Momentum itu dianggap para pemuda yang tergabung dalam kelompok pergerakan bawah tanah di bawah pimpinan Sutan Syahrir, bersepakat bahwa inilah saat yang tepat untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Soekarni, Wikana dan kelompok pemuda lainnya kemudian mendesak Soekarno dan Hatta agar segera memproklamirkan Indonesia. Tetapi Soekarno-Hatta menolaknya. Akhirnya terjadilah perdebatan sengit yang berakhir dengan penculikan kedua tokoh tersebut, dengan tujuan menjauhkan Soekarno-Hatta dari "pengaruh" Jepang. Kedua pemimpin itu "diasingkan" ke Rengasdengklok oleh kelompok pemuda yang dipimpin oleh Soekarni. Di sanalah digodok persiapan Kemerdekaan Indonesia yang akan dibacakan esok harinya, 17 Agustus 1945.

Soekarni lahir di desa Sumberdiran, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, pada 14 Juli 1916.  Kakeknya adalah juru masak Pangeran Diponegoro. Sewaktu kecil, Soekarni terkenal karena kenakalannya dan sering berbuat onar hingga berkelahi dan menantang Belanda. Dia pernah mengumpulkan 30-50 orang teman-temannya dan mengirim surat tantangan ke anak muda Belanda untuk berkelahi. Lokasinya di kebun raya Blitar, dekat sebuah kolam. Anak-anak Belanda menerima tantangan itu dan terjadilah tawuran. Kelompok Soekarni memenangkan perkelahian itu dan anak Belanda yang kalah dicemplungkan ke kolam.

Saat di MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs) sekolah SMP di zaman Belanda, ia dikeluarkan karena mencari masalah dengan pemerintah kolonial Belanda. Tahun 1930 ia mulai terlibat dalam pergerakan nasional. Dia sekolah di Yogyakarta, kemudian ke Jakarta. Atas bantuan Ibu Wardoyo (kakak Bung Karno), Soekarni disekolahkan di Bandung jurusan jurnalistik.

Pada masa-masa di Bandung inilah, konon Soekarni pernah mengikuti kursus pengkaderan politik pimpinan Soekarno. Di sinilah dia bersahabat dengan Wikana yang kemudian ikut terlibat dalam peristiwa Rengasdengklok itu.

_____
Sumber: Wikipedia

Hanta Yudha: Tak Tertutup Kemungkinan Koalisi Surya-Ical

Kamis, 11 Juli 2013 |

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengamat politik Hanta Yudha memuji langkah Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang besilaturahmi dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Pertemuan dua tokoh yang pernah bersaing dalam perebutan pucuk pimpinan Golkar itu mencerminkan kedewaan berpolitik mereka.

Hanta Yudha mengomentari silaturahmi Aburizal Bakrie dan Surya Paloh di markas Partai NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (10/7) kemarin. Menurut Hanta Yudha, pertemuan keduanya merupakan langkah maju demokrasi Indonesia.

Hanta Yudha mengatakan tidak tertutup kemungkinan akan terjadi koalisi di antara kedua belah pihak. Pertemuan itu diduga sebagai langkah awal komunikasi politik. Hanta menilai, Nasdem dan Golkar mesin politik yang kuat, dibalut kematangan berpolitik dan stabilitas perolehan suara yang baik. Tantangannya adalah meningkatkan akseptabilitas kedua tokoh tersebut di masyarakat.

Meskipun Aburizal Bakrie (Ical) telah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden 2014, menurut Hanta, segalanya bisa berubah. Tergantung perolehan suara Golkar pada pemilu legislatif nanti. Sebaliknya, kata Hanta, Surya Paloh berulangkali mengatakan Partai Nasdem menunggu hasil pemilu legislatif dan tidak turut serta dalam kontestasi capres-cawapres bila perolehan suara di luar tiga besar. (Edwin Tintin)

Editor: Khudori

Bapak bangsa

Pahlawan Padamu Kami Mengadu

Wow! Surya Paloh Akan Ambil Alih Ketua Umum Partai NasDem

Elvan Dany Sutrisno - detikNews

Jakarta - Popularitas Partai Nasional Demokrat (NasDem) melesat. Sebagai parpol baru, popularitas NasDem bisa melewati sejumlah parpol menengah. Wow! Namun, di tengah naik daun, NasDem membawa berita mengejutkan! Surya Paloh akan mengambil alih posisi ketua umum. Bibit perpecahan?

Rencana ini jelas mengundang pro dan kontra di internal partai di tengah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang melakukan verifikasi faktual. Apalagi, Surya Paloh yang saat ini menjabat Ketua Majelis Nasional Partai NasDem akan mengambil alih posisi puncak di NasDem, usai verifikasi parpol tuntas.

Adalah Laksamana (Purn) Tedjo Edhy Purdjianto yang menyebarkan berita mengejutkan itu. "Pak Surya Paloh kan kita semua tahu beliau tokoh politik kawakan tokoh nasional. Kalau beliau yang memimpin langsung kan orang yang berpartisipasi ke NasDem akan lebih banyak. Beliau kan lebih populer dari yang memimpin saat ini," kata Tedjo, yang merupakan Ketua Majelis Pertimbangan Ormas Nasional Demokrat, kepada detikcom, Senin (12/11/2012).

Surya Paloh akan mengambil alih posisi sentral di Partai NasDem tersebut pada bulan Januari 2013 nanti. Momentum yang akan digunakan adalah Kongres atau Konvensi nasional perdana Partai NasDem. Hingga saat ini posisi Ketua Umum Partai NasDem masih dipegang oleh Patrice Rio Capella dan Sekjen dipegang Ahmad Rofiq. Keduanya merupakan politisi muda.

Menurut Tedjo, pengambilalihan kekuasaan tertinggi di Partai NasDem ini akan memberikan banyak pengaruh bagi Partai NasDem. Apalagi saat ini popularitas Partai NasDem mulai merangkak naik.

"Jadi setelah konvensi atau kongres nanti Pak Surya Paloh akan memimpin. Ya justru mendekati Pemilu itu, NasDem harus dipegang orang yang berpengaruh agar popularitas naik dengan cepat," ungkap Ketua Kajian Strategis DPP Partai NasDem ini.

Menurut orang yang dipercaya Surya Paloh membawahi seluruh pengurus Partai NasDem se-Jawa Timur ini, posisi ketua umum partai penting dipegang orang populer. "Sebenarnya banyak tokoh di NasDem, tapi siapa yang tak kenal Pak Surya Paloh?," lanjut mantan KSAL ini.

Lalu apakah Ketua Umum Partai NasDem yang saat ini menjabat, Patrice Rio Capella akan begitu saja menerima keputusan ini? Padahal mereka juga sudah berjuang keras meloloskan NasDem dalam verifikasi parpol di KPU.

"Jadi dia ditugaskan oleh Pak Surya Paloh diberikan mandat untuk membentuk partai. Karena kita kan sudah menjadi badan hukum partai pada 11 November 2011 lalu. Apa pun namanya Pak Surya Paloh akan menjadi formatur tunggal yang akan menentukan pengurus yang baru," jelasnya.

Lalu apakah langkah mengambil kendali Partai NasDem ini adalah langkah awal Surya Paloh di Pilpres 2014? Apakah langkah Surya Paloh direstui oleh koleganya, Ketua Dewan Pakar Partai NasDem Harry Tanoesoedibjo?

"Kita belum berbicara capres, fokus kita ke Pileg 2014, kalau kita minimal nomor satu atau dua kita akan mengajukan capres. Kalau masalah Pak Harry Tanoe kan beliau saat ini sudah menjadi Ketua Dewan Pakar Partai NasDem," tandasnya.



(van/asy)

Tambokoto - Mantan Pimpinan KPK Turun Gunung ke KPK

Irna Gustia - detikNews
Jakarta Beberapa mantan pimpinan KPK terlihat mendatangi gedung KPK Jl Rasuna Said, Jakarta Selatan saat suasana tegang setelah kehadiran aparat polisi dan Provos dari Polda Bengkulu untuk menangkap penyidik KPK Kompol Novel Baswedan. Mereka memberi dukungan penuh ke KPK.

Dari pantauan detikcom, Sabtu (6/10/2012) pukul 01.30 WIB, para mantan pimpinan KPK ini masih terlihat di lokasi. Bahkan, saat pimpinan KPK Bambang Widjojanto dan Abraham Samad menggelar jumpa pers mengenai kasus ini, para mantan pimpinan KPK itu mendampinginya.

