Irian Jaya - Fighting for W. Papuan Independence -Indonesia

Tambokoto - Surat Terbuka Pekerja Freeport Buat Presiden Indonesia

Black Horse ,Minggu 11 Des'11
Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Sektor Kimia dan Energy serta Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Freeport Indonesia (PUK FSP KEP SPSI PTFI) membuat surat terbuka kepada Presiden Indonesia terkait tuntutan melalui aksi mogok mereka hingga kini.
Surat terbuka itu ditujukan kepada yang terhormat Presiden Inddonesia, Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara Jalan Veteran No.16 Jakarta Pusat, tertanggal 3 Desember 2011. Surat tersebut ditandatangani oleh Frans Bernhard Okoseray, mewakili Pekerja PT. Freeport Indonesia di Timika, Papua.

Berikut isi surat sesuai dengan naskah asli yang diterima oleh Islam Times.

SURAT TERBUKA KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


Dari PEKERJA DI PT FREEPORT INDONESIA
Kepada Yth;
Presiden Republik Indonesia
DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Di Istana Negara Jl. Veteran No.16
Jakarta Pusat

Bapak Preseiden yang kami hormati,
Pertama – tama kami panjatkan puji dan syukur kepada Allah pencipta langit dan bumi, atas pekenaan-Nya,sehingga kita masih diberikan nafas kehidupan dan doa kami agar Allah selalu memberikan kesehatan yang baik dan kekuatan untuk bapak Presiden dalam hidup sehari-hari serta memimpin dan mengatur bangsa dan negara yang kami cintai ini .
Dalam aksi mogok kerja yang telah kami lakukan di PT Freeport Indonesia , perihal Tuntutan Perbaikan Kesejahteraan Pekerja yang menyangkut Penyesuaian Upah Pokok belum ada kesepakatan, sebab “angka” tawaran dari pihak perusahan PT-FI sebesar 35% dari upah Pokok sebelumnya sebesar Rp 3,316,000 untuk level terendah F1 belum dapat kami terima, karena tawaran tersebut menurut kami belum sesuai dengan kontribusi pekerja yang telah memberikan keuntungan berlipatganda untuk PT-FI dan Freeport McMoran Copper and Gold serta sumber tambang mineral emas, tembaga dan perak di Grasberg ( tambang terbuka dan tambang bawah tanah ) dalam jumlah cadangan dan produksi yang terbesar di dunia .
Tuntutan kami terakhir tentang Penyesuaian Upah Pokok kepada pihak pimpinan PT Freeport Indonesia adalah US$7,5 per jam untuk level/grade terendah F-1 dan akan dikonvesikan ke mata uang rupiah yaitu untuk upah per jam Rp67,500 dan upah pokok per bulan Rp 11,677,000,- per bulan . Tuntutan kami untuk level/grade terendah F-1 sampai level atas yaitu level 3.
Dalam penyesuaian gaji yang kami maksud akan berdampak positif bagi Negara sebab pajak PPh akan meningkat.
Kami tahu bahwa perusahan PT Freeport Indonesia adalah Affliate of Freeport McMoran Copper and Gold yang adalah investasi Amerika di Indonesia . Sudah 40 tahun Freeport berada di Tanah Papua, tetapi belum memberikan kesejahteraan yang baik untuk pekerja dan masyarakat lokal serta rakyat Indonesia pada umumnya.
Kami mohon agar investasi Freeport dapat memberikan kontribusi dan kesejahteraan yang baik dan adil bagi rakyat Indonesia yang bekerja di Freeport .
Para utusan menteri terkait , pemerintah daerah kabupaten dan provinsi sudah pernah bertemu dengan kami, dan juga masalah ini sudah dimediasikan di Kemenakertrans RI di Jakarta, tetapi belum ada titik temu . Masalah ini juga telah didaftarkan oleh pimpinan PT Freeport Indonesia ke Pengadilan Hubungan Industrial di Jakarta Pusat . Dalam Pandangan kami, persidangan di PHI akan menyita waktu yang lama .
Kami telah membaca di media, bahwa bapak Presiden telah bertemu dengan Mr.Richard C.Adkerson-President Director & CEO Freeport McMoran Copper and Gold, di Hawaii Honohulu pada saat pertemuan APEC . Richard C. Adkerson menyampaikan bahwa mereka (Freeport) akan menambah investasi lagi US$10 milyar sampai US$20 milyar .
Mengingat hubungan diplomatik antar dua Negara, Indonesia dan Amerika dan beberapa Negara yang menanamkan investasinya di Freeport Grasberg dan juga kepemilkan Saham 9,6% oleh Pemerintah Indonesia, sehingga pandangan kami bahwa tuntutan pekerja di PT Freeport Indonesia dapat diselesaikan oleh bapak Presiden sebagai pemegang Otoritas Penuh.
Freeport adalah sebagian dari masalah di Tanah Papua . Sebagaimana konsen bapak Presiden agar masalah di Papua diselesaikan dengan hati dan kasih, maka kami memohon bapak Presiden dapat mempertimbangkan serta menyelesaikan Tuntutan Pekerja di PT Freeport Indonesia secara adil dan bijaksana. Dengan harapan agar rakyat Indonesia yang bekerja di PT Freeport Indonesia dapat menikmati kesejahteraan yang baik dan adil dan dapat membantu keluarga dan orang lain, dan juga dapat hidup sejahtera dan setara dengan Negara-negara maju di dunia.
Pancasila dan UUD 1945 adalah dasar dari Perjuangan kami di PT Freeport Indonesia. Demikian dan atas perhatian bapak Presiden, kami sampaikan banyak terima kasih.

Timika, 03 Desember 2011.
Salam dan Hormat Kami,

Mewakili Pekerja di PT.Freeport Indonesia
FRANS BERNHARD OKOSERAY

BERIKUT INI SURAT DARI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

Mengapa Presiden SBY, Dianggap Lamban Menyelesaikan Masalah Papua?

Oleh : Socratez Sofyan Yoman (*)

Pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia,  Dr. Hj. Susilo Bambang Yudoyono, pada 16 Agustus 2008, SBY menyatakan: “Kebijakan pemerintah yang bersifat persuasif, proaktif, dan berimbang, ternyata mampu meyakinkan berbagai pihak, bahwa kekerasan, bukanlah solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah”. Pidato kenegaraan SBY, 16 Agustus 2010  “Pemerintah dengan seksama terus mempelajari dinamika yang ada di Papua, dan akan terus menjalin komunikasi yang konstruktif dalam pembangunan Papua yang lebih baik”.  Pidato kenegaraan SBY pada 16 Agustus 2011, SBY mengatakan:  “ Menata Papua dengan hati, adalah kunci dari semua langkah untuk menyukseskan pembangunan Papua”.

Dalam pidato-pidato Presiden dapat disampaikan dengan jelas, terang, tegas, dan juga dapat dikatakan jujur. Dalam penyelesaian setiap permasalahan bangsa harus diselesaikan dengan kebijakan dan pendekatan pemerintah yang bersifat persuasif, proaktif dan berimbang dan bahwa kekerasan, bukanlah solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah. Presiden juga menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan masalah Papua dengan menjalin komunikasi yang konstruktif. Dan pidato terbaru  dari semua yang disampaikan selama ini adalah “menata Papua dengan hati,adalah kunci dari semua langkah untuk menyukseskan pembangunan Papua”.

Menganalisis dari pesan-pesan moral, etis dan politik yang disampaikan Presiden melalui pidato-pidato kenegaraan yang dikutip di atas,  dapat disimpulkan bahwa SBY sebenarnya mengetahui akar masalah dan keinginan rakyat Papua. SBY juga sudah yakin bahwa masalah Papua sesungguhnya memiliki konteks sejarah masa lalu yang berbeda dari daerah-daerah lain di Indonesia. SBY sebagai seorang mantan militer dan pernah menjabat sebagai Menkopolhukham mengetahui dengan benar, teliti dan saksama tentang akar masalah Papua. SBY bukan saja seorang mantan militer tetapi seorang cendikiawan, pemikir dan mempunyai pertimbangan-pertimbangan jauh dan mendalam sebelum melangkah dan bertindak. SBY juga seorang demokrat yang tidak menghendaki melukai dan mencederai nurani sesama manusia.  SBY memang dinilai dari lawan-lawannya (rivalnya) bahwa SBY adalah sosok yang lamban dan tidak konsisten dalam perkataan dan tindakan. Tapi, yang jelas dan pasti: SBY tidak mau disalahkan dan juga tidak mau diadili oleh rakyat Indonesia apabila keputusan yang diambilnya dapat merugikan posisi Indonesia tentang masalah Papua.  

