Obama Didesak Soroti Aksi Kekerasan di Papua

TEMPO Interaktif, Washington - Presiden Amerika Serikat Barack Obama didesak untuk menyoroti lemahnya akuntabilitas pasukan keamanan Indonesia di Papua. Lemahnya akuntabilitas selama ini mengakibatkan terus berlanjutnya tindak kekerasan dan pembunuhan di sana.
TEMPO Interaktif, Washington - Presiden Amerika Serikat Barack Obama didesak untuk menyoroti lemahnya akuntabilitas pasukan keamanan Indonesia di Papua. Lemahnya akuntabilitas selama ini mengakibatkan terus berlanjutnya tindak kekerasan dan pembunuhan di sana.

Desakan itu disampaikan oleh Human Rights Watch, lembaga penggiat hak asasi manusia yang bermarkas di Washington, Amerika Serikat, secara tertulis kepada Obama, Rabu 16 November 2011.

Obama akan berkunjung ke Indonesia untuk mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi ke-19 ASEAN dan Konferensi Asia Timur di Nusa Dua, Bali, 17-19 November 2011.

Menurut Deputi Direktur Asia HRW, Elaine Person, Obama harus meningkatkan perhatiannya terhadap aparat penegak hukum Indonesia yang menghukum orang-orang yang menyampaikan pandangannya secara damai mengenai politik, agama, dan lainnya di Papua dan kepulauan Maluku.

HRW mencatat, lebih dari 100 orang ditahan atas penyampaian pendapat mereka secara damai dan bebas. Termasuk mantan pegawai sipil asal Papua Filep Karma yang dihukum 15 tahun penjara setelah mengumumkan kemerdekaan Papua pada Desember 2004 lalu.

"Obama harus memberikan perhatian bahwa selama pasukan yang melakukan kekerasan diganjar hukuman hanya beberapa bulan di penjara sementara aktivis perdamaian dihukum bertahun-tahun, maka Papua tidak akan pernah percaya pada hukum di Indonesia," tutur Pearson.

Pearson mengatakan Obama harus mendesak Yudhoyono untuk mulai memenangkan kepercayaan masyarakat Papua dengan membebaskan tanpa syarat semua tahanan politik.

Obama, kata Pearson, harus menekankan bahwa hak asasi manusia merupakan tantangan utama di Indonesia seperti penyerangan terhadap kelompok penganut agama minoritas, hambatan dalam penyampaian pendapat secara merdeka, dan lemahnya akuntabilitas pasukan keamanan yang menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia khususnya di Papua.
Desakan itu disampaikan oleh Human Rights Watch, lembaga penggiat hak asasi manusia yang bermarkas di Washington, Amerika Serikat, secara tertulis kepada Obama, Rabu 16 November 2011.

Obama akan berkunjung ke Indonesia untuk mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi ke-19 ASEAN dan Konferensi Asia Timur di Nusa Dua, Bali, 17-19 November 2011.

Menurut Deputi Direktur Asia HRW, Elaine Person, Obama harus meningkatkan perhatiannya terhadap aparat penegak hukum Indonesia yang menghukum orang-orang yang menyampaikan pandangannya secara damai mengenai politik, agama, dan lainnya di Papua dan kepulauan Maluku.

HRW mencatat, lebih dari 100 orang ditahan atas penyampaian pendapat mereka secara damai dan bebas. Termasuk mantan pegawai sipil asal Papua Filep Karma yang dihukum 15 tahun penjara setelah mengumumkan kemerdekaan Papua pada Desember 2004 lalu.

"Obama harus memberikan perhatian bahwa selama pasukan yang melakukan kekerasan diganjar hukuman hanya beberapa bulan di penjara sementara aktivis perdamaian dihukum bertahun-tahun, maka Papua tidak akan pernah percaya pada hukum di Indonesia," tutur Pearson.

Pearson mengatakan Obama harus mendesak Yudhoyono untuk mulai memenangkan kepercayaan masyarakat Papua dengan membebaskan tanpa syarat semua tahanan politik.

Obama, kata Pearson, harus menekankan bahwa hak asasi manusia merupakan tantangan utama di Indonesia seperti penyerangan terhadap kelompok penganut agama minoritas, hambatan dalam penyampaian pendapat secara merdeka, dan lemahnya akuntabilitas pasukan keamanan yang menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia khususnya di Papua.