Para pimpinan KPK yang hadir, antara lain Erry Ryana Hardjapamekas, Amien Sunaryadi, dan Junus Husein. Mereka juga tampak berbaur dengan sejumlah aktivis pemberantasan korupsi yang berdemo mendukung KPK. Dari jajaran aktivis, terlihat sejumlah orang, seperti aktivis ICW dan juga ada Bambang Harymurty.

Erry saat ditemui detikcom mengaku dirinya datang untuk berdiskusi dan memberikan masukan sesuai permintaan KPK. Salah satu masukan yang disampaikan Erry antara lain KPK segera berkomunikasi dengan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Selain itu, Erry juga meminta KPK segera mengambil langkah perlindungan bagi pegawai, terutama para penyidik.

Selain para mantan pimpinan KPK, datang juga ke KPK Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Denny saat tiba di gedung KPK mengaku dirinya datang untuk mendukung KPK.

Sebelumnya sejak pukul 20.00 WIB, sejumlah provost dan polisi dari Polda Bengkulu mendatangi gedung KPK. Para polisi ini ingin menangkap Kompol Novel, penyidik KPK yang tidak mau pulang ke Mabes Polri, meski sudah diminta oleh Polri. Menurut polisi, Novel terlibat kasus penganiayaan berat hingga meninggal dunia di Bengkulu pada 2004.

Namun, berdasarkan informasi KPK, Novel mengaku tidak terlibat dalam kasus itu. "Jadi, yang menembak itu anak buahnya, bukan Novel," kata Bambang Widjojanto saat jumpa pers. Dan sejak lama, Novel sebagai atasan telah dikenai sanksi terkait hal ini dan persoalan itu sudah selesai.



(asy/asy)
 

Mahkamah Konstitusi Harus Cabut UU No 22/2001 Tentang Migas

Laporan: Ade Mulyana

ILUSTRASI

RMOL. Sangat bertentangan jika pengelolaan dan penguasaan sumber daya alam (SDA) strategis yang penting dan menyangkut hajat hidup rakyat, diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar yang hanya menguntungkan perusahaan multinasional asing. Hal itu bertentangan dengan konstitusi, khususnya pada alinea empat dan pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945. Oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi (MK) harus membatalkan secara keseluruhan UU No. 22/2001 tentang Migas.

Demikian mengemuka pada sidang gugatan uji materi (judicial review) tentang UU No. 22/2001 tentang Migas, di Mahkamah Konstitusi, Rabu (18/7). Sidang menghadirkan mantan Menko Perekonomian DR Rizal Ramli dan pakar hukum tata negara DR Margarito Kamis sebagai saksi ahli yang diajukan pemohon.

Uji materi UU no. 22/2001 sendiri diajukan oleh PP Muhammadiyah dan sejumlah organisasi kemasyarakatan serta tokoh-tokoh masyarakat lain.

Menurut Margarito, negara dibentuk untuk mensejahterakan rakyat sebagaimana tercantum pada pembukaan UUD 1945. Sementara itu, pasal-pasal di dalamnya, khususnya pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 pasti disusun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ideologis. Karenanya sangat tidak masuk akal bila urusan penguasaan dan pengelolaan SDA strategis yang penting dan menyangkut hajat hidup rakyat, diserahkan kepada mekanisme pasar.

"Soal pengurasan, penyimpanan, dan pengolahan SDA adalah urusan pemerintah. Ini merupakan kewajiban konstitusi pemerintah yang harus dilaksanakan untuk kemakmuran rakyat. Karenanya, tidak boleh masalah ini dilakukan lewat kontrak-kontrak karya dengan swasta, apalagi asing, yang justru banyak merugikan negara dan rakyat Indonesia. UUD 1945 tidak mengizinkan mekanisme pasar mengatur urusan negara," ujar Margarito.

Dia juga menyoroti peran BP Migas  yang dinilainya tidak banyak memberi manfaat bagi negara dan rakyat Indonesia. Pada prakatiknya, lanjut Margarito, BP Migas justru lebih banyak menguntungkan kontraktor-kontraktor asing. Lewat perannya yang tidak jelas, BP Migas justru menjadi "kepanjangan tangan" kontraktor asing, khususnya dalam soal persetujuan pembayaran recovery cost yang jumlahnya amat besar.

"Soal sumber daya alam adalah persoalan besar bangsa Indonesia. Pantaskah untuk hal-hal besar seperti ini diserahkan kepada sebuah badan yang tidak jelas tugas dan tanggung jawabnya? Apakah kualitas sumber daya manusia Kementerian ESDM sudah demikian parahnya, hingga tugas penting seperti ini diserahkan kepada pihak lain?" tukasnya.

Tidak Fair

Pada kesempatan yang sama, hakim konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi menyinggung salah satu pasal dalam UU No. 22/2001 yang menyebut pelaku usaha sektor Migas dapat berupa BUMN, BUMD, Koperasi, dan badan usaha swasta, baik nasional maupun asing. Menurut dia, pasal ini telah mengondisikan BUMN, BUMD, dan Koperasi berhadap-hadapan secara langsung dengan swasta asing.

"Menurut saya pasal ini sangat tidak fair. Bagaimana mungkin BUMN, BUMD, dan Koperasi mampu bersaing melawan kontraktor asing? Mereka pasti kalah, karena swasta asing pasti jauh lebih unggul pada semua lini, terutama dalam hal pengalaman, permodalan, teknologi, dan pendanaan," kata Fadlil.

Sementara itu hakim konstitusi lainnya, Hamdan Zoelva, menyoroti terus membengkaknya cost recovery dari waktu ke waktu yang harus dibayar pemerintah. Ironisnya, jumlah lifting produksi justru terus merosot dalam jumlah yang signifikan. Dia minta pemerintah menjelaskan mengapa cost recovery melonjak sekitar 200 persen namun lifting produksi justru turun cukup tajam. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan hal ini terjadi? Apakah karena inefisiensi atau ada sebab-sebab lain?

Merugikan Rakyat dan Bangsa Indonesia

DR Rizal Ramli menyebut UU No. 22/2001 tentang Migas dibuat berdasarkan pesanan dan dibiayai oleh USAID. RUU itu pernah diajukan oleh Menteri Pertambangan Kuntoro Mangoensubroto pada masa pemerintahaan Habibie. Tetapi ditolak oleh DPR atas saran-saran Econit, yang pada waktu itu menjadi penasehat ekonomi fraksi-fraksi di DPR. RUU tersebut mandeg pada era Presiden Abdurrahman Wahid. Namun setelah era Gus Dur, buru-buru RUU itu diajukan kembali ke DPR. Hanya dalam tempo singkat, RUU Migas disahkan menjadi UU.

Pihak asing sangat berkepentingan dengan RUU Migas. Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dengan mengesahkannya menjadi UU. Pertama, liberalisasi sektor Migas. Kedua, internasionalisasi harga Migas di dalam negeri. Ketiga, agar investor asing bisa masuk ke sektor hilir yang lebih kecil risikonya dibandingkan sektor hulu namun justru labanya lebih besar.

"Tidak mungkin sebuah UU yang konsepnya dan dibiayai asing akan menguntungkan bangsa dan rakyat Indonesia. Mereka pasti memasukkan pasal-pasal yang menguntungkan kepentingannya sendiri. Ini menjadi pintu masuk bagi liberalisasi dan imperialisme gaya baru. Sekarang orang tidak perlu menggunakan senjata untuk menjajah negara lain. Mereka juga tidak terlalu peduli siapa presiden atau partai yang berkuasa. Asal UU di bidang ekonominya menguntungkan pemodal internasional, itu sudah cukup bagi mereka. Oleh karenanya tidak boleh lagi ada UU yang dibiayai, disponsori dan dipesan oleh pihak asing dengan diiming-imingi pinjaman (loan-tied laws). Mulai saat ini, UU Indonesia harus kita buat dan biayai sendiri untuk kemakmuran rakyat dan bangsa kita," papar DR Rizal Ramli.

Tokoh perubahan nasional ini memberi contoh doktrin harga internasional migas yang dipegang teguh pemerintah. Sebatang pulpen yang ongkos produksinya Rp 90, jika dijual di dalam negeri dengan harga Rp 100 sudah ada untungnya. Namun karena di New York harga pulpen yang sama Rp 1.000, pemerintah merasa rugi bila menjual kepada rakyatnya sendiri seharga Rp 100. Selisih Rp 900 inilah yang kemudian pemerintah sebut sebagai subsidi. Ini adalah konsep ekonomi neoliberal.

