Kenaikan Harga Ditunda, Demo Jalan Terus

  

 

Tim Liputan 6 SCTV

31/03/2012 17:08

Liputan6.com, Surabaya: Pasca ditundanya kenaikan harga BBM, unjuk rasa tolak kenaikan terus berlanjut. Di Surabaya, Sabtu (31/3), aksi demo mahasiswa berakhir bentrok dan dibubarkan paksa.

Semula aksi unjuk rasa 40 elemen mahasiswa Surabaya ini berjalan tertib. Kericuhan muncul saat sejumlah aktivis dan mahasiswa yang hendak berorasi di tengah Jalan Embong Malang, Surabaya, menolak ditertibkan.

Polisi membubarkan aksi blokir jalan ini karena mengganggu ketertiban dan menghambat pengguna jalan. Polisi menahan sembilan demonstran.

Di Sukoharjo, Jawa Tengah, mahasiswa membakar boneka dan keranda bertuliskan SBY, Budiono, dan nama-nama kader Partai Demokrat yang tersandung kasus korupsi. Asap yang mengepul pekat mengganggu para pengguna jalan sehingga lalulintas di depan kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta macet total sepanjang satu kilometer. Mahasiswa juga mengajak petugas SPBU untuk berorasi menolak kenaikan harga BBM dan menuntut SBY untuk turun.

Di Ambon, Maluku, tidak peduli dengan penundaan kenaikan harga BBM, mahasiswa Universitas Pattimura, Ambon, juga tetap menggelar unjuk rasa. Polisi terpaksa membubarkan dan memburu mahasiswa karena mencoba menghentikan mobil berplat merah dan memblokir jalan. Sejumlah mahasiswa yang diduga provokator akhirnya ditahan. (YUS)

Kwik Kian Gie: Subsidi BBM itu Bohong!

Maret 21, 2012 by A Nizami

 Di bawah adalah tulisan Kwik Kian Gie yang menyatakan Subsidi BBM adalah bohong. Jika kita teliti, itu memang benar.
Sesungguhnya biaya produksi minyak dari menggali minyak, kilang, hingga distribusi ke Pom Bensin menurut KKG adalah US$ 10/brl. Ada baiknya kita naikan saja jadi US$ 15/brl untuk memberi keuntungan bagi pendukung Neoliberalisme yang mengatakan Subsidi BBM itu ada. Itu sudah termasuk keuntungan yang cukup besar bagi para operator dan distributor.
Buat yang ragu angkanya bisa lihat data komponen biaya dari website pemerintah AS:
http://www.eia.gov/petroleum/gasdiesel
Di situ dijelaskan biaya minyak mentah 72% dari harga jual, pengilangan 12%, Distribusi dan Pemasaran 5%, Pajak 11%.
Taruhlah rate 1 US$ = Rp 10.000 dan 1 barrel = 159 liter.
Jika harga minyak Rp 4.500/liter, artinya Rp 715.500/brl atau US$ 71/brl.
Jadi dengan biaya produksi hanya US$ 15/brl dan harga jual US$ 71/brl, sebetulnya pemerintah untung US$ 56/brl. Bayangkan jika produksi BBM kita 1 tahun 350 juta barel. Pemerintah untung US$ 19,6 milyar atau Rp 196 trilyun/tahun.
Itu kalau pakai harga “Subsidi” Rp 4.500/liter. Kalau pakai harga Pertamax yang Rp 9000/liter, pemerintah untung Rp 392 trilyun/tahun.

Tapi bagaimana dengan harga minyak dunia yang misalnya US$ 120/brl? Bukankah kita rugi US$ 79/brl?

Benar kalau kita adalah negara bukan penghasil minyak seperti Singapura atau Jepang yang harus beli minyak dari negara lain.

Tapi Indonesia memproduksi sendiri minyaknya sebesar 907 ribu barel/hari. Bahkan mungkin lebih jika tidak dikadali perusahaan minyak asing yang mengelola 90% minyak kita. Sementara kebutuhan BBM “Subsidi” itu hanya 740 ribu bph. Jadi masih untunglah pemerintah. Mau harga minyak dunia naik sampai US$ 200/brl pun sebetulnya biaya produksi minyak di Indonesia tidak akan berubah. Paling banter cuma US$ 15/brl.
Cuma ya itu beda pemikiran ekonom kerakyatan atau Islam dibanding ekonom Neoliberal yang berpihak pada perusahaan-perusahaan minyak asing. Meski untung, mereka tetap bilang rugi.
Padahal minyak itu adalah milik bersama rakyat Indonesia. Bukan milik perusahaan minyak atau pemerintah Indonesia. Jadi tak pantas dijual dengan harga “Internasional”.