Sosok SBY  hampir sama dengan seorang cendikiawan, intelektual dan teknokrat, B.J.Habibie adalah mantan Presiden RI yang ke-3 dan Abdulrahman Wahid adalah presiden RI ke-4. Habibie adalah seorang Muslim cerdas, jujur dan berpandangan luas.  Gus Dur adalah seorang sosok manusia yang melihat setiap masalah bangsa dengan mata hati dan mati iman. Gus Dur adalah seorang humanis, moderat dan demokrat.  Dalam pidato-pidato kenegaraan dari Habibie, Gus Dur dan SBY lebih mengedepankan etika moral dan rasa keadilan dan kemanusiaan.    

Dalam dunia terus berubah dan mengglobal ini, Presiden SBY melihat dan mengikuti setiap dinamika dan tekanan politik tentang status politik dan sejarah diintegrasikan Papua ke dalam Indonesia. Hampir setiap tahun, Presiden SBY, menerima surat dari berbagai penjuru dunia tentang persoalan ketidakadilan, kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh aparat keamanan, TNI dan POLRI di Tanah Papua. SBY pernah menyatakan penyesalannya kepada publik tentang peristiwa kekerasan Negara yang dilakukan oleh anggota TNI yang membunuh pendeta  Kindeman Gire dan menyiksa warga sipil yang lain  di Puncak Jaya: ” hanya karena kejadian kecil yang dilakukan satu bintara dan dua tamtama saya harus menjelaskan pada dunia, PBB, Eropa dan Amerika Serikat” (sumber: Antara, 22 Juni 2011).  Yang lebih berat dan serius adalah kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh aparat keamanan dalam era Otonomi Khusus dan lebih khusus lagi adalah peristiwa tanggal 19 Oktober 2011.

Presiden SBY dapat mengetahui bahwa solidaritas masyarakat Internasional menekan Pemerintah Indonesia untuk membuka ruang dialog untuk menyelesaikan masalah Papua.  Pemerintah Amerika Serikat melalui Menteri Luar Negeri, Ibu Hillary R. Clinton, dan dengan terbuka telah disampaikan untuk mendukung dialog damai antara Pemerintah Indonesia dan rakyat Papua. Anggota Kongres Amerika, anggota Parlemen Inggris, Anggota Parlemen Uni Eropa, Anggota Parlemen Australia, dan Selandia Baru, Amnesty Internasional, Survival Internasional, Human Rigths Watch,  Asian Human Rights Watch, dan Lembaga-lembaga kemanusiaan Internasional mendesak dan mendorong Pemerintah untuk berdialog dengan rakyat Indonesia.

Gereja-gereja juga menyampaikan suara kenabiaan untuk penyelamatan martabat umat manusia di Papua. Seperti World Communion of Reformed Chuches (WCRC) tanggal 20 Juni 2010 di Grand Rapids, Michigan USA menegaskan kembali dan mendukung  Rekomendasi General Council WCRC Accra, Ghana, tahun 2004 yang menyatakan mendukung proses Dailog Papua-Indonesia dalam rangka Penentuan Nasib Sendiri (right for Self-Determination) bagi rakyat Papua.

Bukan saja dari masyarakat internasional yang memberikan simpati dan membangun solidaritas, tapi para cendikiawan Indonesia juga menyatakan untuk mendukung Papua. Dr. George Junus Aditjondro, pada kesempatan peluncuran buku saya yang berjudul: West Papua: Persoalan Internasional di kantor Kontras Jakarta, 03 November 2011 menyatakan: “PEPERA 1969 di Papua Barat tidak benar dan dimenangkan oleh aparat keamanan Indonesia bukan pilihan rakyat Papua untuk tinggal dalam Indonesia.  Jadi, tak ada pilihan lain, Papua harus referendum. Karena hanya referendum yang dapat menentukan apakah orang Papua masih ingin menjadi bagian dari Indonesia atau tidak”.  Sementara seorang ahli hukum dan pengacara terkenal yang dimiliki Indonesia, Adnan Buyung, SH, sudah menyatakan rasa keprihatinan dan pesimismenya. “Tinggal soal waktu saja, kita senang atau tidak, mau atau tidak, kita akan kehilangan Papua karena kita gagal merebut hati orang Papua dan itu kesalahan bangsa sendiri dari awal” ( Sumber: detikNews, Rabu, 16 November 2011).  Senada Adnan dan George,  Prof. Dr. Budi Setyawan,M.S., ahli ekonomi Universitas Brawijaya Malang, pada 8 Novomber 2011 menyamapikan dalam kuliah, bahwa: “Pemerintah tidak akan membendung amukan massa rakyat Papua karena sudah lama mereka menjadi penonton di area P.T. Freeport Indonesia dan pemerintah sendiri tidak pernah membangun simpati dengan orang Papua sehingga mereka akan lebih mudah melepaskan diri dari NKRI”.  Sedangkan peniliti LIPI, Ibu Adriana Elisabeth menyatakan: “ Karena sejarah dan status politik Papua merupakan akar masalah mendasar sekaligus isu paling sensitif”.  

Memang, selama ini, kita di Indonesia tidak ada rasa keadilan dalam dunia pendidikan. Ketidakadilan itu terlihat dengan pelajaran sejarah perjuangan yang diajarkan di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia dan lebih khusus di Tanah Papua. Pelajaran tentang sejarah perjuangan bangsa, tokoh-tokoh, hanya ditonjolkan “Jawasentris” atau “Sumatrasentris, Sulawesisentris”, tapi menggelapkan sejarah suku-suku lain di Indonesia.  Dalam konteks Papua, sejarah dan pengalaman rakyat dan bangsa Papua benar-benar dihancurkan, digelapkan, dihapuskan dengan berbagai bentuk kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan kekuatan aparat keamanan sejak 1960-an sampai tahun 2011.

Dalam spirit ini,  hemat saya, sebenarnya Presiden SBY bisa saja mengambil keputusan politik tentang masa depan Papua. Tetapi sebagai seorang demokrat dan intelektual militer mempunyai pertimbangan tentang dampak-dampak positif dan negatif. Pendapat saya, sebenarnya SBY memberikan ruang kepada setiap pejabat dan seluruh rakyat Indonesia untuk belajar sejarah diintegrasikannya Papua ke dalam wilayah Indonesia. Sikap dan pertimbangan SBY adalah biarlah rakyat Indonesia sendiri yang memberikan kesimpulan dan keputusan tentang masa depan Papua. Artinya, kalau kebenaran sejarah rakyat dan bangsa Papua Barat menyatakan bahwa Papua bukan bagian dari wilayah Indonesia, maka pada saat itu seluruh rakyat Indonesia menyatakan: Selamat Jalan Kawan-Kawanku dari Papua. Dan mari kita duduk bersama-sama dalam meja-meja perundingan sebagai masing-masing bangsa yang berdaulat dan bekerja sama dalam bidang politik, ekonomi dan keamanan.

Dalam hal ini, yang jelas dan pasti: SBY tidak akan lolos dari penghakiman, caci-maki, penghinaan dan ancaman dari rakyat Indonesia. Pada akhirnya, saya mau katakan: SBY sebenarnya tahu. Tapi, SBY seorang manusia yang cerdas dan arsitek dalam menghitung dan mempertimbangkan emosi dan pikiran rakyat Indonesia.  Karena itu, dalam pidato kenegaraan, SBY dengan elegan dan bermartabat menyatakan, penyelesaian masalah Papua harus dengan kebijakan: (1)  bersifat yang bersifat persuasif, proaktif, dan berimbang, ternyata mampu meyakinkan berbagai pihak, bahwa kekerasan, bukanlah solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah; (2) terus menjalin komunikasi yang konstruktif dalam pembangunan Papua yang lebih baik; dan (3)  Menata Papua dengan hati, adalah kunci dari semua langkah untuk menyukseskan pembangunan Papua”.  Harapan saya, seluruh rakyat Indonesia dapat mengerti dan menangkap pesan-psan dalam pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden SBY tentang masalah Papua.***
* Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua

Tambokoto - Mengenal Suku Asmat Di Papua

8 Juli 2011 by CyberMales ·

Label: Koleksi Sejarah dunia

Mengacu pada perbedaan tofografi dan adat istiadat, penduduk Papua dapat dibedakan menjadi tiga kelompok besar, masing-masing:

1. Penduduk daerah pantai dan kepulauan dengan ciri-ciri umum rumah di atas tiang (rumah panggung) dengan mata pencaharian menokok sagu dan menangkap ikan).
2. Penduduk daerah pedalaman yang hidup di daerah sungai, rawa danau dan lembah serta kaki gunung. Umumnya mereka bermata pencaharian menangkap ikan, berburu dan mengumpulkan hasil hutan;
3. Penduduk daerah dataran tinggi dengan mata pencaharian berkebun dan berternak secara sederhana.

Kelompok asli di Papua terdiri atas 193 suku dengan 193 bahasa yang masing-masing berbeda. Tribal arts yang indah dan telah terkenal di dunia dibuat oleh suku Asmat, Ka moro, Dani, dan Sentani. Sumber berbagai kearifan lokal untuk kemanusiaan dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik diantaranya dapat ditemukan di suku Aitinyo, Arfak, Asmat, Agast, Aya maru, Mandacan, Biak, Arni, Sentani, dan lain-lain.

Umumnya masyarakat Papua hidup dalam sistem kekerabatan dengan menganut garis keturunan ayah (patrilinea). Budaya setempat berasal dari Melanesia. Masyarakat berpenduduk asli Papua cenderung menggunakan bahasa daerah yang sangat dipengaruhi oleh alam laut, hutan dan pegunungan.

Dalam perilaku sosial terdapat suatu falsafah masyarakat yang sangat unik, misalnya seperti yang ditunjukan oleh budaya suku Komoro di Kabupaten Mimika, yang membuat genderang dengan menggunakan darah. Suku Dani di Kabupaten Jayawijaya yang gemar melakukan perang-perangan, yang dalam bahasa Dani disebut Win. Budaya ini merupakan warisan turun-temurun dan di jadikan festival budaya lembah Baliem. Ada juga rumah tradisional Honai, yang didalamnya terdapat mummy yang di awetkan dengan ramuan tradisional. Terdapat tiga mummy di Wamena; Mummy Aikima berusia 350 tahun, mummy Jiwika 300 tahun, dan mummy Pumo berusia 250 tahun.

Di suku Marin, Kabupaten Merauke, terdapat upacara Tanam Sasi, sejenis kayu yang dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian upacara kematian. Sasi ditanam 40 hari setelah hari kematian seseorang dan akan dicabut kembali setelah 1.000 hari. Budaya suku Asmat dengan ukiran dan souvenir dari Asmat terkenal hingga ke mancanegara. Ukiran asmat mempunyai empat makna dan fungsi, masing-masing:

   1. Melambangkan kehadiran roh nenek moyang;
   2. Untuk menyatakan rasa sedih dan bahagia;
   3. Sebagai suatu lambang kepercayaan dengan motif manusia, hewan, tetumbuhan dan benda-benda lain;
   4. Sebagai lambang keindahan dan gambaran ingatan kepada nenek moyang.

Budaya suku Imeko di kabupaten Sorong Selatan menampilkan tarian adat Imeko dengan budaya suku Maybrat dengan tarian adat memperingati hari tertentu seperti panen tebu, memasuki rumah baru dan lainnya.
Keagamaan merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat di Papua dan dalam hal kerukunan antar umat beragama di sana dapat dijadikan contoh bagi daerah lain, mayoritas penduduknya beragama Kristen, namun demikian sejalan dengan semakin lancarnya transportasi dari dan ke Papua, jumlah orang dengan agama lain termasuk Islam juga semakin berkembang.

Banyak misionaris yang melakukan misi keagamaan di pedalaman-pedalaman Papua. Mereka memainkan peran penting dalam membantu masyarakat, baik melalui sekolah misionaris, balai pengobatan maupun pendidikan langsung dalam bidang pertanian, pengajaran bahasa Indonesia maupun pengetahuan praktis lainnya. Misionaris juga merupakan pelopor dalam membuka jalur penerbangan ke daerah-daerah pedalaman yang belum terjangkau oleh penerbangan reguler.

    * Lokasi pemerintahan

daerah (Provinsi) Papua beribu kota di Jayapura dan secara pentadbirannya terdiri daripada : 9 Pemerintahan Kabupaten iaitu Kabupaten Jayapura, Jayawijaya, Merauke, Fak-Fak, Sorong, Manokwari, Biak Numfor, Yapen Waropen dan Nabire. Dua Pemerintahan Kota iaitu Kota Jayapura dan Kota Sorong, tiga Pemerintahan Kabupaten Administratif iaitu Puncak Jaya, Paniai dan Mimika. Jumlah Kecamatan di Papua adalah 173 kecamatan yang mencakupi 2.712 desa dan 91 kelurahan.

Papua adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Papua atau bagian paling timur West New Guinea (Irian Jaya). Belahan timurnya merupakan negara Papua Nugini atau East New Guinea.

Nama provinsi ini diganti menjadi Papua sesuai UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Pada tahun 2004, disertai oleh berbagai protes, Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh pemerintah Indonesia; bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya menjadi Provinsi Irian Jaya Barat (sekarang Papua Barat). Bagian timur inilah yang menjadi wilayah Provinsi Papua pada saat ini.

Kata Papua sendiri berasal dari bahasa melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asliPapua adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak dibagian tengah pulau Papua atau bagian paling timur West New Guinea (Irian Jaya). Belahan timurnya merupakan negara Papua Nugini atau East New Guinea.

Provinsi Papua dulu mencakup seluruh wilayah papua bagian barat, sehingga sering disebut sebagai Papua Barat terutama oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM), para Nasionalis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negara sendiri. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda, wilayah ini dikenal sebagai Nugini Belanda (Nederlands New Guinea atau Dutch New Guinea). Setelah berada dibawah penguasaan Indonesia, wilayah ini dikenal sebagai provinsi Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973. Namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas freeport, nama yang tetap digunakan secara resmi hingga tahun 2002.

    * Iklim dan geografi

Papua terletak tepat di sebelah selatan garis khatulistiwa, namun kerana daerahnya yang bergunung-gunung maka iklim di Papua sangat bervariasi melebihi daerah Indonesia lainnya. Di daerah pesisiran barat dan utara beriklim tropika lembap dengan tadahan hujan rata-rata berjumlah diantara 1.500 – 7.500 mm pertahun. Tadahan hujan tertinggi terjadi di pesisir pantai utara dan di pegunungan tengah, sedangkan tadahan hujan terendah terjadi di pesisir pantai selatan. Suhu udara bervariasi sejajar dengan bertambahnya ketinggian. Untuk setiap kenaikan ketinggian 100 m ( 900 kaki ), secara rata-rata suhu akan menurun 0.6 °C.

Papua terletak pada kedudukan 0° 19′ – 10° 45′ LS dan 130° 45′ – 141° 48′ BT, menempati sesetengah bahagian barat dari Papua New Guinea yang merupakan pulau terbesar kedua selepas Greenland. Secara fizikal, Papua merupakan daerah (provinsi) terbesar di Indonesia, dengan luas daratan 21,9% dari jumlah kesuluruhan tanah seluruh Indonesia iaitu 421,981 km², membujur dari barat ke timur (Sorong – Jayapura) sepanjang 1,200 km (744 batu) dan dari utara ke selatan (Jayapura- Merauke) sepanjang 736 km (456 batu).

Selain daripada tanah yang luas, Papua juga memiliki banyak pulau sepanjang pesisirannya. Di pesisiran utara terdapat Pulau Biak, Numfor, Yapen dan Mapia. Pada bahagian barat ialah Pulau Salawati, Batanta, Gag, Waigeo dan Yefman. Pada pesisiran Selatan terdapat pula Pulau Kalepon, Komoran, Adi, Dolak dan Panjang, sedangkan di bahagian timur bersempadan dengan Papua New Guinea.

    * Sosial budaya

Pada daerah-daerah Papua yang bervariasi topografinya terdapat ratusan kelompok etnik dengan budaya dan adat istiadat yang saling berbeza. Dengan mengacu pada perbezaan topografi dan adat istiadatnya maka secara amnya, penduduk Papua dapat di bezakan menjadi 3 kelompok besar iaitu:

    * Penduduk daerah pantai dan kepulauan dengan ciri-ciri umum, rumah diatas tiang (rumah panggung), mata pencaharian menokok sagu dan menangkap ikan.
    * Penduduk daerah pedalaman yang hidup pada daerah sungai, rawa, danau dan lembah serta kaki gunung. Pada umumnya bermata pencaharian menangkap ikan, berburu dan mengumpulkan hasil hutan.
    * Penduduk daerah dataran tinggi dengan mata pencaharian berkebun beternak secara sederhana.

Pada umumnya masyarakat Papua hidup dalam sistem kekerabatan yang menganut garis ayah atau patrilinea.

Culture universal dari budaya Papua

Papua sebagai suatu wilayah Indonesia yang kaya akan kebudayaan sering terabaikan. Hal itu disebabkan wilayahnya yang cukup sulit dilalui.

Dalam hal ini Gasper mencoba membuka wacana tentang kebudayaan yang ada di Papua. Papua, berdasarkan letak geografi snya, dibedakan menjadikan dua tempat.

Pertama, kawasan pesisir pantai yang didiami oleh masyarakat pantai atau yang biasa disebut dengan panggilan orang pantai.

Kedua, daerah pegunungan yang didiami oleh masyarakat pegunungan atau yang biasa dipanggil dengan orang pedalaman. Berdasarkan tempat hidupnya, orang pantai terdiri dari berbagai macam suku.

Beberapa di antaranya Biak, Serui, Asmat, dan Sarmi. Lain halnya dengan orang pedalaman, yang mendiami pegunungan, terdiri dari beberapa suku, di antaranya Moni, Dani, Ekari, Nduga, dan Holani.
1. Budaya Tari-Tarian

 Masyarakat pantai memiliki berbagai macam budaya tari-tarian yang biasa mereka sebut dengan Yosim Pancar (YOSPAN), yang didalamnya terdapat berbagai macam bentuk gerak seperti: (tari Gale-gale, tari Balada, tari Cendrawasih, tari Pacul Tiga, tari Seka, Tari Sajojo). Tarian yang biasa dibawakan oleh masyarakat pantai maupun masyarakat pegunungan pada intinya dimainkan atau diperankan dalam berbagai kesmpatan yang sama seperti: dalam penyambutan tamu terhormat, dalam penyambutan para turis asing dan yang paling sering dimainkan adalah dalam upacara adat. khususnya tarian panah biasanya dimainkan atau dibawakan oleh masyarakat pegunungan dalam acara pesta bakar batu atau yang biasa disebut dengan barapen oleh masyarakat pantai. tarian ini dibawakan oleh para pemuda yang gagah perkasa dan berani.

dengan budaya tarian Yospan maupun budaya tarian Panah yang unik, kaya dan indah tersebut para orangtua sejak dahulu berharap budaya yang telah mereka wariskan kepada generasi berikut tidak luntur, tidak tenggelam dan tidak terkubur oleh berbagai perkembangan zaman yang kian hari kian bertambah maju. para pendahulu yaitu para orangtua berharap juga budaya tarian-tarian yang telah mereka ciptakan dengan berbagai gelombang kesulitan, kesusahan dan keresahan tidak secepat dilupakan oleh generasi berikutnya. mereka juga berharap dengan tidak adanya budaya Papua yang kaya tersebut semakin maju, semakin dikenal baik oleh orang dikalangan dalam negeri sendiri maupun dikenal dikalangan luar negeri dan juga semakin berkembang kearah yang lebih baik yang intinya dapat tetap mengangkat derajat, martabat, dan harkat orang Papua.

Jenis tarian-tarian yang kita keal di Papua :

    * Tarian ular menghormati Maapuru puau (suku Komoro)

BEBERAPA laki-laki Kamoro sedang sibuk memilih batang pohon Kaukurako—sejenis kayu putih yang ringan—di hutan sekitar Pigapu. Setelah ada satu pohon Kaukurako yang dipilih, seorang diantara rombongan penebang membungkus tembakau dalam sebuah daun dan meletakkannya di bawah pohon sambil mengucapkan sesuatu. Pigapu adalah sebuah kampung yang letaknya sekitar 50 km dari Kota Timika. Dapat ditempuh selama 1,5 jam melalui jalan darat.

Lelaki-lelaki Kamoro ini, hendak memotong pohon Kaukurako sepanjang 1,5 meter untuk dibuat patung ular. Patung ular yang akan dibuat di rumah panggung besar ini bukan untuk cinderamata, tetapi untuk upacara ritual tari ular.

Tarian ini sangat sacral dalam kehidupan masyarakat Kamoro di Kampung Pigapu karena merupakan penghormatan pada leluhur Kampung Pigapu, Mapuru Puau. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebelum tarian ular digelar. Nama Mapuru Puau juga menyisakan kontraversi lantaran ada yang menyebutnya Mapurupiyu. Tarian ular pernah dipertunjukan saat warga Pigapu menggelar ritual adat pada peletakan batu pertama pendirian tuguh Mapuru Puau.

Selain itu hanya orang-orang tertentu, tetua adat atau keturunan Perapoka (Tete-Red) Mapuru, yang boleh terlibat sejak proses persiapan hingga tarian ular dilakukan. Bila hal ini dilanggar, pelakunya bisa jatuh sakit atau mengalami kesusahan dalam hidupnya.

Mapuru Puau, pada masa kecil hidup dalam situasi yang serba menyedihkan. Mapuru kecil selalu kelaparan dan hidup bergantung pada belas kasih orang lain. Untungnya penduduk Kampung Pigapu sangat mengasihi Mapuru.

Setelah dewasa, Mapuru Puau kemudian berumahtangga. Pada suatu hari keduanya pergi ke hutan untuk memangkur sagu. Ketika asik memangkur sagu Mapuru terpisah dari istrinya karena ditangkap seekor ular besar. Ular ini berjanji akan melepaskan Mapuru dengan sebuah syarat sebagai pantangan yang harus dipenuhi Mapuru.

Mapuru diminta tidak menyantap jenis ikan tertentu sepanjang hidupnya. Mapuru menyanggupi syarat ini dan kembali ke istrinya. Tetapi malang, pada suatu ketika pantangan ini dilanggar Mapuru. Sejak saat itu sosok Mapuru lenyap seperti ditelan bumi.

Penduduk Pigapu percaya kalau Mapuru sebetulnya tidak meninggal melainkan menghilang di suatu tempat. Tempat hilangnya Mapuru, jalan Timika-Mapurujaya, kini dibangun tugu dengan hiasan orang tua dengan dua ekor anjingnya yang kini persisnya berada di tepi jalan aspal yang menghubungkan Mapuru Jaya dan Timika. Sampai saat ini anak cucu dari Mapuru Puau tidak mengetahui secara pasti wajah dari leluhur mereka. Hal itu sempat menyulitkan Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (LEMASKO) saat hendak mendirikan tugu Mapuru Puau karena ketidaktahuan wajah dari sang legendaries itu. Beruntung salah seorang cucu dari Mapuru Puau bermimpi dan dalam mimpi itu ia kedatangan leluhur dengan wajah sebagaimana saat ini terlihat berbentuk patung. Mimpi sang cucu itu kemudian dituangkan dalam bentuk gambar.

Persiapan tarian ular

Potongan batang pohon Kaukurako yang sudah dibawa pulang, kemudian diukir dan dipahat menyerupai kepala ular. Setelah selesai, kepala ular ini diwarnai dengan warna-warna tradisional. Bagian-bagian tubuh ular lainnya akan dirangkai secara bertahap, dan bagian mata ular akan dipasang paling akhir, beberapa saat sebelum tarian ular digelar.

Penduduk Pigapu percaya bahwa mata adalah simbol kehidupan, ketika dipasang di patung ular roh ular akan hidup dan menjaga penduduk Kampung Pigapu. Sambil menunggu hari pelaksanaan tarian, patung ular tanpa mata ini biasanya disimpan di rumah tetua adat.

Hari pementasan tari ular pun tiba, penduduk sudah mengenakan pakaian adat lengkap dengan berbagai asesorisnya. Ada yang memakai hiasan bulu burung kasuari. Sebagian lagi mengenakan hiasan burung Cenderawasih atau daun sagu kering.

Penduduk juga melumuri tubuh mereka dengan hiasan menggunakan kapur putih dan tanah merah. Sementara kaum perempuan menghiasi rambut mereka dengan bunga warna-warni. Semua berkumpul di rumah panggung besar untuk melaksanakan tarian ular. Sebelum pementasan, seorang lelaki Kamoro akan meniup mbiti—sepotong buluh yang mengeluarkan suara lenguhan keras—untuk mengundang seluruh penduduk agar segera berkumpul.

Sebelum patung ular dibawa keluar tetua adat memasang mata pada patung ular. Dalam tradisi ini, hanya tetua adat saja yang boleh membawa patung ular dan memasang mata patung ular. Emee (tifa-red) ditabuh mengiringi keluarnya patung ular dari dalam rumah.

Lagu rakyat Pigapu mulai dinyanyikan, dan perempuan-perempuan Kamoro yang sedang menuju rumah panggung besar, segera menggoyangkan tubuhnya seirama dengan bunyi tifa, sembari berjalan menuju tempat pelaksanaan tarian ular.

Patung ular kemudian di bawa keluar rumah, diiringi bunyi tetabuhan tifa dan lagu rakyat yang dinyanyikan bersaut-sautan. Sisiknya berwarna hitam legam, lidahnya berwarna merah menjulur keluar.

Suasana yang semua riuh dengan suara nyanyian dan pukulan tifa, tiba-tiba hening. Semua mata tertuju pada patung ular yang dibawa keluar oleh tetua adat. Rasa haru mulai merayap memenuhi ruang hati perempuan-perempuan Kamoro yang hadir.

Suara tetabuhan tifa dan nyanyian, kini berganti dengan isak tangis penduduk Pigapu. Mereka mengingat kembali penderitaan yang dialami Mapuru Puau ketika dibelit seekor ular besar.

Setelah usai, patung ular disimpan kembali. Menurut penduduk Pigapu, patung ular yang pernah dimainkan tidak boleh disimpan terus. Tubuh patung ular kemudian dibongkar hingga sosoknya tidak bersisa lagi.

Keesokan harinya, tetua adat Kampung Pigapu mengambil mata patung ular dan menguburnya tidak jauh dari tempat acara tarian ular dipergelarkan. Sementara potongan tubuh patung ular dikuburkan juga di tempat terpisah. Tetapi sebelumnya tetua adat mengambil sejumput tembakau dan disertakan bersama potongan-potongan tubuh patung ular. Sumber: LPMAK

    * Tari Manaweang (Yapen Barat)

Tari manaweang berasal dari Kabupaten Yapen Barat, yang menceritakan kisah seorang pemuda yang gagah dan mempunyai ilmu gaib tinggi, ilmu pemuda ini sering di sebut suanggi. Pemuda Suanggi ini suka membuat warga takut dan tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti, nelayan dan bertani.

Menurut warga Yapen, setiap kali manaweang atau suanggi muncul, maka selalu ada korban jiwa. Perbuatan manaweang ini membuat masyarakat resah. Akhirnya kepala suku dan masyarakat sepakat untuk membunuh manaweang. Dan upaya kepala suku serta masyarakat pun berhasil membunuh pemuda manaweang.

Setelah manaweang dibunuh, masyarakat bersuka cita, karena sudah tidak ada manaweang atau suanggi lagi, yang mengganggu mereka

Tarian manaweang ini, ditarikan oleh empat belas orang, dengan menggunakan tujuh gerakan dasar tari.

    * Tejalu Meto’e

Kampung Te Tape atau yang lebih di kenal dengan Skow, terletak Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Di Kampung Skow Berdiam, Keret Rollo, Ramela, Patipeme dan Membilong.

Salah satu ceritra yang menarik dari keempat keret tersebut adalah Suku Membilong, menurut sejarah, mereka berasal dari Wutung, Vanimo, Papua New Guinea.

Kisah perjalanan Suku Membilong dari Wutung, sampai di Skow diceritakan ulang dalam bentuk tarian Tejalu Met’o.

Dengan Tarian Adat Tejalu Met’o, Suku Membilong mencari dana, untuk pembangunan gereja. Sebelum di lakukan tarian adapt, kaum ibu dan anak-anak menghiasi tubuh mereka dengan menggunakan daun bungga yang berwarna kuning, dan mayang pinang.

Daun berwarna kuning, yang digunakan di tubuh menandakan mama-mama yang cantik, manis, yang sudah melahirkan anak-anak peranakan, dari Suku Membilong.

Sedangkan mayang pinang atau weja merupakan simbol kehidupan, atau melambangkan kebiasaan masyarakan menankap udang, mecari bia dan melaut.

Dalam tarian tersebut, setiap anak-anak peranakan, wajib menggunakan daun kuning, sebagai simbol, bahwa anak tersebut adalah anak peranakan yang berasal dari suku Membilong.

Selain itu, mereka menggunakan kain yang bermotif Papua New Guinea sebagai tanda bahwa mereka berasal dari kampung mereka di Papua New Guinea.

Dalam tarian Tejalu Met’o daun kelapa yang dipikul, merupakan simbol layar perahu, dan pelepah kelapa sebagai dayung dayungnya. Simbol tersebut merupakan peralatan yang dibawa suku Membilong saat bermigrasi ke kampung Skow Yambe.Mereka juga menggunakan la atau noken dari daun kelapa untuk menaruh ikan, dan taa sebagai kalawai untuk menangkap ikan.

Lagu yang di nyanyikan menceritkan, kehidupan anak dari suku Membilong, yang di tinggalkan oleh orang tua, karena meninggal, dan mereka harus mencari makan sendiri.

    * Tarian Iyaphae Oophae (Babrongko Sentani)

Papua, memilki tiga ratus duabelas suku, yang memilki tradisi dalam kehidupan sehari-hari, salah satu tradisi tersebut adalah proses pembangunan rumah kepala suku atau ondoafi.

Untuk membangun rumah kepala suku di perlukan, tiang penyangga yang dalam bahasa Sentani di sebut bombei. Kayu bombei yang di gunakan, harus diukir terlebih dahulu dengan motif ukiran buaya. Ukiran tersebut melambangkan bahwa suku tersebut berasal dari kampong Babrongko di Danau Sentani.

Untuk melestarikan dan menceritakan budaya mengukir tersebut, suku Babrongko yang berada di pinggir Danau Sentani, membuatnya dalam bentuk Mande.

Sedangkan tarian Iyaphae Oophae adalah proses mengantar kayu yanag telah di ukir, tarian ini akan diiringi dengan nyanyian yang menggunakan alat musik wahkku atau tifa.

Dalam tarian tersebut, penari membawakan kayu yang di gunakan untuk membuat rumah, dengan menggangkat salah seorang yang dianggap tokoh untuk dapat memberikan komando kepada penari. (Andy Tagihuma)

    * Tarian akhokoy (Yoka, Sentani)

Ratusan tahun yang lalu, di Kampung Honom Papua New Guinea,  berdiam satu suku besar yang hidup dengan damai.Kedamain di Kampung Honom terusik dengan dibunuhnya putra mahkota, anak kepala suku. Akibat pembunuhan tersebut, Suku Honom dibagi-bagi menjadi 12 suku.

Salah satu suku dari 12 suku tersebut melakukan perjalanan ke arah Barat hingga tiba Sentani Papua sebagai tempat perhentian akhir mereka dan mereka namakan Kampung Yoka Hebheybulu. Tempat itu mereka namakan Yoka yang artinya Tempat yang menghasilkan ikan.
2. Budaya Perkawinan

Perkawinan merupakan kebutuhan yang paling mendesak bagi semua orang. dengan demikian masyarakat Papua baik yang di daerah pantai maupun daerah pegunungan menetapkan peraturan itu dalam peraturan adat yang intinya agar masyarakat tidak melanggar dan tidak terjadi berbagai keributan yang tidak diinginkan. dalam pertukaran perkawinan yang di tetapkan orangtua dari pihak laki-laki berhak membayar mas kawin seebagai tanda pembelian terhadap perempuan atau wanita tersebut.

adapun untuk masyarakat pantai berbagai macam mas kawin yang harus dibayar seperti: membayar piring gantung atau piring belah, gelang, kain timur (khusus untuk orang di daerah Selatan Papua) dan masih banyak lagi. berbeda dengan permintaan yang diminta oleh masyarakat pegunungan diantaranya seperti: kulit bia (sejenis uang yang telah beredar di masyarakat pegunugan sejak beberapa abad lalu), babi peliharaan, dan lain sebagainya. dalam pembayaran mas kawin akan terjadi kata sepakat apabila orangtua dari pihak laki-laki memenuhi seluruh permintaan yang diminta oleh orangtua daripada pihak perempuan.

3. Agama.

Keagamaan merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat di Papua dan dalam hal ketuhanan, Papua dapat dijadikan contoh bagi daerah lain. Majoriti penduduk Papua beragama Kristian, namun demikian, seiring dengan perkembangan kemudahan pengangkutan dari dan ke Papua maka jumlah orang yang beragama lain termasuk Islam juga semakin berkembang. Banyak mubaligh sama ada orang asing mahupun rakyat Indonesia sendiri yang melakukan misi keagamaannya di pedalaman-pedalaman Papua. Mereka berperanan penting dalam membantu masyarakat sama ada melalui sekolah-sekolah mubaligh, bantuan perubatan mahupun secara langsung mendidik masyarakat pedalaman dalam bidang pertanian, mengajar Bahasa Indonesia dan pengetahuan-pengetahuan amali yang lain – lainnya. Mubaligh juga merupakan pelopor dalam membuka jalur penerbangan ke daerah-daerah pedalaman yang belum dibina oleh penerbangan biasa.

4. Bahasa

Di Papua ini terdapat ratusan bahasa daerah yang berkembang pada kelompok etnik yang ada. Aneka pelbagai bahasa ini telah menyebabkan kesulitan dalam berkomunikasi antara satu kelompok etnik dengan kelompok etnik lainnya. Oleh sebab itu, Bahasa Indonesia digunakan secara rasmi oleh masyarakat-masyarakat di Papua bahkan hingga ke pedalaman.

Sumber :

http://budayapapua.wordpress.com

Read more: http://aspal-putih.blogspot.com/2011/07/mengenal-suku-asmat-di-papua.html#ixzz1f43dQC7b
Under Creative Commons License: Attribution

Attachments (0)

Comments

Recent Site Activity  |  Revision History  |  Terms  |  Report Abuse  |  Print page  |  Remove Access  |  Powered by Google Sites

Tambokoto - Berebut Emas di Papua

Ditulis oleh : Eizevira Rozalia (Militanindonesia.org)

Papua kini menjadi fokus perhatian berikutnya setelah Aceh. Keberadaan perlawanan pasukan bersenjata di sana membuat gusar pemerintah Indonesia. Berbagai spekulasi muncul dari opsi otonomi khusus untuk Papua hingga opsi merdeka bagi tanah Papua. Setelah Aceh, gerakan kemerdekaan yang paling mencolok adalah gerakan Papua merdeka. Oleh karenanya tentara Indonesia punya alasan kuat untuk beroperasi di pulau paling timur Indonesia itu. Mereka menempatkan pasukan pasukan di kampung-kampung, pegunungan dan di tengah-tengah masyarakat pesisir. Baru-baru ini, sebuah insiden penembakan menyedot perhatian khalayak umum. Di jalur Tembagapura menuju area pertambangan PT.Freeport Indonesia puluhan orang luka-luka, empat orang tewas ditembak dalam rentan waktu panjang tak bersamaan. Itu terjadi sejak Juli 2009, hingga saat ini situasi di jalur itu masih mencekam. Ribuan buruh Freeport bekerja dalam kondisi terancam. Sementara para elit birokratnya dengan nyaman menggunakan helikopter ke area tambang. Tentara Nasional Indonesia melalui kepala penerangan Kodam XVII Cendrawasih Letnan Kolonel Infantri Susilo melancarkan tuduhan terhadap Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka atau TPN/OPM sebagai pelaku penembakan itu seperti dikutip www.tempointeraktif.com. Namun Kepolisian Republik Indonesia yang diwakili oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Papua Irjen Polisi Bagus Ekodanto tak sependapat dengan tentara. Dia malah belum berani memastikan siapa pelaku penembakan itu. Heran, kedua satuan keamanan itu kali ini berbeda dalam soal tuduh menuduh. Kelly Kwalik*, panglima TPN/OPM membantah tuduhan itu melalui press release yang dia sampaikan kepada pemerintah Australia sehubungan dengan kematian salah satu warga Australia yang bekerja untuk Freeport. Menurut Kelly dalam pernyataan itu, pihaknya tidak akan menggangu warga sipil dalam upaya melawan pemerintah Indonesia. Pernyataan Kelly beredar di media massa. Kelly Kwalik ditetapkan sebagai target penangkapan oleh tentara dan polisi sejak lama. Dia buron dan bergerilya di hutan Papua. Freeport di Papua PT.Freeport, perusahaan multinasional bermarkas di Amerika Serikat. Dia beroperasi di Papua sejak tahun 1967. Sebagian besar sahamnya (80%) dimiliki oleh Freeport McMoRan Copper&Gold Corp, sementara pemerintah Indonesia hanya memiliki saham 9,36% (sumber: Jatam). Dia menggali gunung Gasberg di kabupaten Mimika yang mengandung emas. Menteri Pertambangan dan Energi, Ginandjar Kartasasmita pada tahun 1996 memberi ijin tambang sebanyak 300 ribu ton emas per hari. Dengan keuntungan berlimpah itu, Freeport membangun kerajaannya dengan sangat mewah. Pasukan keamanan berjumlah ribuan, tediri dari polisi dan tentara. Sebuah kota yang dinamai Koala Kencana, berdiri megah di atas penderitaan rakyat Papua. Di kota itu semua fasilitas lengkap, macam kota-kota di Amerika. Kota itu hanya boleh dimasuki oleh karyawan Freeport. Pemeriksaan ketat, kendaraan masuk harus ada identitas khusus atau bernomor seri Freeport. Keberadaan Freeport ditengarai melakukan pelanggaran hak asasi manusia. sejak berdirinya, telah banyak kekerasan terhadap penduduk setempat. Tailing atau limbah buangannnya hampir menghabiskan sumber sumber kehidupan rakyat Papua; tanah subur, hutan, sungai dan laut. Sementara di pegunungan itu bermukim tujuh suku besar (Amungme, Dani, Nduga, Kamoro, Damal, Moni, ekari). Tapi Freeport bersama pemerintah Indonesia kemudian mengungsikan mereka ke Kwanki Lama, sebuah kampung yang terletak di kota Timika, ibu kota kabupaten Mimika. Ketersediaan bahan makanan yang semakin menipis membuat warga yang pola hidupnya berburu dan meramu kesulitan mencari makan. Semakin hari rakyat Papua semakin sadar kerugian yang ditimbulkan akibat penambangan emas oleh perusahaan itu. “Kami sudah memberi emas kepada mereka, tapi mengapa mereka menangkap kami,” kata Viktor Beanale, seorang kepala suku Amungme yang dituduh menembak di jalur Tembagapura. Viktor dilepas karena tak terbukti bersalah, tapi enam orang lainnya saat itu November 2009 masih ditahan di Kepolisian Resort Mimika. Viktor dan keenam tahanan lainnya merupakan satu keluarga dekat. Mereka ditangkap di rumah, diseret ke mobil polisi, diinjak dan dipukuli. Viktor bahkan tidak mengerti alasan polisi menangkapnya. Dia tidak berbicara dalam bahasa Indonesia. Dia hanya bicara dalam bahasa suku Amungme. Emosinya meluap saat dia menjelaskan perlakuan polisi terhadapnya Penangkapan semena-mena itu dikecam oleh para aktivis hak asasi manusia. Forum Kerja (Foker) Papua menyelidiki ada pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh polisi. Saul aktivis Foker mengatakan tuduhan itu seperti dibuat-buat, sebab para korban sedang berada di tempat lain saat kejadian penembakan itu terjadi. Saul mempunyai bukti atas itu. Tak ada alat bukti yang bisa memastikan bahwa merekalah pelakunya. “Ah, itu rebutan jatah makan saja,” kata Saul. Dia juga mempertanyakan bagaimana mungkin senjata secanggih itu bisa beredar di kalangan luas jika tak ada keterlibatan tentara atau polisi di sana. Vivanews.com, sebuah situs berita melansir pernyataan ketua Dewan Adat Papua, Forkosrus Yoboisembut. Menurutnya teror penembakan itu sengaja diciptakan dengan tujuan memperoleh dolar dari kompensasi uang keamanan. “Siapa lagi yang merekayasa itu selain aparat,” kata dia. Logikanya, selain akses masuk areal Freeport sangat ketat tidak sembarangan orang bisa melintas, penjagaan tentara dan polisi yang jumlahnya ribuan sangat ketat. Mustahil warga sipil atau tentara OPM bisa masuk dan melancarkan aksi teror. Kekacauan di area Freeport seperti alasan polisi dan tentara untuk unjuk gigi. Keduanya ramai-ramai bekerja seolah olah memberantas teror. Di tengah kejadian itu, tentara menambah pasukannya 600 orang dan Brigade Mobil atau Brimob 105 orang. Total pasukan berjumlah 1500 orang. Tapi kelompok penembak itu tak jua ditemukan. Dengan demikian, Freeport suka atau tidak, harus menggelontorkan uang keamanan. Laporam New York Times pada desember 2005 mengungkapkan bisnis militer dan polisi di wilayah itu. Majalah itu menerima sebuah dokumen dari bekas karyawan Freeport tentang pengucuran uang jutaan dolar kepada militer Indonesia. Isinya: sedikitnya Freeport membayar USD$20 juta (Rp 184 miliar) kepada militer dan polisi Papua pada kurun waktu 1998 hingga 2004. Ada juga tambahan USD$10 juta (Rp 92 miliar) yang dibayarkan kepada militer dan polisi Indonesia. Totalnya, dalam jangka waktu itu Rp 276 miliar. Uang itu belum termasuk yang mengucur ke para komandan. (Sumber: New York Time Jane Parlez, Raymond Bonner dan kontributor Evelyn Rusli, “Below a Mountain of Wealth, a River of Waste,” 27 Desember 2005) Mungkinkah “rebutan makan” yang dimaksud Saul di atas tadi, adalah persaingan antara polisi dan tentara untuk mendapat dana keamanan itu? Kecurigaan yang masuk akal jika melihat tingkah polisi dan tentara yang dalam mengidentifikasi pelakunya saja sudah beda. Kedua satuan itu juga seperti bersaing menarik simpati media, seolah olah satu sama lain paling layak menjaga keamanan di daerah itu. Organisasi Papua Merdeka Jika Anda ke Papua, cukup mudah mendapati orang yang mengaku OPM. Jangankan di Papua, di Jakarta pun banyak yang secara terbuka mengakuinya. Namun, yang manakah OPM itu? Dalam sejarahnya, OPM terbentuk akibat ketidaksetujuan masyarakat Papua atas persetujuan New York 15 Agustus 1962 yang di dalamnya memuat penyerahan Papua (dulu Irian Jaya) kepada Indonesia sebagai jajahan Belanda yang baru merdeka. Tapi perjanjian itu sungguh tidak adil, sebab masyarakat Papua tidak dilibatkan sama sekali. Semenjak saat itulah OPM muncul. Tapi dalam perkembangannya pecah menjadi dua faksi besar. Faksi pimpinan Aser Demotekay, deklarasi tahun 1962 di Jayapura. Kelompok ini mengambil jalan kooperatif dengan pemerintah Indonesia, menggunakan campur tangan adat dan agama, tidak ada program yang jelas dan cara perlawanannya melalui ceramah dan pengarahan. Faksi lain di bawah pimpinan Terianus Aronggear yang mendeklarasikan diri pada tahun 1964 di Manokwari. Kelompok ini mengambil jalan radikal, bergerilya dan melakukan perlawanan bersenjata. Mereka juga membangun diplomasi di luar negeri, memiliki program dan anggaran dasar organisasi. Kelly Kwalik generasi berikutnya yang memimpin pasukan bersenjata. Sikap antikolonialisme dan antineoliberalisme menjadi agenda kampanye kelompok ini. Akan tetapi perpecahan OPM tidak selesai dalam dua faksi. Sekarang ini banyak kelompok yang mengaku OPM tapi juga lunak terhadap pasukan Indonesia. Kelompok-kelompok kecil ini disinyalir sengaja dibentuk oleh pasukan Indonesia untuk melakukan kekacauan. Bagaimana nasib rakyat Papua? Sebuah lembaga swadaya masyarakat Jaringan Tambang (Jatam) yang konsern melakukan advokasi warga dan melakukan investigasi di wilayah-wilayah yang terdapat pengerukan bahan tambang, mencatat; sepanjang tahun 1975-1997 sekitar 160 orang dibunuh di sekitar area tambang Freeport. Angka itu belum termasuk korban meninggal akibat kelaparan dan penyakit akibat mengungsi di hutan-hutan selama operasi militer tentara Indonesia pada 1977-1978 dan sepanjang tahun 1995-1997. Pembunuhan terhadap rakyat sipil juga terjadi dalam tragedi Abepura tahun 2000, penangkapan sewenang wenang dan penyiksaan terhadap 105 orang rakyat sipil. Bahkan, daerah Yakuhimo hingga saat ini masih didera kelaparan. Limbah tailing Freeport sudah menghancurkan dataran rendah sungai Ajkwa yang merupakan sumber kehidupan bagi rakyat sekitar. Sungai itu sudah dialiri sedikitnya 1,3 milyar ton limbah tailing. Keadaan yang sangat mengerikan; di negeri emas rakyatnya kelaparan, tanahnya hancur dan kegilaan militer merajalela di tengah ketidakberdayaan rakyat. Dalam konstitusi negara, sumber daya alam seharusnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Nyatanya, harta negara itu dimiliki oleh korporasi, rakyat hanya kena getah dan limbahnya. Resesi Ekonomi and Emas Emas adalah komoditi investasi yang dianggap stabil, dan oleh karena itu biasanya pada periode-periode ketidakstabilan ekonomi maupun politik maka permintaan emas akan meningkat. Resesi hebat kali ini telah membuat harga emas melonjak. Tahun ini, harga emas mencapai rekor, dan diperkirakan pada tahun 2010 harga emas akan mencapai $1500. Ini membuat penambangan emas sebagai satu usaha yang paling menguntungkan pada periode ini. Para kapitalis, setelah meremukkan perekonomian dunia dengan spekulasi bursa saham dan hedge fund mereka, kini melihat emas sebagai komoditi spekulasi selanjutnya. Siapakah yang akan menderita? Rakyat Papua yang tanahnya dirampas, kebebasannya dikekang, alamnya dirusak, untuk segenggam emas yang akan diperjual-belikan di Wall Street. Begitulah sistem kapitalisme bekerja. Hak-hak rakyat Papua diinjak-injak demi keuntungan semata. Pemerintahan Indonesia hanyalah menjadi pelayan untuk korporasi multinasional, melakukan kerja kotor perusahaan-perusahaan kapitalis. Jangankan kedaulatan nasional Indonesia, bahkan hak kebangsaan rakyat Papua pun dijual. Perjuangan melawan eksploitasi di Papua dan untuk meraih kemerdekaan Papua tidak bisa dipisahkan dari perjuangan melawan sistem kapitalisme. * Kelly Kwalik baru saja diberitakan mati ditembak oleh pasukan polisi pada tanggal 16 Desember 2009 dalam operasi penyerbuan yang dilakukan dini hari. Kematian dia telah memercikkan serangkaian demo oleh rakyat Papua. Permasalahan Kebangsaaan dan Sosialisme di Indonesia, Sebuah Catatan Singkat Ada Hantu Berkeliaran di Indonesia – Hantu Marxisme Buruh Berkuasa Rakyat Sejahtera, Apa arti slogan ini? Demokrasi Borjuis Menyengsarakan Kaum Buruh dan Rakyat Miskin Di balik Pemulihan Ekonomi Indonesia RocketTheme Joomla Templates

Tambokoto - Aksi Tuntut Referendum Papua

JAYAPURA - Ribuan rakyat Papua yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Senin sore tadi melakukan aksi long march sepanjang 15 kilometer guna menuntut referendum bagi masyarakat Papua.

Aksi long march dari Distrik Abepura menuju Kota Jayapura itu, mendapat pengawalan ketat aparat Kepolisian Papua yang dipimpin Kapolda dan Wakapolda Papua. Sejumlah ruas jalan utama pun tak luput dari kemacetan akibat meluapnya masa yang memadati jalan raya.

Dalam aksi yang dipusatkan di Taman Imbi, masa menggunakan pakaian adat Papua, ada pula yang mencat tubuhnya dengan corak Bintang Kejora serta membawa puluhan bendera KNPB berwarna merah.

"Kami tuntut referendum, kami tuntut referendum," teriak masa di sela-sela aksi, Senin (14/11/2011).

Menurut mereka, referendum adalah solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di Papua saat ini. Bukan dialog antara Pemerintah Pusat dengan rakyat Papua atau upaya percepatan pembangunan yang disusun Pemerintah Pusat melalui UP4B, akibat dinilai gagalnya pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) di bumi Cenderawasih ini.

Ketua Elemen Jalanan, Yusak Pakage, menegaskan saat ini yang diingingkan rakyat Papua adalah referendum bukan dialog atau UP4B. Kalaupun dialog antara Pemerintah Pusat dan rakyat Papua tetap dipaksakan, dialog harus mengarah pada pengembalian kedaulatan Papua dan harus dijembatani oleh dewan keamanan PBB.

"Kami tidak lagi percaya pada Pemerintah Indonesia, sehingga jika dialog dipaksakan maka harus dialog tentang pengembalian kedaulatan orang Papua dan harus dihadiri PBB," tegas Yusak.

Diakui Yusak, aksi long march ini juga untuk memprotes pelanggaran HAM yang dilakukan aparat keamanan pada Kongres Papua III di Abepura, sekaligus menanggapi isu memanas jelang peringatan hari Kemerdekaan Papua Barat yang jatuh 1 Desember nanti.

Yusak juga mengimbau warga Papua untuk tetap beraktifitas jelang 1 Desember, karena sebetulnya isu Papua memanas pada hari tersebut sama sekali tidak benar dan hanya isu yang coba diciptakan oknum-oknum tak bertanggung jawab.

"Kami imbau seluruh rakyat Papua untuk tidak panik dengan isu-isu yang beredar saat ini. Lakukanlah aktivitas seperti biasa, karena tidak ada aksi-aksi yang dapat merugikan kita semua. Sesungguhnya kita semua ini saudara yang tidak akan mungkin saling menyakiti. Marilah kita bersama-sama untuk tetap menjaga situasi keamanan di Papua," imbaunya.

Sementara itu, Yusak juga mendesak Presiden SBY untuk segera memerintahkan menarikan pasukan keamanan di berbagai wilayah Papua yang dianggap rawan.

Sebetulnya situasi Papua aman dan kondusif, namun oleh Pemerintah Pusat dibuat seolah-olah Papua tidak aman hingga melakukan penambahan pasukan ke Papua.

"Kami tidak butuh pasukan dikirim ke Papua hanya untuk menembak mati orang Papua. Untuk itu presiden harus segera menarik pasukan-pasukan ini," kata Yusak.

Jika nantinya dalam kurun waktu yang ditentukan SBY tidak segera melakukan penarikan pasukan di Papua, maka rakyat Papua akan meminta perlindungan ke Dewan Keamanan PBB. Karena Papua dalam keadaan darurat dan yang menciptakan situasi tersebut adalah pemerintah Indonesia.

"Rakyat Papua sudah tidak aman lagi ditanahnya sendiri, maka SBY harus segera menarik seluruh pasukannya," pintanya. Setelah dua jam berorasi, masa kemudian membubarkan diri secara tertib.
(kem) Nurlina Umasugi-okezone

Bangsa Papua Menolak Tawaran NKRI

Jubi---Ribuan masa Papua Barat yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyatakan penolakan terhadap tawaran pemerintah RI melalui UUP4B dan dialog. Massa Bangsa Papua barat itu lebih menuntut referendum untuk menyatakan kemerdekaan politiknya.
Bangsa Papua menyampaikan penolakan tersebut melalui orasi-orasi politik yang di sampaikan secara bergantian oleh masa aksi yang digelar di taman Imbi, kota Jayapura, Senin (14/11).
“Papua……merdeka. Papua…… merdeka. Papua…….merdeka. Refrenduuuum yes. Referenduuuum yes. Refrenduuuum yes. Rakyat Papua tidak meminta kesejahteraan, tidak meminta banyak peraturan dan tidak meminta dialog. Rakyat Papua meminta refrendum. Referendum solusi terakhir bangsa Papua menentukan kemerdekaannya,“ tegas Egi dalam orasi politik di Iaman Imbi sambil menantikan massa dari wilayah Sentani dan Abe bergabung.
Dengan tegas, Egi mengatakan apapun solusinya, pemerintah Indonesia tidak akan pernah membawa keluar orang Papua dari sejumlah persoalan yang terjadi. Orang Papua akan terus berada dalam lingkaran persoalan yang sedang terjadi selagi masih dalam wilayah Indonesia. Semua solusi yang ditawarkan, omong kosong sehingga referendum solusi terbaik mengatasi masalah Papua.
“Apapun solusinya, pemerintah Indonesia tidak akan pernah mensejahterakan orang Papua. Solusi mensejahterakan orang Papua itu omong kosong dari dulu. Dulu bilang otonomi khusus akan mensejahterakan orang Papua. Mana buktinya? Semuanya kan tipu. Sekarag ko mau tipu lagi ka,” tegasnya.
Perempuan gunung ini dengan semangatnya yang berkobar-kobar mengatakan lagi bahwa teriakan bangsa Papua bukan meminta kesejahteraan. Egi melihat teriakan orang Papua hanya meminta pengakuan. Pengakuan terhadap kemerdekaan politik orang Papua yang pernah diraik kemudian dianeksasi pemerintah Indonesia.
“Kami berteriak bukan untuk meminta kesejahteraan atau apa, melainkan kami meminta hanya satu kata. Kami berteriak untuk merdeka. Kemerdekaan itu hak politik kami yang pemerintah Indonesia rebut. Itu yang kami minta,” tegas gadis manis ini.
Asso, kordinator aksi menegaskan kembali yang dikatakan egi. “rakyat Papua tidak meminta kesejahteraan. Bangsa Papua bisa mensejahterakan diri sendiri dengan kekayaan yang melimpah. Pemerintah jangan memberikan tawaran kesejahteraan. Lebih baik pemerintah menjawab tuntutan kemerdekaan politik agar bangsa Papua bisa mengatur kesejahteraannya,” ujarnya.
Saul Bomay mewakili tapol/napol mengatakan tawaran dialog itu hanyalah jalan mempersiapkan peti mayat untuk orang Papua. “Stop segala macam tawaran. Solusi terakhir masalah Papua adalah referendum,” tegasnya disambut aplus masa.
Setelah orasi bergantian, KNPB membacakan pernyataan sikapnya. Dari 7 pernyatan sikap yang disampaikan, salah satu poinnya mengenai referendum. “Solusi final sebagai penyelesaian masalah Bangsa Papua Barat adalah melaksanakan referendum ulang untuk memberikan kebebasan pilihan bagi bangsa Papua Barat untuk tetap NKRI atau Merdeka,” tegasnya. (Jubi/Voxpopa)

PENYELESAIAN KONFLIK PAPUA DPR Tuntut Niat Baik Pemerintah - Lapau Adjo

PENYELESAIAN KONFLIK PAPUA DPR Tuntut Niat Baik Pemerintah - Lapau Adjo