Bangsa Papua Menolak Tawaran NKRI

Jubi---Ribuan masa Papua Barat yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyatakan penolakan terhadap tawaran pemerintah RI melalui UUP4B dan dialog. Massa Bangsa Papua barat itu lebih menuntut referendum untuk menyatakan kemerdekaan politiknya.
Bangsa Papua menyampaikan penolakan tersebut melalui orasi-orasi politik yang di sampaikan secara bergantian oleh masa aksi yang digelar di taman Imbi, kota Jayapura, Senin (14/11).
“Papua……merdeka. Papua…… merdeka. Papua…….merdeka. Refrenduuuum yes. Referenduuuum yes. Refrenduuuum yes. Rakyat Papua tidak meminta kesejahteraan, tidak meminta banyak peraturan dan tidak meminta dialog. Rakyat Papua meminta refrendum. Referendum solusi terakhir bangsa Papua menentukan kemerdekaannya,“ tegas Egi dalam orasi politik di Iaman Imbi sambil menantikan massa dari wilayah Sentani dan Abe bergabung.
Dengan tegas, Egi mengatakan apapun solusinya, pemerintah Indonesia tidak akan pernah membawa keluar orang Papua dari sejumlah persoalan yang terjadi. Orang Papua akan terus berada dalam lingkaran persoalan yang sedang terjadi selagi masih dalam wilayah Indonesia. Semua solusi yang ditawarkan, omong kosong sehingga referendum solusi terbaik mengatasi masalah Papua.
“Apapun solusinya, pemerintah Indonesia tidak akan pernah mensejahterakan orang Papua. Solusi mensejahterakan orang Papua itu omong kosong dari dulu. Dulu bilang otonomi khusus akan mensejahterakan orang Papua. Mana buktinya? Semuanya kan tipu. Sekarag ko mau tipu lagi ka,” tegasnya.
Perempuan gunung ini dengan semangatnya yang berkobar-kobar mengatakan lagi bahwa teriakan bangsa Papua bukan meminta kesejahteraan. Egi melihat teriakan orang Papua hanya meminta pengakuan. Pengakuan terhadap kemerdekaan politik orang Papua yang pernah diraik kemudian dianeksasi pemerintah Indonesia.
“Kami berteriak bukan untuk meminta kesejahteraan atau apa, melainkan kami meminta hanya satu kata. Kami berteriak untuk merdeka. Kemerdekaan itu hak politik kami yang pemerintah Indonesia rebut. Itu yang kami minta,” tegas gadis manis ini.
Asso, kordinator aksi menegaskan kembali yang dikatakan egi. “rakyat Papua tidak meminta kesejahteraan. Bangsa Papua bisa mensejahterakan diri sendiri dengan kekayaan yang melimpah. Pemerintah jangan memberikan tawaran kesejahteraan. Lebih baik pemerintah menjawab tuntutan kemerdekaan politik agar bangsa Papua bisa mengatur kesejahteraannya,” ujarnya.
Saul Bomay mewakili tapol/napol mengatakan tawaran dialog itu hanyalah jalan mempersiapkan peti mayat untuk orang Papua. “Stop segala macam tawaran. Solusi terakhir masalah Papua adalah referendum,” tegasnya disambut aplus masa.
Setelah orasi bergantian, KNPB membacakan pernyataan sikapnya. Dari 7 pernyatan sikap yang disampaikan, salah satu poinnya mengenai referendum. “Solusi final sebagai penyelesaian masalah Bangsa Papua Barat adalah melaksanakan referendum ulang untuk memberikan kebebasan pilihan bagi bangsa Papua Barat untuk tetap NKRI atau Merdeka,” tegasnya. (Jubi/Voxpopa)

Blogger: TAMBOKOTO - Create post

Blogger: TAMBOKOTO - Create post

PENYELESAIAN KONFLIK PAPUA DPR Tuntut Niat Baik Pemerintah - Lapau Adjo

PENYELESAIAN KONFLIK PAPUA DPR Tuntut Niat Baik Pemerintah - Lapau Adjo

Reshuffle Pilihan Sulit Bagi SBY

Perombakan kabinet Indonesia Bersatu II

telah diumumkan Presiden SBY .Terdapat 7 menteri baru dan satu Kepala BIN. Meskipun Presiden berupaya semaksimal mungkin mengadopsi semua kepentingan tapi masih saja banyak komentar dan tudingan bahwa kabinet Indonesia II ini tidak seperti yg diharapkan. Banyak tokoh2 politik yg pesimis, kabinet ini tidak akan mencapai target sasaran yg ditentukan . Dan banyak yg berpendapat bahwa nama yg dipilih bukan the right man in the right place .Meskipun begitu tentu kabinet tidak akan berobah lagi. Presiden SBY telah melantik dan para menteri akan segera bekerja .Ada Parpol yg selama ini petantang petentang dan mencoba menggertak Presiden , sekarang senyap tidak bersuara. Disini kita melihat parpol hanya melihat dari segi kepentingannya sendiri, bukan demi kepentingan nasional atau bersama .Dan juga adanya selisih pendapat antara mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad dengan sekertaris negara Sudi Silalahi ,menimbulkan berbagai macam interprestasi . Hubungan antara parpol dan pemerintah dibelakang hari atau kesepakatan koalisi akan menjadi rapuh. Tapi semoga kita bisa melewati ujian ini. Karena kalau Kabinet ini gagal ,kita tidak tahu lagi bagaimana nasib negeri ini .Kita telah lihat bagaimana mahasiswa dan para buruh juga sudah tidak sabaran melihat kenyataan yg ada . Sementara para politikus masih bermain main dengan kekuasaan .Tidak mengutamakan kepentingan rakyat tapi malah melakukan akrobat politik , bersilat lidah yg tak berguna .Tidak terlihat adanya politikus yg negarawan . Sungguh disayangkan sepak terjang para politikus tersebut

Review

WebSite Reviews - What others are saying about our site: