Kenaikan Harga Ditunda, Demo Jalan Terus

  

 

Tim Liputan 6 SCTV

31/03/2012 17:08

Liputan6.com, Surabaya: Pasca ditundanya kenaikan harga BBM, unjuk rasa tolak kenaikan terus berlanjut. Di Surabaya, Sabtu (31/3), aksi demo mahasiswa berakhir bentrok dan dibubarkan paksa.

Semula aksi unjuk rasa 40 elemen mahasiswa Surabaya ini berjalan tertib. Kericuhan muncul saat sejumlah aktivis dan mahasiswa yang hendak berorasi di tengah Jalan Embong Malang, Surabaya, menolak ditertibkan.

Polisi membubarkan aksi blokir jalan ini karena mengganggu ketertiban dan menghambat pengguna jalan. Polisi menahan sembilan demonstran.

Di Sukoharjo, Jawa Tengah, mahasiswa membakar boneka dan keranda bertuliskan SBY, Budiono, dan nama-nama kader Partai Demokrat yang tersandung kasus korupsi. Asap yang mengepul pekat mengganggu para pengguna jalan sehingga lalulintas di depan kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta macet total sepanjang satu kilometer. Mahasiswa juga mengajak petugas SPBU untuk berorasi menolak kenaikan harga BBM dan menuntut SBY untuk turun.

Di Ambon, Maluku, tidak peduli dengan penundaan kenaikan harga BBM, mahasiswa Universitas Pattimura, Ambon, juga tetap menggelar unjuk rasa. Polisi terpaksa membubarkan dan memburu mahasiswa karena mencoba menghentikan mobil berplat merah dan memblokir jalan. Sejumlah mahasiswa yang diduga provokator akhirnya ditahan. (YUS)

Kwik Kian Gie: Subsidi BBM itu Bohong!

Maret 21, 2012 by A Nizami

 Di bawah adalah tulisan Kwik Kian Gie yang menyatakan Subsidi BBM adalah bohong. Jika kita teliti, itu memang benar.
Sesungguhnya biaya produksi minyak dari menggali minyak, kilang, hingga distribusi ke Pom Bensin menurut KKG adalah US$ 10/brl. Ada baiknya kita naikan saja jadi US$ 15/brl untuk memberi keuntungan bagi pendukung Neoliberalisme yang mengatakan Subsidi BBM itu ada. Itu sudah termasuk keuntungan yang cukup besar bagi para operator dan distributor.
Buat yang ragu angkanya bisa lihat data komponen biaya dari website pemerintah AS:
http://www.eia.gov/petroleum/gasdiesel
Di situ dijelaskan biaya minyak mentah 72% dari harga jual, pengilangan 12%, Distribusi dan Pemasaran 5%, Pajak 11%.
Taruhlah rate 1 US$ = Rp 10.000 dan 1 barrel = 159 liter.
Jika harga minyak Rp 4.500/liter, artinya Rp 715.500/brl atau US$ 71/brl.
Jadi dengan biaya produksi hanya US$ 15/brl dan harga jual US$ 71/brl, sebetulnya pemerintah untung US$ 56/brl. Bayangkan jika produksi BBM kita 1 tahun 350 juta barel. Pemerintah untung US$ 19,6 milyar atau Rp 196 trilyun/tahun.
Itu kalau pakai harga “Subsidi” Rp 4.500/liter. Kalau pakai harga Pertamax yang Rp 9000/liter, pemerintah untung Rp 392 trilyun/tahun.

Tapi bagaimana dengan harga minyak dunia yang misalnya US$ 120/brl? Bukankah kita rugi US$ 79/brl?

Benar kalau kita adalah negara bukan penghasil minyak seperti Singapura atau Jepang yang harus beli minyak dari negara lain.

Tapi Indonesia memproduksi sendiri minyaknya sebesar 907 ribu barel/hari. Bahkan mungkin lebih jika tidak dikadali perusahaan minyak asing yang mengelola 90% minyak kita. Sementara kebutuhan BBM “Subsidi” itu hanya 740 ribu bph. Jadi masih untunglah pemerintah. Mau harga minyak dunia naik sampai US$ 200/brl pun sebetulnya biaya produksi minyak di Indonesia tidak akan berubah. Paling banter cuma US$ 15/brl.
Cuma ya itu beda pemikiran ekonom kerakyatan atau Islam dibanding ekonom Neoliberal yang berpihak pada perusahaan-perusahaan minyak asing. Meski untung, mereka tetap bilang rugi.
Padahal minyak itu adalah milik bersama rakyat Indonesia. Bukan milik perusahaan minyak atau pemerintah Indonesia. Jadi tak pantas dijual dengan harga “Internasional”.

Simulasi Harga Minyak dalam bentuk XLS bisa didownload di sini:

http://www.mediafire.com/?jez4ynm4vzt

Kita akan tahu bahwa meski harga minyak dunia US$ 200/brl, Indonesia tetap untung dgn harga Rp 4500/ltr atau US$ 71 brl mengingat biaya produksi hanya US$ 15/brl.

Lihat perbandingan beda pandangan antara pemahaman untung/rugi penjualan minyak antara pemikiran Ekonom Islam/Rakyat dengan Ekonom Neoliberal yang dipengaruhi Yahudi.

