Presiden SBY Dituntut Copot Kapolri

Minggu, 07 Oktober 2012 | 06:00

Beritasatu.com

 

Ketua KPK, Abraham Samad usai bertemu Kapolri, Timur Pradopo di Mabes Polri, Jakarta. FOTO: Afriadi Hikmal/JAKARTA GLOBE

Konflik antara KPK dengan Polri yang semakin memanas ini merupakan ekses dari negara yang belum antikorupsi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dituntut harus bersikap cepat terkait kekisruhan antara Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terjadi Sabtu (6/10) dinihari terkait upaya polisi menangkap penyidik KPK Kompol Novel Baswedan.

"Sekarang masalahnya di Polisi. Ancam Kapolri jangan merecoki KPK atau ganti Timur Pradopo," kata Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI) Iberamsjah, kepada Beritasatu.com, semalam.

Menurut dia, tindakan Polri untuk menyeret Novel, penyidik kasus korupsi Korlantas Polri yang menjerat Irjen Djoko Susilo, dengan kasus yang terjadi delapan tahun semakin menjatuhkan citra korps kepolisian di mata publik.

"Kalau tidak juga bersikap maka presiden akan berhadapan dengan rakyat. Analisa politiknya, rakyat mendukung KPK hanya sebagai azas antara saja," ungkap dia.

Iberamsjah menantang sikap ketegasan dari SBY selaku kepala negara dan kepala pemerintahan dalam polemik KPK-Polri ini. Menurutnya, Presiden tidak perlu mempertemukan atau memediasi antara pimpinan Polri dan KPK, tetapi langsung beri sanksi kepada Kapolri. "Presiden bukan wasit. Tapi pengambil keputusan," ujar dia.

Jika Kapolri tidak juga dicopot, Iberamsjah menegaskan Timur Pradopo harus bersikap legowo dan tidak mengutak-atik anggota Polri yang menjadi penyidik di KPK, serta membiarkan penyidik KPK Kompol Novel Baswedan menyelesaikan tugasnya di KPK. "Mau enggak dia (Kapolri) bersikap seperti itu," tantang dia.

Ada Agenda Tersembunyi
Dalam kesempatan berbeda, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Ketum PBNU) itu Hasyim Muzadi berpendapat jika Presiden SBY tidak segera menegur keras Kapolri berarti ada agenda tersembunyi dari pemerintah.

"Presiden seharusnya juga menegur Kapolri, namun hal tersebut tidak terjadi dan kalau dibiarkan berarti ada makna lain," kata Hasyim, di Semarang, kemarin.

Menurut Hasyim, terjadinya konflik antara KPK dengan Polri yang semakin memanas ini merupakan ekses dari negara yang belum antikorupsi dan menjadi preseden buruk. "Negara dan penyelenggara yang seharusnya melindungi serta mendukung KPK ternyata mengecewakan," sesal dia.

Hasyim menilai kriminalisasi terhadap KPK saat ini merupakan bagian dari pelemahan yang tidak berdiri sendiri serta sudah terjadi sejak jabatan Ketua KPK dijabat oleh Antasari Azhar hingga Bibit Samad dan Chandra M. Hamzah. "Dengan adanya penarikan penyidik KPK yang berasal dari kepolisian ini telah mengganggu kinerja KPK secara teknis," tandas dia.

SBY Senin Bicara
Sebaliknya, pemerintah membantah jika Presiden SBY tidak bergerak cepat dalam polemik KPK-Polri ini. Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana mengungkapkan dirinya telah dipanggil presiden untuk menjelaskan duduk perkara insiden yang terjadi Jumat (5/10) malam itu.

Menurut Denny, Presiden SBY menyatakan akan mengeluarkan pernyataan resmi terkait polemik KPK-Polri ini Senin (8/10) besok. “Saya sampaikan bahwa kejadian semalam, adalah rangkaian dari banyak kejadian, termasuk penanganan kasus korupsi simulator SIM,” papar Denny dalam pernyataan tertulis kepada Beritasatu.com.

Denny mengaku dipanggil Presiden SBY, Sabtu sore pukul 17.00 WIB tadi dan berbicara selama 45 menit. Kepada Presiden, Denny menyampaikan seluruh rangkaian polemik Polri dan KPK ini berbaur dengan isu pelemahan KPK. “Yaitu isu dari wacana perubahan UU KPK, penarikan penyidik KPK dari unsur kepolisian, dan penangkapan Novel Baswedan,” tandas Denny.

Untuk diketahui, kisruh antara Polri dan KPK mencapai puncaknya pada Jumat (5/10) malam hingga Sabtu (6/10) dinihari kemarin. Tujuh personil yang terdiri dari Kepolisian Daerah Bengkulu dan  Kepolisian Daerah Jakarta Raya datang ke gedung KPK untuk menangkap Novel karena diduga sebagai pelaku penganiyayaan berat terhadap pencuri  sarang burung walet yang terjadi pada tahun 2004.

Pertentangan antara KPK dan Polri berawal dari sengketa penanganan kasus dugaan  korupsi Simulator di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Mabes Polri. Kemudian  menjalar kepada penarikan 20 anggota Polri yang menjadi penyidik KPK  karena habis masa tugasnya.

Penulis: Rangga Prakoso/ Dhana Kencana/ Wisnu Cipto

 

Partisipasi dalam organisasi

Partisipasi dalam organisasi from drsnurhidayat

Tambokoto - Mantan Pimpinan KPK Turun Gunung ke KPK

Irna Gustia - detikNews
Jakarta Beberapa mantan pimpinan KPK terlihat mendatangi gedung KPK Jl Rasuna Said, Jakarta Selatan saat suasana tegang setelah kehadiran aparat polisi dan Provos dari Polda Bengkulu untuk menangkap penyidik KPK Kompol Novel Baswedan. Mereka memberi dukungan penuh ke KPK.

Dari pantauan detikcom, Sabtu (6/10/2012) pukul 01.30 WIB, para mantan pimpinan KPK ini masih terlihat di lokasi. Bahkan, saat pimpinan KPK Bambang Widjojanto dan Abraham Samad menggelar jumpa pers mengenai kasus ini, para mantan pimpinan KPK itu mendampinginya.

Para pimpinan KPK yang hadir, antara lain Erry Ryana Hardjapamekas, Amien Sunaryadi, dan Junus Husein. Mereka juga tampak berbaur dengan sejumlah aktivis pemberantasan korupsi yang berdemo mendukung KPK. Dari jajaran aktivis, terlihat sejumlah orang, seperti aktivis ICW dan juga ada Bambang Harymurty.

Erry saat ditemui detikcom mengaku dirinya datang untuk berdiskusi dan memberikan masukan sesuai permintaan KPK. Salah satu masukan yang disampaikan Erry antara lain KPK segera berkomunikasi dengan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Selain itu, Erry juga meminta KPK segera mengambil langkah perlindungan bagi pegawai, terutama para penyidik.

Selain para mantan pimpinan KPK, datang juga ke KPK Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Denny saat tiba di gedung KPK mengaku dirinya datang untuk mendukung KPK.

Sebelumnya sejak pukul 20.00 WIB, sejumlah provost dan polisi dari Polda Bengkulu mendatangi gedung KPK. Para polisi ini ingin menangkap Kompol Novel, penyidik KPK yang tidak mau pulang ke Mabes Polri, meski sudah diminta oleh Polri. Menurut polisi, Novel terlibat kasus penganiayaan berat hingga meninggal dunia di Bengkulu pada 2004.

Namun, berdasarkan informasi KPK, Novel mengaku tidak terlibat dalam kasus itu. "Jadi, yang menembak itu anak buahnya, bukan Novel," kata Bambang Widjojanto saat jumpa pers. Dan sejak lama, Novel sebagai atasan telah dikenai sanksi terkait hal ini dan persoalan itu sudah selesai.



(asy/asy)
 

Tambokoto - Mabes Polri Bantah Kirim Provost ke KPK

 

Fajar Pratama - detikNews

Jakarta Malam ini, belasan anggota Provost Mabes Polri serta polisi berseragam preman mendatangi Gedung KPK. Namun Mabes Polri sendiri membantah telah mengirimkan Provost ke KPK.

"Tidak benar! Baru saja saya telepon Karo Provos sudah di rumah dan tidak ada anggota Provost yang ke KPK," tegas Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Suhardi Aliyus, saat dihubungi, Jumat (5/10/2012).

Hal yang sama juga diutarakan oleh Kabag Penum Polri, Kombes Agus Rianto. Menurut Agus, tidak ada anggota dari Provost yang ditugaskan untuk datang ke KPK.

"Nggak ada, mengada-ada itu. Tidak ada anggota yang ditugaskan untuk itu," jelasnya.

Sebelumnya, pantauan detikcom sekitar pukul 20.00 WIB, puluhan polisi berseragam lengkap dan preman itu berdatangan secara bergelombang ke Gedung KPK. Belasan dari mereka terlihat memakai pakaian resmi Provost.

Sebagian besar dari mereka lagi ada yang memakai batik dengan ciri khas sambil memegang walkie-talkie. Tidak hanya di dalam gedung, tapi juga berada di luaran kawasan KPK.

Informasi yang beredar, kedatangan Provost ini untuk menjemput penyidik KPK yang belum kembali ke Mabes Polri. Ada lima penyidik yang tercatat belum 'pulang kampung' ke kesatuan.

Jika benar informasi tersebut, kedatangan Provost itu klop dengan pernyataan Wakil Kapolri Komjen Nanan Sukarna. Nanan memastikan pihaknya bisa memanggil paksa lima penyidik yang tercatat belum 'pulang kampung' ke kesatuan. Langkah ini bisa dilakukan sesegera mungkin.

"Bukan bisa lagi, malah berkewajiban menangkap. Menangkap itu karena tugas, karena kewajiban, tanggung jawab. Menahan itu karena tugas, kewajiban, dan tanggung jawab juga," tegas Nanan, di Jakarta, Jumat (5/10/2012).

Tentunya, panggilan paksa itu memiliki dasar aturannya. Nanan menjelaskan, setiap anggota Polri yang mangkir dari tugas lebih dari 30 hari akan terancam diberhentikan secara tidak hormat atau desersi.

"Ingat, 30 hari belum melapor namanya desersi. Bisa dibilang insubordinasi, termasuk saya juga kalau melanggar," jelasnya.

(mok/mok)

Tambokoto - Prospek Cerah NasDem dan Gerindra

JAKARTA--MICOM: Pengamat politik dari Universita Indonesia (UI) Boni Hargens mengatakan, partai NasDem dan Gerindra cukup memiliki prospek meraih suara pada pemilu 2014. Kedua partai tersebut memiliki komitmen integritas pribadi yang justru mengubah kejenuhan publik terhadap politisi saat ini.

Selain itu, menurutnya, kedua partai tersebut gemilang karena kombinasi beberapa faktor misalnya krisis ketokohan, kejenuhan publik terhadap partai lama, ekspektasi terhadap perubahan yang konkrit. "Semua ini akan membwa gerindra dan NasDem ke posisi atas dalam piramida politik 2014," ujar Boni Hargens di Jakarta, Minggu (30/9).

Parta NasDem dan Gerindra menjadi partai pilihan publik karena akan menjadi pilihan alternatif di tengah banyaknya partai yang kadernya korupsi atau diduga korupsi. Rakyat ingin kebaruan terutama dalam pilihan politik. Bahkan, menurut Boni, krisis ketokohan apalagi tokoh muda saat ini mengharuskan Prabowo akan secara istimewa menjadi capres paling diminati pemilih.

Saat ini, lanjut Boni, rakyat kehilangan sosok pemimpin yang tegas. SBY tidak menjawab keinginan publik untuk tampil tegas. Dengan demikian, sangat masuk akal bila 2014 pemilih SBY beralih ke Prabowo karena faktor ketegasan figur Prabowo.

"Sedangkan NasDem tampil unik dengan toko-tokoh mudanya akan sangat menarik bagi pemilih mengambang. Andaikan Gerindra, NasDem berkoalisi di 2014, pilpres hanya satu putaran. Karena figur-figur alternatif ada di dua partai ini," urainya. (OX/OL-2)