Live: Detik2 Suasana Deklarasi Resmi Brsama Koalisi Jokowi (PDIP PKB Nas...

Dialog Jokowi vs Prabowo Dalam Bursa Pencapres

Surat Pegawai KPK Sebut SBY Terima Aliran Dana Pilpres

TRIBUNnews.com –  2 jam 46 menit lalu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sebuah surat yang menyebutkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerima aliran dana Pemilihan Presiden 2009. Namun tidak disebutkan aliran dana tersebut berasal darimana.    

Ma'mun Murod, Juru Bicara Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), mengatakan surat tersebut berasal dari seorang pegawai KPK kepada Anas Urbaningrum yang isinya menyebutkan, bahwa dalam BAP Nazaruddin tersebut nama Susilo Bambang Yudhoyono

"Pada mulanya surat ini tidak akan pernah disampaikan oleh Mas Anas, karena surat ini rahasia tapi tenyata kemudian digeledah ditemukan KPK dan kemudian surat ini dibawa KPK, maka kami merasa penting surat ini harus dibacakan secara utuh," ujar juru bicara PPI, Ma'mun Murod.

Berikut isi surat yang disita KPK berdasarkan yang dibacakan Ma'mun Murod di kediaman Anas, Selasa (12/11/2013) malam.

"Kepada yth bapak Anas urbaningrum di tempat, sebelumnya saya mohon maaf dengan surat ini dan untuk kebaikan saya dan menjaga kerahasiaan ini maaf saya tidak menyebut ID saya yang sebenarnya. Saya adalah pegawai biasa di KPK.

Pak anas yang lugu dan polos, politik itu memang benar sadis dan tidak ada hati nurani. Teman, kerabat, tidak heran kalau itu musuh dan lawan politik. Termasuk Pak Anas adalah korban politik dari petinggi-petinggi di internal sendiri (tentu dimaksud adalah petinggi demokrat, 'kutipan Ma'mun') dan dibalik ini semua adalah Pak SBY dengan kroni-kroninya.

Masalah bocor sprindik saya tersenyum tapi hati saya terluka. Pak Anas, saya adalah pengagum Pak Anas,  dan dibelakang Pak Anas banyak yang support, dan kita siap mendukung perlawanan politik ini. Termasuk mahasiswa, kita sudah mulai gagas agar kebenaran itu siap kita dukung.

Pak Anas, ada hal yang penting saya informasikan. Di KPK itu ada surat pemeriksaan bendahara demokrat Nazarudin. Dalam BAP tersebut, Nazarudin melaporkan, di mana Pak SBY menerima dana untuk kampanye Pilpres 2009.

BAP tersebut sudah ditandatangani Nazarudin. Tapi, sampai sekarang ini, tidak pernah diangkat KPK. Dan tidak langsung diteruskan, sampai sekarang. Mungkin nanti bisa saya kasih soft copynya, ke Pak Anas.

Mungkin ini bisa sebagai amunisi perlawanan politik buat Bapak. Demikian surat ini saya buat sebagai bentuk pendukung dan pengagum Pak Anas. Akhir kata saya ucapkan maju terus, kebenaran pasti terungkap."

Di bawah pernyataan tersebut ada nomor handphone di pengirim surat, namun untuk tujuan kerahasiaan tidak disebutkan oleh Ma'mun. Menurut Ma'mun isi surat tersebut membuktikan bagaimana KPK telah bertindak tebang pilih dan tidak proporsional dalam melakukan pemberantasan korupsi.

http://pandekasamuik.blogspot.com

Kaleidoskop Politik: Dari Century Hingga Bu Ani

Posted by KabarNet pada 07/01/2011

Isu perpolitikan tanah air di tahun 2010 lalu berpusat di lingkaran Istana. Padahal, belum genap setahun SBY berkuasa lagi. Kemana angin politik 2011 akan bergerak?

Semakin tinggi pohon, semakin kencang pula angin menerpa. Semakin besar kapal, semakin besar pula ombak yang akan mengguncang. Petuah lama itu kini tengah dirasakan Presiden Yudhoyono. Setelah bulan madu kepemimpinanan usai pasca Pemilu 2009, memasuki tahun 2010 ia harus menghadapi angin-angin kencang dan gelombang-gelombang nakal yang sering membuat dirinya kerepotan.

Angin kencang pertama tiba bersama pergantian tahun, saat peneliti George Junus Aditjondro merilis bukunya: Membongkar Gurita Cikeas. Seperti buku-buku sebelumnya yang menyoroti kekuasaan Presiden Soeharto dan BJ Habibie, peneliti spesialis oligarki ini menulis tentang Presiden SBY. “Saya hanya mengumpulkan keriki-kerikil itu dan menghadirkannya dalam bentuk gumpalan dan memberikan konteks,” ujarnya.

Masyarakat berharap George mengupas kasus Bank Century, tapi ternyata ia tidak telak menuduh SBY. Yang ditembak soal penahanan Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto. Kasus itu, kata dia, adalah tabir asap penghalang penyidikan Bank Century. Ia juga menyoroti peran Budi Sampoerna dan Siti Hartati Murdaya, dua nasabah kakap Bank Century sekaligus donatur terbesar Partai Demokrat.

MANAJEMEN: Partai Politik Adalah

MANAJEMEN: Partai Politik Adalah: Sistem presidensial di Indonesia hingga saat ini belum dapat mewujudkan secara penuh pemerintahan yang kuat dan efektif. Dalam rangka menci...

Wow! Surya Paloh Akan Ambil Alih Ketua Umum Partai NasDem

Elvan Dany Sutrisno - detikNews

Jakarta - Popularitas Partai Nasional Demokrat (NasDem) melesat. Sebagai parpol baru, popularitas NasDem bisa melewati sejumlah parpol menengah. Wow! Namun, di tengah naik daun, NasDem membawa berita mengejutkan! Surya Paloh akan mengambil alih posisi ketua umum. Bibit perpecahan?

Rencana ini jelas mengundang pro dan kontra di internal partai di tengah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang melakukan verifikasi faktual. Apalagi, Surya Paloh yang saat ini menjabat Ketua Majelis Nasional Partai NasDem akan mengambil alih posisi puncak di NasDem, usai verifikasi parpol tuntas.

Adalah Laksamana (Purn) Tedjo Edhy Purdjianto yang menyebarkan berita mengejutkan itu. "Pak Surya Paloh kan kita semua tahu beliau tokoh politik kawakan tokoh nasional. Kalau beliau yang memimpin langsung kan orang yang berpartisipasi ke NasDem akan lebih banyak. Beliau kan lebih populer dari yang memimpin saat ini," kata Tedjo, yang merupakan Ketua Majelis Pertimbangan Ormas Nasional Demokrat, kepada detikcom, Senin (12/11/2012).

Surya Paloh akan mengambil alih posisi sentral di Partai NasDem tersebut pada bulan Januari 2013 nanti. Momentum yang akan digunakan adalah Kongres atau Konvensi nasional perdana Partai NasDem. Hingga saat ini posisi Ketua Umum Partai NasDem masih dipegang oleh Patrice Rio Capella dan Sekjen dipegang Ahmad Rofiq. Keduanya merupakan politisi muda.

Menurut Tedjo, pengambilalihan kekuasaan tertinggi di Partai NasDem ini akan memberikan banyak pengaruh bagi Partai NasDem. Apalagi saat ini popularitas Partai NasDem mulai merangkak naik.

"Jadi setelah konvensi atau kongres nanti Pak Surya Paloh akan memimpin. Ya justru mendekati Pemilu itu, NasDem harus dipegang orang yang berpengaruh agar popularitas naik dengan cepat," ungkap Ketua Kajian Strategis DPP Partai NasDem ini.

Menurut orang yang dipercaya Surya Paloh membawahi seluruh pengurus Partai NasDem se-Jawa Timur ini, posisi ketua umum partai penting dipegang orang populer. "Sebenarnya banyak tokoh di NasDem, tapi siapa yang tak kenal Pak Surya Paloh?," lanjut mantan KSAL ini.

Lalu apakah Ketua Umum Partai NasDem yang saat ini menjabat, Patrice Rio Capella akan begitu saja menerima keputusan ini? Padahal mereka juga sudah berjuang keras meloloskan NasDem dalam verifikasi parpol di KPU.

"Jadi dia ditugaskan oleh Pak Surya Paloh diberikan mandat untuk membentuk partai. Karena kita kan sudah menjadi badan hukum partai pada 11 November 2011 lalu. Apa pun namanya Pak Surya Paloh akan menjadi formatur tunggal yang akan menentukan pengurus yang baru," jelasnya.

Lalu apakah langkah mengambil kendali Partai NasDem ini adalah langkah awal Surya Paloh di Pilpres 2014? Apakah langkah Surya Paloh direstui oleh koleganya, Ketua Dewan Pakar Partai NasDem Harry Tanoesoedibjo?

"Kita belum berbicara capres, fokus kita ke Pileg 2014, kalau kita minimal nomor satu atau dua kita akan mengajukan capres. Kalau masalah Pak Harry Tanoe kan beliau saat ini sudah menjadi Ketua Dewan Pakar Partai NasDem," tandasnya.



(van/asy)

Partisipasi dalam organisasi

Partisipasi dalam organisasi from drsnurhidayat

Kekalahan Alex Jadi Peringatan bagi Ical

JAKARTA, KOMPAS.com — Terpuruknya hasil perolehan suara pasangan Alex Noerdin-Nono Sampono dalam Pilkada DKI Jakarta dinilai menjadi peringatan bagi rencana majunya Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical sebagai calon presiden di Pemilu 2014. Pasalnya, DKI Jakarta yang dinilai menjadi barometer pemilu nasional akan berdampak pada pencapresan Ical nantinya.
"Ini warning bagi kepemimpinan partai dalam pencapresan. Secara image, Golkar tidak bisa meraih suara banyak di DKI yang jadi barometer. Image menurun ini akan berdampak pada capres Ical," kata Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung ketika dihubungi pada Kamis (12/7/2012).
Seperti diketahui, hasil hitung cepat beberapa lembaga menunjukkan Alex-Nono hanya berada di urutan kelima dari enam pasangan. Hasil prediksi hitung cepat Kompas menunjukkan, pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama mendapat 42,6 persen suara. Posisi kedua ditempati Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli yang meraih suara 34,4 persen, diikuti Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini 11,4 persen, Faisal Basri-Biem Benjamin 5,07 persen, Alex-Nono 4,74 persen, dan Hendardji Soepandji-A Riza Patria 1,88 persen.
Akbar menilai perolehan suara Alex-Nono menyedihkan lantaran masih di bawah pasangan independen, yakni Faisal-Biem, dan di bawah perolehan suara Golkar di pemilu legislatif tahun 2009. Padahal, selain Golkar, Alex-Nono juga didukung Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Damai Sejahtera.
Jika melihat hasil pilkada itu, Akbar menilai mesin partai tak berkerja secara efektif. "Ini tanggung jawab berjenjang dari DPD tingkat I yang dikoordinasi DPP, termasuk tim pemenangan pemilu. Kepemimpinan, juga partai, harus bertanggung jawab," kata mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.
Meski demikian, menurut Akbar, masih ada waktu untuk mengatur ulang strategi di internal partai. Partai harus meningkatkan dukungan di pemilu legislatif 2014 agar tetap bisa mengusung Ical sebagai capres.
"Ini pelajaran bagi Golkar dalam menghadapi agenda politik di waktu mendatang. Memang penetapan Alex jadi calon dari Golkar tidak sejalan dengan sistem yang sudah terbangun, yakni survei. Kami tidak tahu apakah survei Alex bagus. Tiba-tiba sudah ada nama Alex. Mungkin ada pertimbangan khusus untuk memilih Alex. Tapi pertimbangan khusus, kalau tidak mendapat suara, akhirnya malah membuat sedih," pungkas Akbar.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan, pihaknya tentu mengevaluasi hasil Pilkada DKI Jakarta itu. Namun, menurut dia, jangan membandingkan kekalahan Golkar di DKI dengan pemilu di tingkat nasional nantinya.

PT 3,5% Tak Dukung Penyederhanaan Partai

		Friday, 13 April 2012
JAKARTA– Angka parliamentary threshold (PT) 3,5% dalam undangundang baru pemilu dinilai tak akan menyederhanakan jumlah parpol yang lolos ke parlemen pada Pemilu 2014. “Kalau kenaikannya hanya dari 2,5% pada Pemilu 2009 ke 3,5% di Pemilu 2014, itu percuma. Tak akan banyak mengubah apa-apa dan tidak akan mendorong terjadinya penyederhanaan partai sama sekali,” ungkap peneliti senior Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi kepada SINDOdi Jakarta kemarin. Burhan menilai, sembilan parpol di DPR saat ini akan lolos PT 3,5% dan kembali masuk parlemen plus satu parpol baru yakni Partai NasDem. Satusatunya parpol yang terancam gagal memenuhi ketentuan PT 3,5% adalah Partai Hanura. Dia melanjutkan, penyederhanaan sistem kepartaian serta pengefektifan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia melalui kenaikan angka PT yang sebelumnya digembar- gemborkan tidak akan terwujud. Terlebih, PT 3,5% merupakan angka hasil kompromi yang menenangkan semua partai menengah dan tidak merugikan partai besar. Partai menengah seperti PKS,PAN,PPP, PKB,Gerindra,dan Hanura merasa aman bertarung pada Pemilu Legislatif 2014. Sedangkan Demokrat, Golkar, dan PDIP pun sangat optimistis karena sebelumnya mereka mematok PT di kisaran 4-6%. DPR kemarin akhirnya mengesahkan RUU Pemilu yang merupakan revisi atas UU No 10/2008 tentang Pemilu DPR, DPRD, dan DPD.Awalnya ada empat poin krusial yang sulit sekali mencapai titik temu karena terkait erat dengan kepentingan pemenangan pemilu masing-masing parpol di DPR. Setelah beberapa kali digelar forum lobi, perdebatan mengarah menjadi lima poin krusial. Kelima poin krusial tersebut adalah sistem pemilu, PT, alokasi kursi per daerah pemilihan (dapil), metode konversi suara,dan pemberlakuan PT secara nasional atau berjenjang. Tiga poin krusial disepakati dalam forum lobi pada Rabu (11/4) yaitu sistem pemilu proporsional terbuka,PT 3,5%,dan alokasi kursi 3-10 kursi per dapil. Sedangkan dua poin krusial lainnya yakni metode konversi suara kuota murni atau divisor varian webster dan pemberlakuan PT secara nasional atau berjenjang diputuskan melalui voting dalam rapat paripurna kemarin. Hasil voting, Pemilu 2014 menggunakan metode konversi suara kuota murni dan PT berlaku secara nasional (lihat infografis). Dalam kuota murni, perolehan suara setiap parpol peserta pemilu dibagi jumlah total suara, kemudian dikalikan jumlah kursi di dapil. Parpol yang memperoleh angka penuh artinya mendapat kursi penuh. Jumlah kursi yang tersisa dibagikan secara berurutan kepada parpol yang memiliki pecahan terbanyak. Kejutan terjadi dari Fraksi PKS. Sebelumnya PKS mengusung metode konversi suara divisor varian webster, namun berubah haluan mendukung metode kuota murni. Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq menjelaskan, pihaknya mencoba untuk bersikap objektif dengan memperhatikan kepentingan lapangan. “Kami menentukan metode berbicara substansi dulu lalu berbicara tentang policy. Setelah dilihat, kami objektif saja berbasis kepentingan lapangan. Jadi case by case masing-masing kami dalami secara objektif dan profesionaluntukkepentingannasional. Aspirasi politik masyarakat dan bangsa juga menginginkan metode itu.Kami tidak transaksional,” tandasnya. Dalam voting untuk menentukan PT berlaku secara nasional (opsi A) atau berjenjang (opsi B), 343 anggota DPR memilih opsi A yang menjadi rumusan Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu.Sisanya, 187 anggota mendukung opsi B yang muncul pada forum lobi. “Dengan hasil ini, penghitungan suara menggunakan metode kuota murni dan PT berlaku secara nasional,” ujar Pramono Anung sebagai pimpinan sidang. radi saputro

 

 

NasDem Menyodok, Hary Tanoesoedibjo Bersyukur

 

	POLITIK - PARPOL Senin, 12 Maret 2012

JAKARTA - Ketua Dewan Pakar Partai Nasional Demokrat (NasDem), Hary Tanoesoedibjo mengapersiasi temuan Lembaga Survei Indonesia (LSI). Menurutnya, NasDem sebagai partai baru yang memiliki tingkat keterpilihan di urutan keempat merupakan prestasi yang luar biasa.

"Dalam waktu singkat Partai NasDem mencapai 5,9 persen dan menempati urutan ke 4 partai terbesar, ini prestasi luar biasa untuk kami. Sebagai pendatang baru seluruh keluarga besar NasDem patut mensyukurinya " kata Hary Tanoesoedibjo, kepada wartawan di Jakarta, Senin (12/3).

Berdasarkan survei dilakukan LSI, NasDem diprediksi menjadi pesaing berat parpol papan tengah. "Dihitung secara pesimis dengan minus margin of error 2 persen, NasDem setidaknya sudah mendapat 3,9 persen. Tapi kalau NasDem optimis, NasDem sekarang sudah mendapat dukungan 7,9 persen," kata Direktur LSI, Dodi Ambardi, di Kantor LSI, Minggu (11/3).

Dikatakannya, jika melihat pengalaman Demokrat dan PKS yang mengalami kemajuan pesat sejak didirikan menjelang Pemilu 2004, Demokrat baru mendapat 3 persen dan PKS 4 persen sekitar 6 bulan jelang Pemilu 2004. Sedangkan NasDem sudah mencapai angka lebih baik ketika Pemilu 2014 masih sekitar 2 tahun lagi.

"Setidaknya NasDem sudah berada di partai papan tengah, padahal pengesahan dari KPU pun terhadap partai ini belum dilakukan," ujar Dodi.

Dalam beberapa survei sebelumnya, pada 2010 dukungan NasDem baru 0,3 persen, 2011 sekitar 1,3 persen, dan pada awal Februari 2012 hanya 1,6 persen.

"Sementara ini dukungan NasDem belum banyak menggangu partai-partai yang sudah punya wakil di DPR. NasDem sejauh ini kelihatannya baru mengumpulkan suara dari pendukung partai-partai lain yang tidak lolos ke DPR dan selama ini terlihat kurang aktif," jelasnya. (fas/jpnn)

Reshuffle Pilihan Sulit Bagi SBY

Perombakan kabinet Indonesia Bersatu II

telah diumumkan Presiden SBY .Terdapat 7 menteri baru dan satu Kepala BIN. Meskipun Presiden berupaya semaksimal mungkin mengadopsi semua kepentingan tapi masih saja banyak komentar dan tudingan bahwa kabinet Indonesia II ini tidak seperti yg diharapkan. Banyak tokoh2 politik yg pesimis, kabinet ini tidak akan mencapai target sasaran yg ditentukan . Dan banyak yg berpendapat bahwa nama yg dipilih bukan the right man in the right place .Meskipun begitu tentu kabinet tidak akan berobah lagi. Presiden SBY telah melantik dan para menteri akan segera bekerja .Ada Parpol yg selama ini petantang petentang dan mencoba menggertak Presiden , sekarang senyap tidak bersuara. Disini kita melihat parpol hanya melihat dari segi kepentingannya sendiri, bukan demi kepentingan nasional atau bersama .Dan juga adanya selisih pendapat antara mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad dengan sekertaris negara Sudi Silalahi ,menimbulkan berbagai macam interprestasi . Hubungan antara parpol dan pemerintah dibelakang hari atau kesepakatan koalisi akan menjadi rapuh. Tapi semoga kita bisa melewati ujian ini. Karena kalau Kabinet ini gagal ,kita tidak tahu lagi bagaimana nasib negeri ini .Kita telah lihat bagaimana mahasiswa dan para buruh juga sudah tidak sabaran melihat kenyataan yg ada . Sementara para politikus masih bermain main dengan kekuasaan .Tidak mengutamakan kepentingan rakyat tapi malah melakukan akrobat politik , bersilat lidah yg tak berguna .Tidak terlihat adanya politikus yg negarawan . Sungguh disayangkan sepak terjang para politikus tersebut