"Kalau mau menyamakan dengan harga internasional, seharusnya pemerintah lebih dulu menaikkan pendapatan rakyatnya agar sama dengan warga New York yang sekitar 40.000 dolar AS. Tapi faktanya kan tidak. Rakyat dibiarkan berpenghasilan rendah, tapi dipaksa membayar dengan harga internasional. Kebijakan seperti ini merupakan jalur cepat mendorong proses pemiskinan struktural. Ini harus segera dihentikan. Karenanya, saya mohon majelis hakim yang terhormat untuk membatalkan UU Migas yang bertentangan dengan konstitusi," tukas DR Rizal Ramli.[dem]

1. ULAH PARA PENGKHIANAT BANGSA 27.07.2012, 16:49 WIB Komentator: lemot

   Kehancuran bangsa indonesia.....dimulai dari jatuhnya Soekarno ATAS BANTUAN CIA...dan pemerintah ORBA harus..membayar kompensasi khususnya kepada AS....Freeport dan banyak Perusahaan PERTAMBANGAN AS.....mendapat fasilitas istimewa....kemudian diperparah oleh KELOMPOK..yang pro BARAT...ADRIANUS MOOY, RADIUS...SUMARLIN..SAMPAI SAAT INI MIRANDA GULTOM...DAN PARA POLITISI DARI KELOMPOK PALAGIS...INILAH PARA PENGKHIANAT BANGHSA...

2. benar juga 26.07.2012, 12:54 WIB Komentator: andi

   memang betul tuh banyak produk hukum indonesia asing turut campur dalam pembentukanyaa karena ada kepentinganya.Ayo DR Rizal Ramli ada aset milik pemerintah di jalan kebion sirih jakarta pusat beralih fungsi jadi milik kedutaan besar amerika ( pagar hijau ). Dulu itu batalyon polisi militer. Ayoo buktikan jadi milik RI.

3. doktor padang bengkok!!!! 26.07.2012, 11:32 WIB Komentator: supardiono

   DOKTOR BIDANG APA SIH???? NGOMONGNYA SDH GAK DI DENGAR ORANG. KALO NGOMONG NGAWUR GAK KARUAN. SEKARANG DAPAT GELAR SANG PENEROBOS DARI RMOL, PENEROBOS APA???? NEROBOS PAGAR?????? WAKTU JADI MENTERI DI ERA PRES. MEGAWATI APA KEBISAANNYA,APA HASILNYA?????? NOL BESAR NGOMONG DOANG OMDO OMDO OMDO !!!!!!

4. UU migas 19.07.2012, 11:49 WIB Komentator: Junaedi

   Kalau perlu dicabut UU itu perlu pertimbangan yang matang agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan masalah juga. DPR sebagai yang meloloskan UU tersebut harusnya lebih proaktif memperbaiki kekurangannya.

5. - migas 19.07.2012, 07:52 WIB Komentator: agus

   Walah negara indon penghasilan terbesar di dunia itu masih miskin to , sayang banget punya kebun emas buat orang lain .

6. - ANEH, KINI RAKYAT AS MENDAMBAKAN SOSIALISME MALAH SBY MEMUJA KAPITALISME LIBERALISME 19.07.2012, 07:25 WIB Komentator: SI ABAL ABAL

   Sudah berbulan2 rakyat AS menolak Pasar Modal Wallstreet karena dianggap sebagai penghisap yang membangkrutkan ekonomi rakyat AS. Mereka menolak sistim kapitalisme itu. Alih2 rakyat AS sudah muak dengan sistim itu malah SBY sangat memuja Kapitalisme dan liberalisme. Maka tidak heran bila SBY sangat melindungi pemodal asing di Pasar Modal dengan akan merubah zona waktu dari 3 zona waktu menjadi 1 zona dengan merujuk kepada zona wakti Indonesia Tengah agar waktu pembukaan pasar saham di Singapur sama dengan di Jakarta. Iyulah SBY yang sangat memuja kapitalisme dan liberakisme dengan mengorbankan kepentingan rakyat demi citra dia yang bernafsu ingin menjadi Sekjen PBB selepas jadi Presiden RI. Lagi2 rakyat dikorbankan hanya demi syahwat kekuasaan wong Pacitan ini. Pantas kalau dia digugat melalui impeachment karena telah tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan sumpah jabatan yang diucapkan yaitu menjungjung tinggi UUD dan melaksanakan UU !

7. .

Kekalahan Alex Jadi Peringatan bagi Ical

JAKARTA, KOMPAS.com — Terpuruknya hasil perolehan suara pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono dalam Pilkada DKI Jakarta dinilai menjadi peringatan bagi rencana majunya Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical sebagai calon presiden di Pemilu 2014. Pasalnya, DKI Jakarta yang dinilai menjadi barometer pemilu nasional akan berdampak pada pencapresan Ical nantinya.
"Ini warning bagi kepemimpinan partai dalam pencapresan. Secara image, Golkar tidak bisa meraih suara banyak di DKI yang jadi barometer. Image menurun ini akan berdampak pada capres Ical," kata Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung ketika dihubungi pada Kamis (12/7/2012).
Seperti diketahui, hasil hitung cepat beberapa lembaga menunjukkan Alex-Nono hanya berada di urutan kelima dari enam pasangan. Hasil prediksi hitung cepat Kompas menunjukkan, pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama mendapat 42,6 persen suara. Posisi kedua ditempati Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli yang meraih suara 34,4 persen, diikuti Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini 11,4 persen, Faisal Basri-Biem Benjamin 5,07 persen, Alex-Nono 4,74 persen, dan Hendardji Soepandji-A Riza Patria 1,88 persen.
Akbar menilai perolehan suara Alex-Nono menyedihkan lantaran masih di bawah pasangan independen, yakni Faisal-Biem, dan di bawah perolehan suara Golkar di pemilu legislatif tahun 2009. Padahal, selain Golkar, Alex-Nono juga didukung Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Damai Sejahtera.
Jika melihat hasil pilkada itu, Akbar menilai mesin partai tak berkerja secara efektif. "Ini tanggung jawab berjenjang dari DPD tingkat I yang dikoordinasi DPP, termasuk tim pemenangan pemilu. Kepemimpinan, juga partai, harus bertanggung jawab," kata mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.
Meski demikian, menurut Akbar, masih ada waktu untuk mengatur ulang strategi di internal partai. Partai harus meningkatkan dukungan di pemilu legislatif 2014 agar tetap bisa mengusung Ical sebagai capres.
"Ini pelajaran bagi Golkar dalam menghadapi agenda politik di waktu mendatang. Memang penetapan Alex jadi calon dari Golkar tidak sejalan dengan sistem yang sudah terbangun, yakni survei. Kami tidak tahu apakah survei Alex bagus. Tiba-tiba sudah ada nama Alex. Mungkin ada pertimbangan khusus untuk memilih Alex. Tapi pertimbangan khusus, kalau tidak mendapat suara, akhirnya malah membuat sedih," pungkas Akbar.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan, pihaknya tentu mengevaluasi hasil Pilkada DKI Jakarta itu. Namun, menurut dia, jangan membandingkan kekalahan Golkar di DKI dengan pemilu di tingkat nasional nantinya.

Survei: Popularitas Gerindra dan Nasdem Naik

JAKARTA, KOMPAS.com — Pada Pemilu 2014, Partai Gerindra dan Partai Nasdem diprediksi bisa mendulang perolehan suara yang cukup besar.
Hal tersebut berdasarkan survei terbaru Soegeng Sarjadi Syndicate yang menunjukkan perolehan suara kedua partai tersebut meningkat tajam dari sebelumnya.
"Fenomena kecermelangan Gerindra dan Nasdem tersebut karena memperoleh aliran suara dari Demokrat. Ini diduga karena kader Demokrat banyak tersangkut kasus korupsi," ungkap Dahlan, yang menjabat sebagai koordinator SSS, Rabu (6/6/2012), di Hotel Four Seasons, Jakarta.
Partai Gerindra yang dimotori oleh Prabowo pada Pemilu 2009 hanya mendapatkan 4,46 persen. Namun, berdasarkan survei yang dilakukan SSS pada 14-24 Mei 2012, Gerindra mendapat 10,5 persen suara pemilih.
Adapun Nasdem yang lahir pada 26 Juli 2011 memperoleh suara 4,8 persen responden. Angka ini meningkat dibandingkan dengan survei sebelumnya pada Oktober 2011. Saat itu, Nasdem hanya memperoleh 1,7 persen responden.
"Dengan angka yang meningkat ini, diperkirakan partai yang dimotori Surya Paloh ini akan lolos ke Senayan," ungkap Dahlan.
Survei yang dilakukan dengan wawancara tatap muka kepada 2.192 responden ini menunjukkan bahwa responden lebih memilih partai yang nasionalis.
Menurut para responden, alasan mereka memilih partai tersebut karena dekat dengan rakyat, tokoh pemimpin partai, ideologi, program, dan isu kebijakan dari partai tersebut.

Batavia 1925

Penandatanganan

H.Agus Salim di Amerika Serikat

Uji Materi UU Pemilu Dikawal 32 Advokat

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak 22 partai politik yang mengajukan uji materi Undang-Undang Pemilu menyiapkan sedikitnya 32 advokat untuk mengawal persidangan di Mahkamah Konstitusi. Selain menunjuk Yusril Ihza Mahendra dari kantor Ihza & Ihza Law Firm, tiap partai juga menyiapkan advokat masing-masing.
"Sebanyak 32 advokat akan bersama mewakili kepentingan pemberi kuasa untuk menguji ketentuan Pasal 8 dan 208," ungkap Yusril dalam jumpa pers di Gedung MK, Jakarta, Kamis (19/4/2012).
Adapun ke-22 partai tersebut antara lain Partai Persatuan Nasional, Partai Merdeka, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Pelopor, Partai Buruh, Partai Republikan, Partai Kebangkitan Nahdlatul Ulama, Parta Karya Peduli Bangsa, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Matahari Bangsa, Partai Bulan Bintang, Partai Kedaulatan, Partai Patriot, Partai Damai Sejahtera, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, dan Partai Penegak Demokrasi Indonesia.
Yusril mengungkapkan, pihaknya mempersoalkan Pasal 8 dan pasal 208 UU Pemilu terkait dengan ketentuan verifikasi dan ambang batas 3,5 persen serta pemberlakuannya secara nasional. Kedua pasal tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan Indonesia adalah negara hukum serta Pasal 28 D UUD 1945 yang menyangkut kepastian hukum dan keadilan serta bersamaan di dalam hukum dan pemerintahan.
"Apa bedanya parpol yang sekarang ini ada di DPR dengan parpol yang tidak punya wakil di DPR. Jadi, kesannya parpol yang di DPR ini mau menang sendiri. Mereka kebetulan duduk di DPR sebagai parpol yang punya wakil di sana dan ketika membuat UU mereka mau seenaknya sendiri. Orang lain dihalangi ikut pemilu. Ini tidak fair," tutur Yusril.
Ia optimistis MK akan mengabulkan permohonan uji materi tersebut.

Kwik Kian Gie: Subsidi BBM itu Bohong!

Maret 21, 2012 by A Nizami

 Di bawah adalah tulisan Kwik Kian Gie yang menyatakan Subsidi BBM adalah bohong. Jika kita teliti, itu memang benar.
Sesungguhnya biaya produksi minyak dari menggali minyak, kilang, hingga distribusi ke Pom Bensin menurut KKG adalah US$ 10/brl. Ada baiknya kita naikan saja jadi US$ 15/brl untuk memberi keuntungan bagi pendukung Neoliberalisme yang mengatakan Subsidi BBM itu ada. Itu sudah termasuk keuntungan yang cukup besar bagi para operator dan distributor.
Buat yang ragu angkanya bisa lihat data komponen biaya dari website pemerintah AS:
http://www.eia.gov/petroleum/gasdiesel
Di situ dijelaskan biaya minyak mentah 72% dari harga jual, pengilangan 12%, Distribusi dan Pemasaran 5%, Pajak 11%.
Taruhlah rate 1 US$ = Rp 10.000 dan 1 barrel = 159 liter.
Jika harga minyak Rp 4.500/liter, artinya Rp 715.500/brl atau US$ 71/brl.
Jadi dengan biaya produksi hanya US$ 15/brl dan harga jual US$ 71/brl, sebetulnya pemerintah untung US$ 56/brl. Bayangkan jika produksi BBM kita 1 tahun 350 juta barel. Pemerintah untung US$ 19,6 milyar atau Rp 196 trilyun/tahun.
Itu kalau pakai harga “Subsidi” Rp 4.500/liter. Kalau pakai harga Pertamax yang Rp 9000/liter, pemerintah untung Rp 392 trilyun/tahun.

Tapi bagaimana dengan harga minyak dunia yang misalnya US$ 120/brl? Bukankah kita rugi US$ 79/brl?

Benar kalau kita adalah negara bukan penghasil minyak seperti Singapura atau Jepang yang harus beli minyak dari negara lain.

Tapi Indonesia memproduksi sendiri minyaknya sebesar 907 ribu barel/hari. Bahkan mungkin lebih jika tidak dikadali perusahaan minyak asing yang mengelola 90% minyak kita. Sementara kebutuhan BBM “Subsidi” itu hanya 740 ribu bph. Jadi masih untunglah pemerintah. Mau harga minyak dunia naik sampai US$ 200/brl pun sebetulnya biaya produksi minyak di Indonesia tidak akan berubah. Paling banter cuma US$ 15/brl.
Cuma ya itu beda pemikiran ekonom kerakyatan atau Islam dibanding ekonom Neoliberal yang berpihak pada perusahaan-perusahaan minyak asing. Meski untung, mereka tetap bilang rugi.
Padahal minyak itu adalah milik bersama rakyat Indonesia. Bukan milik perusahaan minyak atau pemerintah Indonesia. Jadi tak pantas dijual dengan harga “Internasional”.

Simulasi Harga Minyak dalam bentuk XLS bisa didownload di sini:

http://www.mediafire.com/?jez4ynm4vzt

Kita akan tahu bahwa meski harga minyak dunia US$ 200/brl, Indonesia tetap untung dgn harga Rp 4500/ltr atau US$ 71 brl mengingat biaya produksi hanya US$ 15/brl.

Lihat perbandingan beda pandangan antara pemahaman untung/rugi penjualan minyak antara pemikiran Ekonom Islam/Rakyat dengan Ekonom Neoliberal yang dipengaruhi Yahudi.

Di zaman Nabi ada Yahudi yang menjual air dengan harga tinggi kepada rakyat. Harap diketahui, hingga sekarang harga air di Arab Saudi lebih mahal daripada harga minyak karena air di sana sangat langka. Namun setelah dibeli ummat Islam sumur airnya, Nabi membagikannya gratis kepada rakyat. Ini karena rakyat harus bisa mendapatkan kebutuhan hidupnya dengan mudah.

Perbandingan di bawah dengan asumsi:

1 barel = 159 liter

1 US$ = Rp 10.000

Produksi minyak Indonesia = 907 ribu bph

Kebutuhan BBM “Subsidi” dgn harga Rp 4500/ltr (US$ 71/brl) = 740 ribu bph

Total biaya produksi minyak Indonesia = US$ 15/brl

	HARGA MINYAK DUNIA (US$/BRL)
Persepsi Untung/Rugi	60	120	200	400
Ekonom Islam/Rakyat	56	56	56	56
Ekonom Neoliberal	11	-49	-129	-329

Saat harga “Minyak Dunia” tinggi, kaum Neolib memandang Indonesia rugi. Padahal dibanding biaya produksi yang tetap, sebetulnya untung.

Anggito Abimanyu, salah satu fundamentalis neo-liberal Indonesia yang selalu bersikeras menaikkan harga BBM dengan alasan “mengurangi beban subsidi BBM“, mengakui bahwa selama ini tidak pernah ada subsidi dalam BBM. “Masih ada surplus penerimaan BBM dibanding biaya yang dikeluarkan,” katanya dalam acara talkshow di TVOne hari Senin (13/03/2012), terkait rencana kenaikan harga BBM akibat kenaikan harga BBM dunia. Anggito menjadi salah satu narasumber bersama Kwik Kian Gie dan Wamen ESDM. Mungkin Anggito tidak akan pernah memberikan pengakuan seperti itu kalau saja tidak karena ada Kwik Kian Gie yang telah lama menyampaikan pendapatnya bahwa isu “subsidi” adalah pembohongan publik, dan pendapat itu diulangi lagi dalam acaratalkshow tersebut di atas. http://muslimdaily.net/opini/opini-17/anggito-abimanyu-selama-ini-tidak-pernah-ada-subsidi-bbm.html Jika pun “benar” Pemerintah rugi, bisa jadi Pertamina dipaksa membeli minyak Indonesia yang 90% dikelola oleh perusahaan2 minyak AS seperti Chevron dan Exxon dengan harga New York. Jika begitu, solusinya adalah di Nasionalisasi. Cina dan Norwegia mengelola minyak mereka dengan BUMN mereka. Arab Saudi, Iran, dan Venezuela juga sudah menasionalisasi perusahaan minyak asing yang dulu memonopoli minyak mereka. Sekarang mereka makmur karena penerimaannya bertambah karena tidak dibohongi oleh perusahaan2 minyak asing. http://infoindonesia.wordpress.com/2009/06/30/selama-kekayaan-alam-dirampok-asing-indonesia-akan-terus-miskin/ Selama 90% kekayaan alam kita dikuasai asing, selama itu pula Indonesia melarat. Harga minyak naik, bukannya untung malah rugi karena ceritanya “Subsidi” bertambah berat. Harga minyak turun juga “Mengeluh” karena penerimaan berkurang. Tidak pernah bersyukur makanya kena siksa Allah terus. “Tuhanmu memaklumkan; “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.” [Ibrahim 7] Satu wujud syukur kita dengan kekayaan alam kita adalah dengan mengelolanya sendiri sehingga bisa menikmati seluruh hasilnya. Bukan justru mengabaikannya dan menyerahkannya ke pihak asing sehingga akhirnya asinglah yang menikmati hasilnya sementara rakyat Indonesia jadi miskin dan melarat.

http://www.kaskus.us/showthread.php?t=6494160

BBM DISUBSIDI ADALAH OMONG KOSONG

Percakapan antara Djadjang dan Mamad

Oleh Kwik Kian Gie

Pemerintah berencana tidak membolehkan kendaraan berpelat hitam membeli bensin premium, karena harga Rp. 4.500 per liter jauh di bawah harga pokok pengadaannya. Maka pemerintah rugi besar yang memberatkan APBN.

Apakah benar begitu ? Kita ikuti percakapan antara Djadjang dan Mamad. Djadjang (Dj) seorang anak jalanan yang logikanya kuat dan banyak baca. Mamad (M) seorang Doktor yang pandai menghafal. Dj : Mad, apa benar sih pemerintah mengeluarkan uang tunai yang lebih besar dari harga jualnya untuk setiap liter bensin premium ? M : Benar, Presiden SBY pernah mengatakan bahwa semakin tinggi harga minyak mentah di pasar internasional, semakin besar uang tunai yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengadakan bensin. Indopos tanggal 3 Juli 2008 mengutip SBY yang berbunyi : “Jika harga minyak USD 150 per barrel, subsidi BBM dan listrik yang harus ditanggung APBN Rp. 320 trilyun. Kalau USD 160, gila lagi. Kita akan keluarkan (subsidi) Rp. 254 trilyun hanya untuk BBM.” Dj : Jadi apa benar bahwa untuk mengadakan 1 liter bensin premium pemerintah mengeluarkan uang lebih dari Rp. 4.500 ? Kamu kan doktor Mad, tolong jelaskan perhitungannya bagaimana ? M : Gampang sekali, dengarkan baik-baik. Untuk mempermudah perhitungan buat kamu yang bukan orang sekolahan, kita anggap saja 1 USD = Rp. 10.000 dan harga minyak mentah USD 80 per barrel. Biaya untuk mengangkat minyak dari perut bumi (lifting) + biaya pengilangan (refining) + biaya transportasi rata-rata ke semua pompa bensin = USD 10 per barrel. 1 barrel = 159 liter. Jadi agar minyak mentah dari perut bumi bisa dijual sebagai bensin premium per liternya dikeluarkan uang sebesar (USD 10 : 159) x Rp. 10.000 = Rp. 628,93 – kita bulatkan menjadi Rp. 630 per liter. Harga minyak mentah USD 80 per barrel. Kalau dijadikan satu liter dalam rupiah, hitungannya adalah : (80 x 10.000) : 159 = Rp. 5.031,45. Kita bulatkan menjadi Rp. 5.000. Maka jumlah seluruhnya kan Rp. 5.000 ditambah Rp. 630 = Rp. 5.630 ? Dijual Rp. 4.500. Jadi rugi sebesar Rp. 1.130 per liter (Rp. 5.630 – Rp. 4.500). Kerugian ini yang harus ditutup oleh pemerintah dengan uang tunai, dan dinamakan subsidi. Dj : Hitung-hitunganmu aku ngerti, karena pernah diajari ketika di SD dan diulang-ulang terus di SMP dan SMA. Tapi yang aku tak paham mengapa kau menghargai minyak mentah yang milik kita sendiri dengan harga minyak yang ditentukan oleh orang lain ? M : Lalu, harus dihargai dengan harga berapa ? Dj : Sekarang ini, minyak mentahnya kan sudah dihargai dengan harga jual dikurangi dengan harga pokok tunai ? Hitungannya Rp. 4.500 – Rp. 630 = Rp. 3.870 per liter ? Kenapa pemerintah dan kamu tidak terima ? Kenapa harga minyak mentahnya mesti dihargai dengan harga yang Rp. 5.000 ? M : Kan tadi sudah dijelaskan bahwa harga minyak mentah di pasar dunia USD 80 per barrel. Kalau dijadikan rupiah dengan kurs 1 USD = Rp. 10.000 jatuhnya kan Rp. 5.000 (setelah dibulatkan ke bawah). Dj : Kenapa kok harga minyak mentahnya mesti dihargai dengan harga di pasar dunia ? M : Karena undang-undangnya mengatakan demikian. Baca UU no. 22 tahun 2001 pasal 28 ayat 2. Bunyinya : “Harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar.” Nah, persaingan usaha dalam bentuk permintaan dan penawaran yang dicatat dan dipadukan dengan rapi di mana lagi kalau tidak di New York Mercantile Exchange atau disingkat NYMEX ? Jadi harga yang ditentukan di sanalah yang harus dipakai untuk harga minyak mentah dalam menghitung harga pokok. Dj : Paham Mad. Tapi itu akal-akalannya korporat asing yang ikut membuat Undang-Undang no. 22 tahun 2001 tersebut. Mengapa bangsa Idonesia yang mempunyai minyak di bawah perut buminya diharuskan membayar harga yang ditentukan oleh NYMEX ? Itulah sebabnya Mahkamah Konstitusi menyatakannya bertentangan dengan konstitusi kita. Putusannya bernomor 002/PUU-I/2003 yang berbunyi : “Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi : “Harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.” M : Kan sudah disikapi dengan sebuah Peraturan Pemerintah (PP) ? Dj : Memang, tapi PP-nya yang nomor 36 tahun 2004, pasal 27 ayat (1) masih berbunyi : “Harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi, keuali Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil, DISERAHKAN PADA MEKANISME PERSAINGAN USAHA YANG WAJAR, SEHAT DAN TRANSPARAN”. Maka sampai sekarang istilah “subsidi” masih dipakai terus, karena yang diacu adalah harga yang ditentukan oleh NYMEX. M : Jadi kalau begitu kebijakan yang dinamakan “menghapus subsidi” itu bertentangan dengan UUD kita ? Dj : Betul. Apalagi masih saja dikatakan bahwa subsidi sama dengan uang tunai yang dikeluarkan. Ini bukan hanya melanggar konstitusi, tetapi menyesatkan. Uang tunai yang dikeluarkan untuk minyak mentah tidak ada, karena milik bangsa Indonesia yang terdapat di bawah perut bumi wilayah Republik Indonesia. Menurut saya jiwa UU no. 22/2001 memaksa bangsa Indonesia terbiasa membayar bensin dengan harga internasional. Kalau sudah begitu, perusahaan asing bisa buka pompa bensin dan dapat untung dari konsumen bensin Indonesia. Maka kita sudah mulai melihat Shell, Petronas, Chevron. M : Kembali pada harga, kalau tidak ditentukan oleh NYMEX apakah mesti gratis, sehingga yang harus diganti oleh konsumen hanya biaya-biaya tunainya saja yang Rp. 630 per liternya ? Dj : Tidak. Tidak pernah pemerintah memberlakukan itu dan penyusun pasal 33 UUD kita juga tidak pernah berpikir begitu. Sebelum terbitnya UU nomor 22 tahun 2001 tentang Migas, pemerintah menentukan harga atas dasar kepatutan, daya beli masyarakat dan nilai strategisnya. Sikap dan kebijakan seperti ini yang dianggap sebagai perwujudan dari pasal 33 UUD 1945 yang antara lain berbunyi : ”Barang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” Dengan harga Rp. 2.700 untuk premium, harga minyak mentahnya kan tidak dihargai nol, tetapi Rp. 2.070 per liter (Rp. 2.700 – Rp. 630). Tapi pemerintah tidak terima. Harus disamakan dengan harga NYMEX yang ketika itu USD 60, atau sama dengan Rp. 600.000 per barrel-nya atau Rp. 3.774 (Rp. 600.000 : 159) per liternya. Maka ditambah dengan biaya-biaya tunai sebesar Rp. 630 menjadi Rp. 4.404 yang lantas dibulatkan menjadi Rp. 4.500. Karena sekarang harga sudah naik lagi menjadi USD 80 per barrel pemerintah tidak terima lagi, karena maunya yang menentukan harga adalah NYMEX, bukan bangsa sendiri. Dalam benaknya, pemerintah maunya dinaikkan sampai ekivalen dengan harga minyak mentah USD 80 per barrel, sehingga harga bensin premium menjadi sekitar Rp. 5.660, yaitu: Harga minyak mentah : USD 80 x 10.000 = Rp. 800.000 per barrel. Per liternya Rp. 800.000 : 159 = Rp. 5.031, ditambah dengan biaya-biaya tunai sebesar Rp. 630 = Rp. 5.660 Karena tidak berani, konsumen dipaksa membeli Pertamax yang komponen harga minyak mentahnya sudah sama dengan NYMEX. M : Kalau begitu pemerintah kan kelebihan uang tunai banyak sekali, dikurangi dengan yang harus dipakai untuk mengimpor, karena konsumsi sudah lebih besar dibandingkan dengan produksi. Dj : Memang, tapi rasanya toh masih kelebihan uang tunai yang tidak jelas ke mana perginya. Kaulah Mad yang harus meneliti supaya diangkat menjadi Profesor.

Soekarno, CIA dan Jatuhnya Freeport Ke Tangan Amerika

 

Jumat, 17 Desember 2010

Bermula dari memburuknya hubungan Soekarno dengan Belanda, disusul dengan usaha pembunuhan atas Soekarno (Soekarno menuduh Belanda sebagai dalang usaha pembunuhan atas dirinya), Soekarno mengeluarkan kebijakan nasionalisasi aset kemudian menyita semua kepemilikan usaha Belanda. Tentu kebijakan ini merugikan kepentingan bisnis Amerika, apalagi salah satu perusahaan Amerika, Freeport Sulphur Company, sudah teken kontrak untuk mengeksplorasi kekayaan alam Papua (baca: Freeport).


CIA tidak tinggal diam, setelah gagal membentuk pemerintahan Pro-Barat melalui pemilu Tahun 1958, Deputy Direktur Perencanaan CIA, Frank Wisner, menggelar Operasi Hike. Operasi yang bertujuan membentuk tentara bayaran. Terdiri dari puluhan ribu warga Indonesia yang dipersenjatai dengan harapan dapat menggulingkan pemerintahan Soekarno.

Selain kegiatan paramiliter, CIA juga melancarkan perang psikologis untuk mendiskreditkan Soekarno, seperti menyebar isu bahwa Soekarno telah dirayu oleh seorang pramugari Soviet. Untuk itu, Sheffield Edwards, Kepala Keamanan CIA, meminta Kepala Kepolisian Los Angeles untuk membantu pembuatan film porno untuk melawan Sukarno, seolah-olah menunjukkan Sukarno-lah pelakunya. Pihak lain yang terlibat dalam upaya ini adalah Robert Maheu, Bing Crosby dan saudaranya.

CIA berusaha mempertahankan keberlangsungan program ini, tapi salah satu 'tentara bayaran' tertangkap saat akan melakukan pemboman. Semua bukti menjurus kepada keterlibatan CIA tak terbantahkan. Namun CIA tetap mengelak. Soekarno tidak gentar, dia menggalang semua kekuatan yang setia kepadanya dan menghancurkan semua pemberontakan yang didukung oleh CIA.

Ketika masa pemerintahan Kennedy, Amerika punya kebijakan lain. Dasar pijakannya adalah, Kennedy berpandangan bahwa akrabnya Soekarno dengan Komunis lebih disebabkan karena Soekarno membutuhkan bantuan senjata dan ekonomi. Bukan karena Soekarno memang seorang Komunis. Terbukti pada tahun 1948 Soekarno memadamkan pemberontakan komunis. Bahkan Departemen Luar Negeri di Amerika Serikat mengakui bahwa Sukarno lebih nasionalis ketimbang Komunis.

Namun sengketa Irian Barat menimbulkan dilema bagi Amerika. Satu sisi Belanda adalah sekutu dekat, di sisi lain Amerika pun tengah berusaha menggandeng Indonesia. Akhirnya, Kennedy menekan Belanda di belakang layar untuk mundur dari Irian Barat. Belanda pun mundur. Mundurnya Belanda membuat perjanjian kerjasama Freeport dengan East Borneo Company mentah kembali. Freeport semakin marah begitu mengetahui Kennedy juga akan memberikan bantuan 11 juta Dollar kepada Indonesia.

Menurut banyak pihak, peristiwa pembunuhan Kennedy tidak lepas dari kebijakan-kebijakan Kennedy yang tidak mewakili kepentingan kaum globalis.

Hingga pada masa Johnson tahun 1963, semua berbalik 180 derajat. Johnson mengurangi program bantuan atas Indonesia. Salah seorang tokoh di belakang keberhasilan Johnson, termasuk dalam kampanye pemilihan presiden AS tahun 1964, adalah Augustus C.Long, salah seorang anggota dewan direksi Freeport (perusahaan yang gagal mengeksplorasi papua) yang terpukul dengan kebijakan Soekarno dimana 60% laba perminyakan harus diserahkan kepada Indonesia.

Perlu kita ketahui, Augustus C.Long adalah orang yang punya pengaruh di Amerika kala itu. Selain dekat dengan CIA dan tokoh Globalis berpengaruh , Rockefeller, dia juga pernah menjabat posisi strategis dalam pemerintahan Amerika sebagai anggota dewan penasehat intelejen kepresidenan AS untuk masalah luar negeri. Badan ini memiliki pengaruh sangat besar untuk menentukan operasi rahasia AS di negara-negara tertentu. Dan Long diyakini sebagai salah satu tokoh yang merancang kudeta terhadap Soekarno.

Hingga pada akhirnya Soekarno lengser dan Indonesia dipimpin oleh Soeharto. Tentu saja peristiwa ini terjadi atas rekayasa Amerika.

Naiknya Soeharto ke tampuk pimpinan membuat Freeport Sulphur Company bernapas lega. ketika UU no 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang draftnya dirancang di Jenewa-Swiss, dan didektekan oleh Rockefeller, disahkan tahun 1967, maka perusahaan asing pertama yang kontraknya ditandatangani Suharto adalah Freeport Sulphur Company! Inilah kali pertama kontrak pertambangan yang baru dibuat. Jika di zaman Soekarno kontrak-kontrak dengan perusahaan asing selalu menguntungkan Indonesia, maka sejak Suharto berkuasa, kontrak-kontrak seperti itu malah merugikan Indonesia.

Berikut diantara kerugian-kerugian yang tercatat dalam perjanjian :

* Perusahaan yang digunakan adalah Freeport Indonesia Incorporated, yakni sebuah perusahaan yang terdaftar di Delaware, Amerika Serikat, dan tunduk pada hukum Amerika Serikat. Dengan lain perkataan, perusahaan ini merupakan perusahaan asing, dan tidak tunduk pada hukum Indonesia.

* Tidak ada kewajiban bagi Freeport untuk melakukan community development. Akibatnya, keberadaan Freeport di Irian Jaya tidak memberi dampak positif secara langsung terhadap masyarakat setempat. Pada waktu itu, pertambangan tembaga di Pulau Bougenville harus dihentikan operasinya karena gejolak sosial.

* Pengaturan perpajakan sama sekali tidak sesuai dengan pengaturan dalam UU Perpajakan yang berlaku, baik jenis pajak maupun strukturnya. Demikian juga dengan pengaturan dan tarif depresiasi yang diberlakukan. Misalnya Freeport tidak wajib membayar PBB atau PPN.
 

Tambokoto - Petral Tetap Menjadi Sole Trading Arm Pertamina

INILAH.COM, Jakarta - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan menegaskan PT Pertamina Energy Trading Ltd, anak perusahaan tetap beroperasi secara normal sebagai sole trading arm atau menjadi satu-satunya anak perusahaan yang melaksanakan kegiatan trading Pertamina.

Oleh karena itu Pertamina sebagai induk perusahaan memberikan dukungan penuh terhadap operasional Petral. Pertamina Energy Trading masih tetap menjalankan fungsinya dalam pengadaan minyak mentah maupun produk BBM untuk kebutuhan dalam negeri. “Semua transaksi bisnis tetap berjalan normal seperti biasa dan Petral yang 100% sahamnya dikuasai oleh Pertamina mendapatkan dukungan penuh dari Perseroan dalam menjalankan bisnis tersebut,” tutur Karen Agustiawan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (1/3/2012).

Keberadaan Petral sebagai sole trading arm yang sekaligus menjalankan fungsi market intelligent bagi Pertamina, merupakan best practices dalam bisnis trading minyak mentah dan produk BBM yang terjadi di pasar global. Bahkan, dengan dukungan kompetensi yang dimiliki Petral, Pertamina berhasil melakukan efisiensi pengadaan minyak mentah dan produk BBM senilai US$283 juta selama 2011 lalu.“Petral telah melakukan transformasi bisnis dan memiliki sistem yang baik dalam menjalankan fungsinya.

Petral telah menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance. Sebagaimana induk perusahaan, Petral juga telah diaudit oleh lembaga audit terkemuka Ernst and Young dan kami sangat terbuka untuk mempersilahkan BPK sebagai auditor negara untuk melakukan audit apabila diperlukan audit lebih jauh,” terangnya.

Petral saat ini tercatat sebagai perusahaan peringkat 8 besar dari 1.000 perusahaan terbesar yang menjalankan bisnisnya di Singapura, di atas GS Caltex Singapore Pte Ltd (ke-9), Sinochem International Oil (Singapore) Pte Ltd (ke-12), Petrobras Singapore Private Limited (ke-16), Shell Eastern Petroleum (Pte) Ltd (ke-17), CNOOC Trading (Singapore) Pte Ltd (ke-25), ConocoPhillips International Trading Pte Ltd (ke-37), dan Singapore Petroleum Company Limited (ke-42) berdasarkan 25th Annual Ranking Edition yang dikeluarkan oleh Singapore 1000 & SME 1000 tahun 2012.

Petral juga merupakan salah satu dari sedikit perusahaan yang mendapatkan corporate tax incentive dengan tarif 5% dari besaran normal 17,5%.Saat ini Petral juga telah mengembangkan bisnis, di samping sebagai pemasok utama bagi Pertamina untuk mendukung ketahanan energi nasional, yang diharapkan akan menjadi salah satu pemain utama bisnis trading minyak mentah dan BBM di pasar regional. Untuk mendukung pengembangan bisnis tersebut, Petral bersama Pertamina telah memulai pengembangan Hyperterminal BBM Pulau Sambu berkapasitas 3 juta barel dan Terminal BBM Tanjung Uban 2,5 juta barel yang akan mendukung bisnis Petral dan ketahanan energi dalam negeri.Selain itu, telah dimulai persiapan untuk kegiatan untuk proyek Centralized Crude Terminal Lawe-lawe yang berkapasitas lebih dari 25 juta barel.

Vice President Corporate Communication Pertamina Mochamad Harun menambahkan kepercayaan pasar dan mitra merupakan modal kunci dalam bisnis trading minyak mentah dan BBM di pasar global. Petral telah memperoleh kepercayaan dan dukungan finansial dari bank-bank internasional dengan mendapatkan credit facility sebesar US$3,5 miliar. Ketidakpastian informasi tentang Petral di dalam negeri akhir-akhir ini telah mengganggu kepercayaan pasar kepada Petral yang pada akhirnya bisa berpengaruh terhadap pasokan energi nasional. “Pertamina sangat menyesalkan politisasi terhadap Petral yang terjadi belakangan ini. Bisnis trading minyak bersifat long term yang sangat membutuhkan kepercayaan. Untuk itu, kami sangat berkepentingan untuk meyakinkan kepada publik dan juga mitra pelaku pasar bahwa Petral tetap beroperasi normal dan didukung penuh Pertamina,” tegasnya.

Tambokoto - Pertikaian KPK Meruncing

Abraham Samad ingin KPK bergerak cepat menangani kasus-kasus korupsi, sedangkan kubu Busyro Muqoddas cenderung lamban.

AKSI protes penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketua KPK Abraham Samad, pada Selasa (13/3), mempertegas adanya perpecahan pimpinan KPK. Peristiwa itu tidak berdiri sendiri.

Anggota Komisi III DPR Trimedya Panjaitan (PDIP), di Jakarta, kemarin, bahkan dengan jelas membuat peta kubu-kubu pimpinan KPK. Menurut dia, pimpinan KPK kini terbelah dalam dua kubu, yakni Abraham Samad-Zulkarnaen di satu pihak serta Busyro Muqoddas-Bambang Widjojanto di pihak lain, sedangkan posisi Adnan Pandu Praja tidak disebutkan.

Yang membedakan kedua kubu itu, tambahnya, Abraham ingin KPK bergerak cepat menangani kasus-kasus korupsi, sedangkan Busyro cenderung lamban.
Pertikaian internal KPK meruncing saat penetapan Wakil Sekjen Partai Demokrat Angelina Sondakh sebagai tersangka (3/2). Saat itu, tambah Trimedya, Abraham seolah berjalan sendiri. Busyro dan Bambang menilai Abraham menetapkan itu secara sepihak.

Bibit kubu-kubuan itu sudah terbentuk sejak KPK menetapkan Miranda Goeltom sebagai tersangka (26/1). Kala itu Abraham paling ngotot. "Abraham paling cepat. Itu membuat yang lain enggak enak," jelasnya.

Pimpinan KPK sering memperlihatkan bahwa mereka berbeda pendapat. Namun, kata Trimedya, perbedaan pendapat berlebihan terakumulasi menjadi konflik. "Perbedaan itu jangan sampai menyandera kasus."

Pada kesempatan terpisah, anggota Komisi III DPR lainnya, Ahmad Yani (PPP), mengendus adanya pembangkangan visi dan misi oleh penyidik. Penyidik kaget dengan pola baru yang dibawa Abraham, yang ingin KPK berjalan cepat menyelesaikan kasus korupsi.

Karena itu, Yani mengusulkan perlu dilakukan audit kinerja terhadap penyidik KPK. "Abraham pernah berjanji, jika penyidik tidak bagus, akan diganti. Para penyidik KPK saat ini terlalu nyaman dengan kondisi sekarang, dengan segala keistimewaan," jelasnya.

Akan tetapi, juru bicara KPK Johan Budi membantah adanya perpecahan pimpinan KPK hingga terbentuk kubu-kubu. "Tidak ada perpecahan," tegasnya. Meski demikian, Johan mengakui pimpinan KPK terkadang berbeda pendapat.

KPK kini sedang menangani sejumlah kasus besar, di antaranya dugaan korupsi Wisma Atlet, Bank Century, serta proyek Hambalang.

Dibenarkan
Aksi protes penyidik KPK kepada Abraham Samad pada Selasa (13/3) dibenarkan Johan Budi, kemarin. Penyidik KPK dari kepolisian memprotes upaya polisi menarik dua penyidik polisi kembali ke institusinya.

Para penyidik tiba-tiba mendatangi ruangan Abraham. Suara keras mereka didengar Bambang dan Pandu, yang kemudian menenangkan para penyidik itu. Ketiga pemimpin itu menggelar rapat untuk mendengarkan keluhan penyidik.

Menurut Johan, penyidik meminta penjelasan soal permintaan kepolisian menarik dua penyidiknya, Hendy Kurniawan dan Moch Irwan Susanto. Surat penarikan dari kepolisian sudah ada di KPK, tapi belum dijawab.

Polisi pun belum menerima surat pengembalian penyidiknya dari KPK. Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Saud Usman Nasution, pihaknya selalu mendukung kebijakan KPK. (*/X-4)

Hafizd Mukti, hafizd@mediaindonesia.com

Tambokoto - Lelucon Penggulingan Presiden SBY

K.Rajawen
OPINI | 04 March 2012
Rencana pemerintah menaikkan BBM pada awal April ini, berimbas pada isu penggulingan Presiden SBY. Bahkan kader Demokrat, Ramadhan Pohan sudah terang-terangan menuduh Wiranto, Ketua Hanura akan melakukan kudeta.
Begitu juga Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Djoko Suyanto, menyatakan sudah mengendus adanya rencana penggulingan Presiden SBY. Ternyata penciuman Pak Menteri dalam mengendus lebih hebat dari anjing pelacak.
Aneh dan bikin ketawa guling-guling saja. Kalau memang ada dan punya bukti akan adanya penggulingan. Mengapa mesti disebar luaskan ke publik. Tinggal tangkap saja. Beres, kan?
Dari dulu selalu bilang ada pihak yang hendak menggulingkan Presiden SBY. Tapi nyatanya tidak guling-guling juga sampai sekarang.
Presiden tetap bisa tidur dengan bantal dan gulingnya. Walau harus guling sana-sini karena gelisah hati.
Yang jelas Wiranto sudah dengan tegas menyatakan tidak ada rencana untuk menggulingkan Presiden SBY. Mungkin beliau tahu diri, dari ukuran tubuhnya saja berat untuk bisa menggulingkan presiden yang tubuhnya lebih besar.
Tidak ada penggulingan. Jadi hanya omong kosong soal penggulingan itu. Yang benar, masih ada rakyat yang harus berguling-guling menahan lapar di kala malam karena tidak ada bekal yang bisa di makan.
Yang benar itu masih banyak rakyat yang tidak bisa tidur nyaman menggunakan bantal dan guling. Beralaskan tikar saja sudah bersyukur. Karena sebagian rakyat masih ada yang kedinginan, sehingga harus berguling-guling di alam bebas ketika tidur.
Kenapa sih para politisi dan pejabat itu lebih takut presidennya digulingkan daripada rakyatnya yang harus berguling-guling menahan lapar dan dingin?
Mengapa sih para politisi dan pejabat lebih rela menukar guling jabatan dan kekuasaannya dengan berbuat korupsi?
Karena itu jatah untuk rakyat membeli guling dan makan enak kambing guling pun tidak ada lagi.
Kalau rakyat sudah bisa hidup nyaman tidur dengan guling dan bisa pesta kambing guling setiap saat, maka tidak mungkin ada acara penggulingan itu.
Akhirnya isu penggulingan presiden itu bikin guling-guling eh geleng-geleng kepala deh. Karena cuma omongan kosong. Sama seperti tulisan ini yang hanya lelucon soal guling. Mau geleng-geleng karena pusing membacanya atau ketawa sampai guling-guling, terserah.

NasDem Menyodok, Hary Tanoesoedibjo Bersyukur

 

	POLITIK - PARPOL Senin, 12 Maret 2012

JAKARTA - Ketua Dewan Pakar Partai Nasional Demokrat (NasDem), Hary Tanoesoedibjo mengapersiasi temuan Lembaga Survei Indonesia (LSI). Menurutnya, NasDem sebagai partai baru yang memiliki tingkat keterpilihan di urutan keempat merupakan prestasi yang luar biasa.

"Dalam waktu singkat Partai NasDem mencapai 5,9 persen dan menempati urutan ke 4 partai terbesar, ini prestasi luar biasa untuk kami. Sebagai pendatang baru seluruh keluarga besar NasDem patut mensyukurinya " kata Hary Tanoesoedibjo, kepada wartawan di Jakarta, Senin (12/3).

Berdasarkan survei dilakukan LSI, NasDem diprediksi menjadi pesaing berat parpol papan tengah. "Dihitung secara pesimis dengan minus margin of error 2 persen, NasDem setidaknya sudah mendapat 3,9 persen. Tapi kalau NasDem optimis, NasDem sekarang sudah mendapat dukungan 7,9 persen," kata Direktur LSI, Dodi Ambardi, di Kantor LSI, Minggu (11/3).

Dikatakannya, jika melihat pengalaman Demokrat dan PKS yang mengalami kemajuan pesat sejak didirikan menjelang Pemilu 2004, Demokrat baru mendapat 3 persen dan PKS 4 persen sekitar 6 bulan jelang Pemilu 2004. Sedangkan NasDem sudah mencapai angka lebih baik ketika Pemilu 2014 masih sekitar 2 tahun lagi.

"Setidaknya NasDem sudah berada di partai papan tengah, padahal pengesahan dari KPU pun terhadap partai ini belum dilakukan," ujar Dodi.

Dalam beberapa survei sebelumnya, pada 2010 dukungan NasDem baru 0,3 persen, 2011 sekitar 1,3 persen, dan pada awal Februari 2012 hanya 1,6 persen.

"Sementara ini dukungan NasDem belum banyak menggangu partai-partai yang sudah punya wakil di DPR. NasDem sejauh ini kelihatannya baru mengumpulkan suara dari pendukung partai-partai lain yang tidak lolos ke DPR dan selama ini terlihat kurang aktif," jelasnya. (fas/jpnn)

Tambokoto - Ichsanuddin Noorsy: Tunduk Pada Asing Atau Pada Konstitusi?

Tribunnews.com - Rabu, 7 Maret 2012

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA--Masyarakat Indonesia kembali disibukkan oleh keinginan pemerintah menaikkan harga BBM. Jika turunnya harga BBM jelang Pemilu 2009, diklaim sebagai keberhasilan penguasa. Maka, kenaikan harga komoditas hajat hidup orang banyak kali ini disebabkan oleh, kata Pemerintah, kenaikan harga minyak internasional dan subsidi salah sasaran. Bersamaan dengan menurunnya produksi minyak mentah nasional.
Kemudian, soal kenaikan harga minyak internasional yang mencapai USD 110/barel sedangkan APBN 2012 menetapkan asumsi harga Indonesia Crude Price (ICP) sebesar USD90/barel.
"Saya tidak ngerti bagaimana pemerintah dan Badan Anggaran DPR bisa sepakati hal sensitif ini. Sejak saya di DPR dulu, istilah asumsi itu saya tolak dan saya usulkan agar menggunakan istilah target atau prediksi. Karena yang menargetkan pemerintah, maka bagi saya kegagalan mencapai hal itu merupakan bagian dari kegagalan membuat perencanaan," kata pengamat ekonomi politik, Ichsanuddin Noorsy, Rabu (7/3/2012)..
Jika gagal membuat perencanaan, logika menyatakan, sebagian besar pelaksanaan kegiatan dari perencanaan yang gagal itu, tidak akan mencapai sasaran. Alasan ini yang mendorong Noorsy untuk memaksa, memberikan minderheidsnota (catatan khusus) pada UU APBN terhadap semua asumsi makro. Termasuk harga minyak, nilai tukar, dan produksinya.
Dilema kenaikan harga minyak. Tunduk pada konstitusi atau patuh pada dikte asing. "Mensubsidi bangsa sendiri melalui harga BBM atau mensubsidi orang kaya di Washington dan domestik melalui imbal hasil obligasi yang tinggi. Belum lagi, kalau kita menghitung pemerintah membeli kembali obligasi. Maka jelas, lebih tinggi membayar bunga dan cicilan utang ketimbang membiayai subsidi enerji dan non enerji," tegas Noorsy.
Muncul persoalan, kepada siapa sebenarnya pemerintah berpihak ? Apakah memberlakukan harga enerji tunduk pada harga pasar (dengan istilah memberlakukan persaingan usaha yang sehat dan wajar atau harga keekonomian) adalah tindakan yang menjalankan sumpah jabatan, menerapkan komitmen pada bangsa dan berbuah rasa keadilan masyarakat ?
"Jika jawabannya negatif, maka efek ganda dari kebijakan seperti itu adalah tersulutnya sumbu keresahan sosial politik. Cepat atau lambat, sumbu keresahan yang sudah terbakar akan sampai ke titik ledak seperti kasus konflik Mesuji, Bima, Pulau Padang, Sulteng, Kalteng, Kaltim dan tempat-tempat lain," Noorsy mengingatkan.

Penulis: Rachmat Hidayat  |  

Akses Tribunnews.com lewat perangkat mobile anda melalui alamat m.tribunnews.com