Di zaman Nabi ada Yahudi yang menjual air dengan harga tinggi kepada rakyat. Harap diketahui, hingga sekarang harga air di Arab Saudi lebih mahal daripada harga minyak karena air di sana sangat langka. Namun setelah dibeli ummat Islam sumur airnya, Nabi membagikannya gratis kepada rakyat. Ini karena rakyat harus bisa mendapatkan kebutuhan hidupnya dengan mudah.

Perbandingan di bawah dengan asumsi:

1 barel = 159 liter

1 US$ = Rp 10.000

Produksi minyak Indonesia = 907 ribu bph

Kebutuhan BBM “Subsidi” dgn harga Rp 4500/ltr (US$ 71/brl) = 740 ribu bph

Total biaya produksi minyak Indonesia = US$ 15/brl

	HARGA MINYAK DUNIA (US$/BRL)
Persepsi Untung/Rugi	60	120	200	400
Ekonom Islam/Rakyat	56	56	56	56
Ekonom Neoliberal	11	-49	-129	-329

Saat harga “Minyak Dunia” tinggi, kaum Neolib memandang Indonesia rugi. Padahal dibanding biaya produksi yang tetap, sebetulnya untung.

Anggito Abimanyu, salah satu fundamentalis neo-liberal Indonesia yang selalu bersikeras menaikkan harga BBM dengan alasan “mengurangi beban subsidi BBM“, mengakui bahwa selama ini tidak pernah ada subsidi dalam BBM. “Masih ada surplus penerimaan BBM dibanding biaya yang dikeluarkan,” katanya dalam acara talkshow di TVOne hari Senin (13/03/2012), terkait rencana kenaikan harga BBM akibat kenaikan harga BBM dunia. Anggito menjadi salah satu narasumber bersama Kwik Kian Gie dan Wamen ESDM. Mungkin Anggito tidak akan pernah memberikan pengakuan seperti itu kalau saja tidak karena ada Kwik Kian Gie yang telah lama menyampaikan pendapatnya bahwa isu “subsidi” adalah pembohongan publik, dan pendapat itu diulangi lagi dalam acaratalkshow tersebut di atas. http://muslimdaily.net/opini/opini-17/anggito-abimanyu-selama-ini-tidak-pernah-ada-subsidi-bbm.html Jika pun “benar” Pemerintah rugi, bisa jadi Pertamina dipaksa membeli minyak Indonesia yang 90% dikelola oleh perusahaan2 minyak AS seperti Chevron dan Exxon dengan harga New York. Jika begitu, solusinya adalah di Nasionalisasi. Cina dan Norwegia mengelola minyak mereka dengan BUMN mereka. Arab Saudi, Iran, dan Venezuela juga sudah menasionalisasi perusahaan minyak asing yang dulu memonopoli minyak mereka. Sekarang mereka makmur karena penerimaannya bertambah karena tidak dibohongi oleh perusahaan2 minyak asing. http://infoindonesia.wordpress.com/2009/06/30/selama-kekayaan-alam-dirampok-asing-indonesia-akan-terus-miskin/ Selama 90% kekayaan alam kita dikuasai asing, selama itu pula Indonesia melarat. Harga minyak naik, bukannya untung malah rugi karena ceritanya “Subsidi” bertambah berat. Harga minyak turun juga “Mengeluh” karena penerimaan berkurang. Tidak pernah bersyukur makanya kena siksa Allah terus. “Tuhanmu memaklumkan; “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.” [Ibrahim 7] Satu wujud syukur kita dengan kekayaan alam kita adalah dengan mengelolanya sendiri sehingga bisa menikmati seluruh hasilnya. Bukan justru mengabaikannya dan menyerahkannya ke pihak asing sehingga akhirnya asinglah yang menikmati hasilnya sementara rakyat Indonesia jadi miskin dan melarat.

http://www.kaskus.us/showthread.php?t=6494160

BBM DISUBSIDI ADALAH OMONG KOSONG

Percakapan antara Djadjang dan Mamad

Oleh Kwik Kian Gie

Pemerintah berencana tidak membolehkan kendaraan berpelat hitam membeli bensin premium, karena harga Rp. 4.500 per liter jauh di bawah harga pokok pengadaannya. Maka pemerintah rugi besar yang memberatkan APBN.

Apakah benar begitu ? Kita ikuti percakapan antara Djadjang dan Mamad. Djadjang (Dj) seorang anak jalanan yang logikanya kuat dan banyak baca. Mamad (M) seorang Doktor yang pandai menghafal. Dj : Mad, apa benar sih pemerintah mengeluarkan uang tunai yang lebih besar dari harga jualnya untuk setiap liter bensin premium ? M : Benar, Presiden SBY pernah mengatakan bahwa semakin tinggi harga minyak mentah di pasar internasional, semakin besar uang tunai yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengadakan bensin. Indopos tanggal 3 Juli 2008 mengutip SBY yang berbunyi : “Jika harga minyak USD 150 per barrel, subsidi BBM dan listrik yang harus ditanggung APBN Rp. 320 trilyun. Kalau USD 160, gila lagi. Kita akan keluarkan (subsidi) Rp. 254 trilyun hanya untuk BBM.” Dj : Jadi apa benar bahwa untuk mengadakan 1 liter bensin premium pemerintah mengeluarkan uang lebih dari Rp. 4.500 ? Kamu kan doktor Mad, tolong jelaskan perhitungannya bagaimana ? M : Gampang sekali, dengarkan baik-baik. Untuk mempermudah perhitungan buat kamu yang bukan orang sekolahan, kita anggap saja 1 USD = Rp. 10.000 dan harga minyak mentah USD 80 per barrel. Biaya untuk mengangkat minyak dari perut bumi (lifting) + biaya pengilangan (refining) + biaya transportasi rata-rata ke semua pompa bensin = USD 10 per barrel. 1 barrel = 159 liter. Jadi agar minyak mentah dari perut bumi bisa dijual sebagai bensin premium per liternya dikeluarkan uang sebesar (USD 10 : 159) x Rp. 10.000 = Rp. 628,93 – kita bulatkan menjadi Rp. 630 per liter. Harga minyak mentah USD 80 per barrel. Kalau dijadikan satu liter dalam rupiah, hitungannya adalah : (80 x 10.000) : 159 = Rp. 5.031,45. Kita bulatkan menjadi Rp. 5.000. Maka jumlah seluruhnya kan Rp. 5.000 ditambah Rp. 630 = Rp. 5.630 ? Dijual Rp. 4.500. Jadi rugi sebesar Rp. 1.130 per liter (Rp. 5.630 – Rp. 4.500). Kerugian ini yang harus ditutup oleh pemerintah dengan uang tunai, dan dinamakan subsidi. Dj : Hitung-hitunganmu aku ngerti, karena pernah diajari ketika di SD dan diulang-ulang terus di SMP dan SMA. Tapi yang aku tak paham mengapa kau menghargai minyak mentah yang milik kita sendiri dengan harga minyak yang ditentukan oleh orang lain ? M : Lalu, harus dihargai dengan harga berapa ? Dj : Sekarang ini, minyak mentahnya kan sudah dihargai dengan harga jual dikurangi dengan harga pokok tunai ? Hitungannya Rp. 4.500 – Rp. 630 = Rp. 3.870 per liter ? Kenapa pemerintah dan kamu tidak terima ? Kenapa harga minyak mentahnya mesti dihargai dengan harga yang Rp. 5.000 ? M : Kan tadi sudah dijelaskan bahwa harga minyak mentah di pasar dunia USD 80 per barrel. Kalau dijadikan rupiah dengan kurs 1 USD = Rp. 10.000 jatuhnya kan Rp. 5.000 (setelah dibulatkan ke bawah). Dj : Kenapa kok harga minyak mentahnya mesti dihargai dengan harga di pasar dunia ? M : Karena undang-undangnya mengatakan demikian. Baca UU no. 22 tahun 2001 pasal 28 ayat 2. Bunyinya : “Harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar.” Nah, persaingan usaha dalam bentuk permintaan dan penawaran yang dicatat dan dipadukan dengan rapi di mana lagi kalau tidak di New York Mercantile Exchange atau disingkat NYMEX ? Jadi harga yang ditentukan di sanalah yang harus dipakai untuk harga minyak mentah dalam menghitung harga pokok. Dj : Paham Mad. Tapi itu akal-akalannya korporat asing yang ikut membuat Undang-Undang no. 22 tahun 2001 tersebut. Mengapa bangsa Idonesia yang mempunyai minyak di bawah perut buminya diharuskan membayar harga yang ditentukan oleh NYMEX ? Itulah sebabnya Mahkamah Konstitusi menyatakannya bertentangan dengan konstitusi kita. Putusannya bernomor 002/PUU-I/2003 yang berbunyi : “Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi : “Harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.” M : Kan sudah disikapi dengan sebuah Peraturan Pemerintah (PP) ? Dj : Memang, tapi PP-nya yang nomor 36 tahun 2004, pasal 27 ayat (1) masih berbunyi : “Harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi, keuali Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil, DISERAHKAN PADA MEKANISME PERSAINGAN USAHA YANG WAJAR, SEHAT DAN TRANSPARAN”. Maka sampai sekarang istilah “subsidi” masih dipakai terus, karena yang diacu adalah harga yang ditentukan oleh NYMEX. M : Jadi kalau begitu kebijakan yang dinamakan “menghapus subsidi” itu bertentangan dengan UUD kita ? Dj : Betul. Apalagi masih saja dikatakan bahwa subsidi sama dengan uang tunai yang dikeluarkan. Ini bukan hanya melanggar konstitusi, tetapi menyesatkan. Uang tunai yang dikeluarkan untuk minyak mentah tidak ada, karena milik bangsa Indonesia yang terdapat di bawah perut bumi wilayah Republik Indonesia. Menurut saya jiwa UU no. 22/2001 memaksa bangsa Indonesia terbiasa membayar bensin dengan harga internasional. Kalau sudah begitu, perusahaan asing bisa buka pompa bensin dan dapat untung dari konsumen bensin Indonesia. Maka kita sudah mulai melihat Shell, Petronas, Chevron. M : Kembali pada harga, kalau tidak ditentukan oleh NYMEX apakah mesti gratis, sehingga yang harus diganti oleh konsumen hanya biaya-biaya tunainya saja yang Rp. 630 per liternya ? Dj : Tidak. Tidak pernah pemerintah memberlakukan itu dan penyusun pasal 33 UUD kita juga tidak pernah berpikir begitu. Sebelum terbitnya UU nomor 22 tahun 2001 tentang Migas, pemerintah menentukan harga atas dasar kepatutan, daya beli masyarakat dan nilai strategisnya. Sikap dan kebijakan seperti ini yang dianggap sebagai perwujudan dari pasal 33 UUD 1945 yang antara lain berbunyi : ”Barang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” Dengan harga Rp. 2.700 untuk premium, harga minyak mentahnya kan tidak dihargai nol, tetapi Rp. 2.070 per liter (Rp. 2.700 – Rp. 630). Tapi pemerintah tidak terima. Harus disamakan dengan harga NYMEX yang ketika itu USD 60, atau sama dengan Rp. 600.000 per barrel-nya atau Rp. 3.774 (Rp. 600.000 : 159) per liternya. Maka ditambah dengan biaya-biaya tunai sebesar Rp. 630 menjadi Rp. 4.404 yang lantas dibulatkan menjadi Rp. 4.500. Karena sekarang harga sudah naik lagi menjadi USD 80 per barrel pemerintah tidak terima lagi, karena maunya yang menentukan harga adalah NYMEX, bukan bangsa sendiri. Dalam benaknya, pemerintah maunya dinaikkan sampai ekivalen dengan harga minyak mentah USD 80 per barrel, sehingga harga bensin premium menjadi sekitar Rp. 5.660, yaitu: Harga minyak mentah : USD 80 x 10.000 = Rp. 800.000 per barrel. Per liternya Rp. 800.000 : 159 = Rp. 5.031, ditambah dengan biaya-biaya tunai sebesar Rp. 630 = Rp. 5.660 Karena tidak berani, konsumen dipaksa membeli Pertamax yang komponen harga minyak mentahnya sudah sama dengan NYMEX. M : Kalau begitu pemerintah kan kelebihan uang tunai banyak sekali, dikurangi dengan yang harus dipakai untuk mengimpor, karena konsumsi sudah lebih besar dibandingkan dengan produksi. Dj : Memang, tapi rasanya toh masih kelebihan uang tunai yang tidak jelas ke mana perginya. Kaulah Mad yang harus meneliti supaya diangkat menjadi Profesor.

Bisikan maut

surgamakalah.com

EMAS, Pertahanan Terakhir Kemakmuran Bangsa Ini!

George A. Maley, seorang eksekutif Freeport-McMoran pada tahun 1996 menuliskan dalam bukunya “Grasberg” bahwa gunung tambang emas di Papua memiliki cadangan emas terbesar di dunia. Menurut data tahun 1995, di areal Grasberg saja tersimpan cadangan bijih tembaga sebesarr 40,3 miliar pon dan emas sebesar 52,1 juta ons, dan masih akan terus menguntungkan hingga tahun 2040. Freeport-McMoran Copper & Gold yang menambang emas di Papua di tambang Erstberg (sejak 1967) dan Grasberg (sejak 1988), menambang emas sebanyak minimal 300 ton setiap tahunnya.
Gunung Grasberg di Papua Merupakan Tambang Emas Terbesar di Dunia. Jutaan ton emas & tembaga dibawa ke Amerika via Laut Arafura.
Seorang jurnalis CNN section Indonesia pada tahun 1980-an pernah terbang di ketinggian dengan helikopter di atas gunung emas Freeport di Papua dan dia menyatakan kesaksiannya : “Dari ketinggian, gunung tersebut berkilauan ditimpa sinar matahari. Butiran-butiran emas tersebut sangat mudah didapat, berserakan di atas tanah sehingga tak perlu lagi teknologi hebat untuk memisahkannya dengan tanah.”
Forbes Wilson melakukan sebuah penelitian yang kemudian disatukan dalam sebuah buku berjudul “The Conquest of Cooper Mountain” dan menyebut bahwa gunung tersebut sebagai harta karun terbesar yang untuk memperolehnya tidak perlu menyelam lagi karena semua harta karun itu telah terhampar di permukaan tanah. Dari udara, tanah di sekujur gunung tersebut berkilauan ditimpa sinar mentari. Riset Wilson ini juga pernah dikutip oleh Lisa Pease dan dimuat di majalah Probe dengan judul “JFK, Indonesia, CIA and Freeport”. Lima tahun kemudian, harian Kompas memuatnya dengan judul “Freeport McMoran, Soekarno dan rakyat Irian”. (1)
_____
Ada 3 cara halus bagaimana perampokan ekonomi dilakukan ‘bangsa maju’ terhadap ‘bangsa tertinggal’. Ada satu cara kasar (2) dan satu lagi cara ‘pertengahan’.
Tiga cara halus itu diantaranya menarik simpanan suatu negara ke negara lain dengan cara mengiming-imingi keuntungan besar kepada bangsa lemah untuk membeli aset-aset keuangan, seperti bonds (surat utang) dan deposito di negara maju. Cara ini menarik masuk dana ke negara besar sekaligus melemahkan sektor riil di negara berkembang yang menanamkan dananya. Padahal resikonya sama besarnya dengan keuntungannya. Dua cara lain adalah Segniorage dan Pinjaman dengan Bunga. Pinjaman dengan bunga ini mudah sekali dipahami cara kerjanya, karena pada tingkat individu juga kerap terjadi. Hutang tak terbayar karena bunga-berbunga bisa membuat kita melepaskan aset dan jatuh miskin.


Opini Kebablasan

Soekarno, CIA dan Jatuhnya Freeport Ke Tangan Amerika
Bermula dari memburuknya hubungan Soekarno dengan Belanda, disusul dengan usaha pembunuhan atas Soekarno (Soekarno menuduh Belanda sebagai dalang usaha pembunuhan atas dirinya), Soekarno mengeluarkan kebijakan nasionalisasi aset kemudian menyita semua kepemilikan usaha Belanda. Tentu kebijakan ini merugikan kepentingan bisnis Amerika, apalagi salah satu perusahaan Amerika, Freeport Sulphur Company, sudah teken kontrak untuk mengeksplorasi kekayaan alam Papua (baca: Freeport).




CIA tidak tinggal diam, setelah gagal membentuk pemerintahan Pro-Barat melalui pemilu Tahun 1958, Deputy Direktur Perencanaan CIA, Frank Wisner, menggelar Operasi Hike. Operasi yang bertujuan membentuk tentara bayaran. Terdiri dari puluhan ribu warga Indonesia yang dipersenjatai dengan harapan dapat menggulingkan pemerintahan Soekarno.

Selain kegiatan paramiliter, CIA juga melancarkan perang psikologis untuk mendiskreditkan Soekarno, seperti menyebar isu bahwa Soekarno telah dirayu oleh seorang pramugari Soviet. Untuk itu, Sheffield Edwards, Kepala Keamanan CIA, meminta Kepala Kepolisian Los Angeles untuk membantu pembuatan film porno untuk melawan Sukarno, seolah-olah menunjukkan Sukarno-lah pelakunya. Pihak lain yang terlibat dalam upaya ini adalah Robert Maheu, Bing Crosby dan saudaranya.

CIA berusaha mempertahankan keberlangsungan program ini, tapi salah satu 'tentara bayaran' tertangkap saat akan melakukan pemboman. Semua bukti menjurus kepada keterlibatan CIA tak terbantahkan. Namun CIA tetap mengelak. Soekarno tidak gentar, dia menggalang semua kekuatan yang setia kepadanya dan menghancurkan semua pemberontakan yang didukung oleh CIA.

Ketika masa pemerintahan Kennedy, Amerika punya kebijakan lain. Dasar pijakannya adalah, Kennedy berpandangan bahwa akrabnya Soekarno dengan Komunis lebih disebabkan karena Soekarno membutuhkan bantuan senjata dan ekonomi. Bukan karena Soekarno memang seorang Komunis. Terbukti pada tahun 1948 Soekarno memadamkan pemberontakan komunis. Bahkan Departemen Luar Negeri di Amerika Serikat mengakui bahwa Sukarno lebih nasionalis ketimbang Komunis.

Namun sengketa Irian Barat menimbulkan dilema bagi Amerika. Satu sisi Belanda adalah sekutu dekat, di sisi lain Amerika pun tengah berusaha menggandeng Indonesia. Akhirnya, Kennedy menekan Belanda di belakang layar untuk mundur dari Irian Barat. Belanda pun mundur. Mundurnya Belanda membuat perjanjian kerjasama Freeport dengan East Borneo Company mentah kembali. Freeport semakin marah begitu mengetahui Kennedy juga akan memberikan bantuan 11 juta Dollar kepada Indonesia.

Menurut banyak pihak, peristiwa pembunuhan Kennedy tidak lepas dari kebijakan-kebijakan Kennedy yang tidak mewakili kepentingan kaum globalis.

Hingga pada masa Johnson tahun 1963, semua berbalik 180 derajat. Johnson mengurangi program bantuan atas Indonesia. Salah seorang tokoh di belakang keberhasilan Johnson, termasuk dalam kampanye pemilihan presiden AS tahun 1964, adalah Augustus C.Long, salah seorang anggota dewan direksi Freeport (perusahaan yang gagal mengeksplorasi papua) yang terpukul dengan kebijakan Soekarno dimana 60% laba perminyakan harus diserahkan kepada Indonesia.

Perlu kita ketahui, Augustus C.Long adalah orang yang punya pengaruh di Amerika kala itu. Selain dekat dengan CIA dan tokoh Globalis berpengaruh , Rockefeller, dia juga pernah menjabat posisi strategis dalam pemerintahan Amerika sebagai anggota dewan penasehat intelejen kepresidenan AS untuk masalah luar negeri. Badan ini memiliki pengaruh sangat besar untuk menentukan operasi rahasia AS di negara-negara tertentu. Dan Long diyakini sebagai salah satu tokoh yang merancang kudeta terhadap Soekarno.

Hingga pada akhirnya Soekarno lengser dan Indonesia dipimpin oleh Soeharto. Tentu saja peristiwa ini terjadi atas rekayasa Amerika.

Naiknya Soeharto ke tampuk pimpinan membuat Freeport Sulphur Company bernapas lega. ketika UU no 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang draftnya dirancang di Jenewa-Swiss, dan didektekan oleh Rockefeller, disahkan tahun 1967, maka perusahaan asing pertama yang kontraknya ditandatangani Suharto adalah Freeport Sulphur Company! Inilah kali pertama kontrak pertambangan yang baru dibuat. Jika di zaman Soekarno kontrak-kontrak dengan perusahaan asing selalu menguntungkan Indonesia, maka sejak Suharto berkuasa, kontrak-kontrak seperti itu malah merugikan Indonesia.

Berikut diantara kerugian-kerugian yang tercatat dalam perjanjian (dikutip dari eramuslim.com) :

Perusahaan yang digunakan adalah Freeport Indonesia Incorporated, yakni sebuah perusahaan yang terdaftar di Delaware, Amerika Serikat, dan tunduk pada hukum Amerika Serikat. Dengan lain perkataan, perusahaan ini merupakan perusahaan asing, dan tidak tunduk pada hukum Indonesia.Tidak ada kewajiban bagi Freeport untuk melakukan community development. Akibatnya, keberadaan Freeport di Irian Jaya tidak memberi dampak positif secara langsung terhadap masyarakat setempat. Pada waktu itu, pertambangan tembaga di Pulau Bougenville harus dihentikan operasinya karena gejolak sosial.
Pengaturan perpajakan sama sekali tidak sesuai dengan pengaturan dalam UU Perpajakan yang berlaku, baik jenis pajak maupun strukturnya. Demikian juga dengan pengaturan dan tarif depresiasi yang diberlakukan. Misalnya Freeport tidak wajib membayar PBB atau PPN.

 Opini Kebablasan

Categories: internasional, Politik, Bisnis

Soekarno, CIA dan Jatuhnya Freeport Ke Tangan Amerika

 

Jumat, 17 Desember 2010

Bermula dari memburuknya hubungan Soekarno dengan Belanda, disusul dengan usaha pembunuhan atas Soekarno (Soekarno menuduh Belanda sebagai dalang usaha pembunuhan atas dirinya), Soekarno mengeluarkan kebijakan nasionalisasi aset kemudian menyita semua kepemilikan usaha Belanda. Tentu kebijakan ini merugikan kepentingan bisnis Amerika, apalagi salah satu perusahaan Amerika, Freeport Sulphur Company, sudah teken kontrak untuk mengeksplorasi kekayaan alam Papua (baca: Freeport).


CIA tidak tinggal diam, setelah gagal membentuk pemerintahan Pro-Barat melalui pemilu Tahun 1958, Deputy Direktur Perencanaan CIA, Frank Wisner, menggelar Operasi Hike. Operasi yang bertujuan membentuk tentara bayaran. Terdiri dari puluhan ribu warga Indonesia yang dipersenjatai dengan harapan dapat menggulingkan pemerintahan Soekarno.

Selain kegiatan paramiliter, CIA juga melancarkan perang psikologis untuk mendiskreditkan Soekarno, seperti menyebar isu bahwa Soekarno telah dirayu oleh seorang pramugari Soviet. Untuk itu, Sheffield Edwards, Kepala Keamanan CIA, meminta Kepala Kepolisian Los Angeles untuk membantu pembuatan film porno untuk melawan Sukarno, seolah-olah menunjukkan Sukarno-lah pelakunya. Pihak lain yang terlibat dalam upaya ini adalah Robert Maheu, Bing Crosby dan saudaranya.

CIA berusaha mempertahankan keberlangsungan program ini, tapi salah satu 'tentara bayaran' tertangkap saat akan melakukan pemboman. Semua bukti menjurus kepada keterlibatan CIA tak terbantahkan. Namun CIA tetap mengelak. Soekarno tidak gentar, dia menggalang semua kekuatan yang setia kepadanya dan menghancurkan semua pemberontakan yang didukung oleh CIA.

Ketika masa pemerintahan Kennedy, Amerika punya kebijakan lain. Dasar pijakannya adalah, Kennedy berpandangan bahwa akrabnya Soekarno dengan Komunis lebih disebabkan karena Soekarno membutuhkan bantuan senjata dan ekonomi. Bukan karena Soekarno memang seorang Komunis. Terbukti pada tahun 1948 Soekarno memadamkan pemberontakan komunis. Bahkan Departemen Luar Negeri di Amerika Serikat mengakui bahwa Sukarno lebih nasionalis ketimbang Komunis.

Namun sengketa Irian Barat menimbulkan dilema bagi Amerika. Satu sisi Belanda adalah sekutu dekat, di sisi lain Amerika pun tengah berusaha menggandeng Indonesia. Akhirnya, Kennedy menekan Belanda di belakang layar untuk mundur dari Irian Barat. Belanda pun mundur. Mundurnya Belanda membuat perjanjian kerjasama Freeport dengan East Borneo Company mentah kembali. Freeport semakin marah begitu mengetahui Kennedy juga akan memberikan bantuan 11 juta Dollar kepada Indonesia.

Menurut banyak pihak, peristiwa pembunuhan Kennedy tidak lepas dari kebijakan-kebijakan Kennedy yang tidak mewakili kepentingan kaum globalis.

Hingga pada masa Johnson tahun 1963, semua berbalik 180 derajat. Johnson mengurangi program bantuan atas Indonesia. Salah seorang tokoh di belakang keberhasilan Johnson, termasuk dalam kampanye pemilihan presiden AS tahun 1964, adalah Augustus C.Long, salah seorang anggota dewan direksi Freeport (perusahaan yang gagal mengeksplorasi papua) yang terpukul dengan kebijakan Soekarno dimana 60% laba perminyakan harus diserahkan kepada Indonesia.

Perlu kita ketahui, Augustus C.Long adalah orang yang punya pengaruh di Amerika kala itu. Selain dekat dengan CIA dan tokoh Globalis berpengaruh , Rockefeller, dia juga pernah menjabat posisi strategis dalam pemerintahan Amerika sebagai anggota dewan penasehat intelejen kepresidenan AS untuk masalah luar negeri. Badan ini memiliki pengaruh sangat besar untuk menentukan operasi rahasia AS di negara-negara tertentu. Dan Long diyakini sebagai salah satu tokoh yang merancang kudeta terhadap Soekarno.

Hingga pada akhirnya Soekarno lengser dan Indonesia dipimpin oleh Soeharto. Tentu saja peristiwa ini terjadi atas rekayasa Amerika.

Naiknya Soeharto ke tampuk pimpinan membuat Freeport Sulphur Company bernapas lega. ketika UU no 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang draftnya dirancang di Jenewa-Swiss, dan didektekan oleh Rockefeller, disahkan tahun 1967, maka perusahaan asing pertama yang kontraknya ditandatangani Suharto adalah Freeport Sulphur Company! Inilah kali pertama kontrak pertambangan yang baru dibuat. Jika di zaman Soekarno kontrak-kontrak dengan perusahaan asing selalu menguntungkan Indonesia, maka sejak Suharto berkuasa, kontrak-kontrak seperti itu malah merugikan Indonesia.

Berikut diantara kerugian-kerugian yang tercatat dalam perjanjian :

* Perusahaan yang digunakan adalah Freeport Indonesia Incorporated, yakni sebuah perusahaan yang terdaftar di Delaware, Amerika Serikat, dan tunduk pada hukum Amerika Serikat. Dengan lain perkataan, perusahaan ini merupakan perusahaan asing, dan tidak tunduk pada hukum Indonesia.

* Tidak ada kewajiban bagi Freeport untuk melakukan community development. Akibatnya, keberadaan Freeport di Irian Jaya tidak memberi dampak positif secara langsung terhadap masyarakat setempat. Pada waktu itu, pertambangan tembaga di Pulau Bougenville harus dihentikan operasinya karena gejolak sosial.

* Pengaturan perpajakan sama sekali tidak sesuai dengan pengaturan dalam UU Perpajakan yang berlaku, baik jenis pajak maupun strukturnya. Demikian juga dengan pengaturan dan tarif depresiasi yang diberlakukan. Misalnya Freeport tidak wajib membayar PBB atau PPN.
 

Tambokoto - Petral Tetap Menjadi Sole Trading Arm Pertamina

INILAH.COM, Jakarta - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan menegaskan PT Pertamina Energy Trading Ltd, anak perusahaan tetap beroperasi secara normal sebagai sole trading arm atau menjadi satu-satunya anak perusahaan yang melaksanakan kegiatan trading Pertamina.

Oleh karena itu Pertamina sebagai induk perusahaan memberikan dukungan penuh terhadap operasional Petral. Pertamina Energy Trading masih tetap menjalankan fungsinya dalam pengadaan minyak mentah maupun produk BBM untuk kebutuhan dalam negeri. “Semua transaksi bisnis tetap berjalan normal seperti biasa dan Petral yang 100% sahamnya dikuasai oleh Pertamina mendapatkan dukungan penuh dari Perseroan dalam menjalankan bisnis tersebut,” tutur Karen Agustiawan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (1/3/2012).

Keberadaan Petral sebagai sole trading arm yang sekaligus menjalankan fungsi market intelligent bagi Pertamina, merupakan best practices dalam bisnis trading minyak mentah dan produk BBM yang terjadi di pasar global. Bahkan, dengan dukungan kompetensi yang dimiliki Petral, Pertamina berhasil melakukan efisiensi pengadaan minyak mentah dan produk BBM senilai US$283 juta selama 2011 lalu.“Petral telah melakukan transformasi bisnis dan memiliki sistem yang baik dalam menjalankan fungsinya.

Petral telah menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance. Sebagaimana induk perusahaan, Petral juga telah diaudit oleh lembaga audit terkemuka Ernst and Young dan kami sangat terbuka untuk mempersilahkan BPK sebagai auditor negara untuk melakukan audit apabila diperlukan audit lebih jauh,” terangnya.

Petral saat ini tercatat sebagai perusahaan peringkat 8 besar dari 1.000 perusahaan terbesar yang menjalankan bisnisnya di Singapura, di atas GS Caltex Singapore Pte Ltd (ke-9), Sinochem International Oil (Singapore) Pte Ltd (ke-12), Petrobras Singapore Private Limited (ke-16), Shell Eastern Petroleum (Pte) Ltd (ke-17), CNOOC Trading (Singapore) Pte Ltd (ke-25), ConocoPhillips International Trading Pte Ltd (ke-37), dan Singapore Petroleum Company Limited (ke-42) berdasarkan 25th Annual Ranking Edition yang dikeluarkan oleh Singapore 1000 & SME 1000 tahun 2012.

Petral juga merupakan salah satu dari sedikit perusahaan yang mendapatkan corporate tax incentive dengan tarif 5% dari besaran normal 17,5%.Saat ini Petral juga telah mengembangkan bisnis, di samping sebagai pemasok utama bagi Pertamina untuk mendukung ketahanan energi nasional, yang diharapkan akan menjadi salah satu pemain utama bisnis trading minyak mentah dan BBM di pasar regional. Untuk mendukung pengembangan bisnis tersebut, Petral bersama Pertamina telah memulai pengembangan Hyperterminal BBM Pulau Sambu berkapasitas 3 juta barel dan Terminal BBM Tanjung Uban 2,5 juta barel yang akan mendukung bisnis Petral dan ketahanan energi dalam negeri.Selain itu, telah dimulai persiapan untuk kegiatan untuk proyek Centralized Crude Terminal Lawe-lawe yang berkapasitas lebih dari 25 juta barel.

Vice President Corporate Communication Pertamina Mochamad Harun menambahkan kepercayaan pasar dan mitra merupakan modal kunci dalam bisnis trading minyak mentah dan BBM di pasar global. Petral telah memperoleh kepercayaan dan dukungan finansial dari bank-bank internasional dengan mendapatkan credit facility sebesar US$3,5 miliar. Ketidakpastian informasi tentang Petral di dalam negeri akhir-akhir ini telah mengganggu kepercayaan pasar kepada Petral yang pada akhirnya bisa berpengaruh terhadap pasokan energi nasional. “Pertamina sangat menyesalkan politisasi terhadap Petral yang terjadi belakangan ini. Bisnis trading minyak bersifat long term yang sangat membutuhkan kepercayaan. Untuk itu, kami sangat berkepentingan untuk meyakinkan kepada publik dan juga mitra pelaku pasar bahwa Petral tetap beroperasi normal dan didukung penuh Pertamina,” tegasnya.

Tambokoto - Pertikaian KPK Meruncing

Abraham Samad ingin KPK bergerak cepat menangani kasus-kasus korupsi, sedangkan kubu Busyro Muqoddas cenderung lamban.

AKSI protes penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketua KPK Abraham Samad, pada Selasa (13/3), mempertegas adanya perpecahan pimpinan KPK. Peristiwa itu tidak berdiri sendiri.

Anggota Komisi III DPR Trimedya Panjaitan (PDIP), di Jakarta, kemarin, bahkan dengan jelas membuat peta kubu-kubu pimpinan KPK. Menurut dia, pimpinan KPK kini terbelah dalam dua kubu, yakni Abraham Samad-Zulkarnaen di satu pihak serta Busyro Muqoddas-Bambang Widjojanto di pihak lain, sedangkan posisi Adnan Pandu Praja tidak disebutkan.

Yang membedakan kedua kubu itu, tambahnya, Abraham ingin KPK bergerak cepat menangani kasus-kasus korupsi, sedangkan Busyro cenderung lamban.
Pertikaian internal KPK meruncing saat penetapan Wakil Sekjen Partai Demokrat Angelina Sondakh sebagai tersangka (3/2). Saat itu, tambah Trimedya, Abraham seolah berjalan sendiri. Busyro dan Bambang menilai Abraham menetapkan itu secara sepihak.

Bibit kubu-kubuan itu sudah terbentuk sejak KPK menetapkan Miranda Goeltom sebagai tersangka (26/1). Kala itu Abraham paling ngotot. "Abraham paling cepat. Itu membuat yang lain enggak enak," jelasnya.

Pimpinan KPK sering memperlihatkan bahwa mereka berbeda pendapat. Namun, kata Trimedya, perbedaan pendapat berlebihan terakumulasi menjadi konflik. "Perbedaan itu jangan sampai menyandera kasus."

Pada kesempatan terpisah, anggota Komisi III DPR lainnya, Ahmad Yani (PPP), mengendus adanya pembangkangan visi dan misi oleh penyidik. Penyidik kaget dengan pola baru yang dibawa Abraham, yang ingin KPK berjalan cepat menyelesaikan kasus korupsi.

Karena itu, Yani mengusulkan perlu dilakukan audit kinerja terhadap penyidik KPK. "Abraham pernah berjanji, jika penyidik tidak bagus, akan diganti. Para penyidik KPK saat ini terlalu nyaman dengan kondisi sekarang, dengan segala keistimewaan," jelasnya.

Akan tetapi, juru bicara KPK Johan Budi membantah adanya perpecahan pimpinan KPK hingga terbentuk kubu-kubu. "Tidak ada perpecahan," tegasnya. Meski demikian, Johan mengakui pimpinan KPK terkadang berbeda pendapat.

KPK kini sedang menangani sejumlah kasus besar, di antaranya dugaan korupsi Wisma Atlet, Bank Century, serta proyek Hambalang.

Dibenarkan
Aksi protes penyidik KPK kepada Abraham Samad pada Selasa (13/3) dibenarkan Johan Budi, kemarin. Penyidik KPK dari kepolisian memprotes upaya polisi menarik dua penyidik polisi kembali ke institusinya.

Para penyidik tiba-tiba mendatangi ruangan Abraham. Suara keras mereka didengar Bambang dan Pandu, yang kemudian menenangkan para penyidik itu. Ketiga pemimpin itu menggelar rapat untuk mendengarkan keluhan penyidik.

Menurut Johan, penyidik meminta penjelasan soal permintaan kepolisian menarik dua penyidiknya, Hendy Kurniawan dan Moch Irwan Susanto. Surat penarikan dari kepolisian sudah ada di KPK, tapi belum dijawab.

Polisi pun belum menerima surat pengembalian penyidiknya dari KPK. Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Saud Usman Nasution, pihaknya selalu mendukung kebijakan KPK. (*/X-4)

Hafizd Mukti, hafizd@mediaindonesia.com