Simulasi Harga Minyak dalam bentuk XLS bisa didownload di sini:

http://www.mediafire.com/?jez4ynm4vzt

Kita akan tahu bahwa meski harga minyak dunia US$ 200/brl, Indonesia tetap untung dgn harga Rp 4500/ltr atau US$ 71 brl mengingat biaya produksi hanya US$ 15/brl.

Lihat perbandingan beda pandangan antara pemahaman untung/rugi penjualan minyak antara pemikiran Ekonom Islam/Rakyat dengan Ekonom Neoliberal yang dipengaruhi Yahudi.

Di zaman Nabi ada Yahudi yang menjual air dengan harga tinggi kepada rakyat. Harap diketahui, hingga sekarang harga air di Arab Saudi lebih mahal daripada harga minyak karena air di sana sangat langka. Namun setelah dibeli ummat Islam sumur airnya, Nabi membagikannya gratis kepada rakyat. Ini karena rakyat harus bisa mendapatkan kebutuhan hidupnya dengan mudah.

Perbandingan di bawah dengan asumsi:

1 barel = 159 liter

1 US$ = Rp 10.000

Produksi minyak Indonesia = 907 ribu bph

Kebutuhan BBM “Subsidi” dgn harga Rp 4500/ltr (US$ 71/brl) = 740 ribu bph

Total biaya produksi minyak Indonesia = US$ 15/brl

	HARGA MINYAK DUNIA (US$/BRL)
Persepsi Untung/Rugi	60	120	200	400
Ekonom Islam/Rakyat	56	56	56	56
Ekonom Neoliberal	11	-49	-129	-329

Saat harga “Minyak Dunia” tinggi, kaum Neolib memandang Indonesia rugi. Padahal dibanding biaya produksi yang tetap, sebetulnya untung.

Anggito Abimanyu, salah satu fundamentalis neo-liberal Indonesia yang selalu bersikeras menaikkan harga BBM dengan alasan “mengurangi beban subsidi BBM“, mengakui bahwa selama ini tidak pernah ada subsidi dalam BBM. “Masih ada surplus penerimaan BBM dibanding biaya yang dikeluarkan,” katanya dalam acara talkshow di TVOne hari Senin (13/03/2012), terkait rencana kenaikan harga BBM akibat kenaikan harga BBM dunia. Anggito menjadi salah satu narasumber bersama Kwik Kian Gie dan Wamen ESDM. Mungkin Anggito tidak akan pernah memberikan pengakuan seperti itu kalau saja tidak karena ada Kwik Kian Gie yang telah lama menyampaikan pendapatnya bahwa isu “subsidi” adalah pembohongan publik, dan pendapat itu diulangi lagi dalam acaratalkshow tersebut di atas. http://muslimdaily.net/opini/opini-17/anggito-abimanyu-selama-ini-tidak-pernah-ada-subsidi-bbm.html Jika pun “benar” Pemerintah rugi, bisa jadi Pertamina dipaksa membeli minyak Indonesia yang 90% dikelola oleh perusahaan2 minyak AS seperti Chevron dan Exxon dengan harga New York. Jika begitu, solusinya adalah di Nasionalisasi. Cina dan Norwegia mengelola minyak mereka dengan BUMN mereka. Arab Saudi, Iran, dan Venezuela juga sudah menasionalisasi perusahaan minyak asing yang dulu memonopoli minyak mereka. Sekarang mereka makmur karena penerimaannya bertambah karena tidak dibohongi oleh perusahaan2 minyak asing. http://infoindonesia.wordpress.com/2009/06/30/selama-kekayaan-alam-dirampok-asing-indonesia-akan-terus-miskin/ Selama 90% kekayaan alam kita dikuasai asing, selama itu pula Indonesia melarat. Harga minyak naik, bukannya untung malah rugi karena ceritanya “Subsidi” bertambah berat. Harga minyak turun juga “Mengeluh” karena penerimaan berkurang. Tidak pernah bersyukur makanya kena siksa Allah terus. “Tuhanmu memaklumkan; “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.” [Ibrahim 7] Satu wujud syukur kita dengan kekayaan alam kita adalah dengan mengelolanya sendiri sehingga bisa menikmati seluruh hasilnya. Bukan justru mengabaikannya dan menyerahkannya ke pihak asing sehingga akhirnya asinglah yang menikmati hasilnya sementara rakyat Indonesia jadi miskin dan melarat.

http://www.kaskus.us/showthread.php?t=6494160

BBM DISUBSIDI ADALAH OMONG KOSONG

Percakapan antara Djadjang dan Mamad

Oleh Kwik Kian Gie

Pemerintah berencana tidak membolehkan kendaraan berpelat hitam membeli bensin premium, karena harga Rp. 4.500 per liter jauh di bawah harga pokok pengadaannya. Maka pemerintah rugi besar yang memberatkan APBN.

Apakah benar begitu ? Kita ikuti percakapan antara Djadjang dan Mamad. Djadjang (Dj) seorang anak jalanan yang logikanya kuat dan banyak baca. Mamad (M) seorang Doktor yang pandai menghafal. Dj : Mad, apa benar sih pemerintah mengeluarkan uang tunai yang lebih besar dari harga jualnya untuk setiap liter bensin premium ? M : Benar, Presiden SBY pernah mengatakan bahwa semakin tinggi harga minyak mentah di pasar internasional, semakin besar uang tunai yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengadakan bensin. Indopos tanggal 3 Juli 2008 mengutip SBY yang berbunyi : “Jika harga minyak USD 150 per barrel, subsidi BBM dan listrik yang harus ditanggung APBN Rp. 320 trilyun. Kalau USD 160, gila lagi. Kita akan keluarkan (subsidi) Rp. 254 trilyun hanya untuk BBM.” Dj : Jadi apa benar bahwa untuk mengadakan 1 liter bensin premium pemerintah mengeluarkan uang lebih dari Rp. 4.500 ? Kamu kan doktor Mad, tolong jelaskan perhitungannya bagaimana ? M : Gampang sekali, dengarkan baik-baik. Untuk mempermudah perhitungan buat kamu yang bukan orang sekolahan, kita anggap saja 1 USD = Rp. 10.000 dan harga minyak mentah USD 80 per barrel. Biaya untuk mengangkat minyak dari perut bumi (lifting) + biaya pengilangan (refining) + biaya transportasi rata-rata ke semua pompa bensin = USD 10 per barrel. 1 barrel = 159 liter. Jadi agar minyak mentah dari perut bumi bisa dijual sebagai bensin premium per liternya dikeluarkan uang sebesar (USD 10 : 159) x Rp. 10.000 = Rp. 628,93 – kita bulatkan menjadi Rp. 630 per liter. Harga minyak mentah USD 80 per barrel. Kalau dijadikan satu liter dalam rupiah, hitungannya adalah : (80 x 10.000) : 159 = Rp. 5.031,45. Kita bulatkan menjadi Rp. 5.000. Maka jumlah seluruhnya kan Rp. 5.000 ditambah Rp. 630 = Rp. 5.630 ? Dijual Rp. 4.500. Jadi rugi sebesar Rp. 1.130 per liter (Rp. 5.630 – Rp. 4.500). Kerugian ini yang harus ditutup oleh pemerintah dengan uang tunai, dan dinamakan subsidi. Dj : Hitung-hitunganmu aku ngerti, karena pernah diajari ketika di SD dan diulang-ulang terus di SMP dan SMA. Tapi yang aku tak paham mengapa kau menghargai minyak mentah yang milik kita sendiri dengan harga minyak yang ditentukan oleh orang lain ? M : Lalu, harus dihargai dengan harga berapa ? Dj : Sekarang ini, minyak mentahnya kan sudah dihargai dengan harga jual dikurangi dengan harga pokok tunai ? Hitungannya Rp. 4.500 – Rp. 630 = Rp. 3.870 per liter ? Kenapa pemerintah dan kamu tidak terima ? Kenapa harga minyak mentahnya mesti dihargai dengan harga yang Rp. 5.000 ? M : Kan tadi sudah dijelaskan bahwa harga minyak mentah di pasar dunia USD 80 per barrel. Kalau dijadikan rupiah dengan kurs 1 USD = Rp. 10.000 jatuhnya kan Rp. 5.000 (setelah dibulatkan ke bawah). Dj : Kenapa kok harga minyak mentahnya mesti dihargai dengan harga di pasar dunia ? M : Karena undang-undangnya mengatakan demikian. Baca UU no. 22 tahun 2001 pasal 28 ayat 2. Bunyinya : “Harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar.” Nah, persaingan usaha dalam bentuk permintaan dan penawaran yang dicatat dan dipadukan dengan rapi di mana lagi kalau tidak di New York Mercantile Exchange atau disingkat NYMEX ? Jadi harga yang ditentukan di sanalah yang harus dipakai untuk harga minyak mentah dalam menghitung harga pokok. Dj : Paham Mad. Tapi itu akal-akalannya korporat asing yang ikut membuat Undang-Undang no. 22 tahun 2001 tersebut. Mengapa bangsa Idonesia yang mempunyai minyak di bawah perut buminya diharuskan membayar harga yang ditentukan oleh NYMEX ? Itulah sebabnya Mahkamah Konstitusi menyatakannya bertentangan dengan konstitusi kita. Putusannya bernomor 002/PUU-I/2003 yang berbunyi : “Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi : “Harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.” M : Kan sudah disikapi dengan sebuah Peraturan Pemerintah (PP) ? Dj : Memang, tapi PP-nya yang nomor 36 tahun 2004, pasal 27 ayat (1) masih berbunyi : “Harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi, keuali Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil, DISERAHKAN PADA MEKANISME PERSAINGAN USAHA YANG WAJAR, SEHAT DAN TRANSPARAN”. Maka sampai sekarang istilah “subsidi” masih dipakai terus, karena yang diacu adalah harga yang ditentukan oleh NYMEX. M : Jadi kalau begitu kebijakan yang dinamakan “menghapus subsidi” itu bertentangan dengan UUD kita ? Dj : Betul. Apalagi masih saja dikatakan bahwa subsidi sama dengan uang tunai yang dikeluarkan. Ini bukan hanya melanggar konstitusi, tetapi menyesatkan. Uang tunai yang dikeluarkan untuk minyak mentah tidak ada, karena milik bangsa Indonesia yang terdapat di bawah perut bumi wilayah Republik Indonesia. Menurut saya jiwa UU no. 22/2001 memaksa bangsa Indonesia terbiasa membayar bensin dengan harga internasional. Kalau sudah begitu, perusahaan asing bisa buka pompa bensin dan dapat untung dari konsumen bensin Indonesia. Maka kita sudah mulai melihat Shell, Petronas, Chevron. M : Kembali pada harga, kalau tidak ditentukan oleh NYMEX apakah mesti gratis, sehingga yang harus diganti oleh konsumen hanya biaya-biaya tunainya saja yang Rp. 630 per liternya ? Dj : Tidak. Tidak pernah pemerintah memberlakukan itu dan penyusun pasal 33 UUD kita juga tidak pernah berpikir begitu. Sebelum terbitnya UU nomor 22 tahun 2001 tentang Migas, pemerintah menentukan harga atas dasar kepatutan, daya beli masyarakat dan nilai strategisnya. Sikap dan kebijakan seperti ini yang dianggap sebagai perwujudan dari pasal 33 UUD 1945 yang antara lain berbunyi : ”Barang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” Dengan harga Rp. 2.700 untuk premium, harga minyak mentahnya kan tidak dihargai nol, tetapi Rp. 2.070 per liter (Rp. 2.700 – Rp. 630). Tapi pemerintah tidak terima. Harus disamakan dengan harga NYMEX yang ketika itu USD 60, atau sama dengan Rp. 600.000 per barrel-nya atau Rp. 3.774 (Rp. 600.000 : 159) per liternya. Maka ditambah dengan biaya-biaya tunai sebesar Rp. 630 menjadi Rp. 4.404 yang lantas dibulatkan menjadi Rp. 4.500. Karena sekarang harga sudah naik lagi menjadi USD 80 per barrel pemerintah tidak terima lagi, karena maunya yang menentukan harga adalah NYMEX, bukan bangsa sendiri. Dalam benaknya, pemerintah maunya dinaikkan sampai ekivalen dengan harga minyak mentah USD 80 per barrel, sehingga harga bensin premium menjadi sekitar Rp. 5.660, yaitu: Harga minyak mentah : USD 80 x 10.000 = Rp. 800.000 per barrel. Per liternya Rp. 800.000 : 159 = Rp. 5.031, ditambah dengan biaya-biaya tunai sebesar Rp. 630 = Rp. 5.660 Karena tidak berani, konsumen dipaksa membeli Pertamax yang komponen harga minyak mentahnya sudah sama dengan NYMEX. M : Kalau begitu pemerintah kan kelebihan uang tunai banyak sekali, dikurangi dengan yang harus dipakai untuk mengimpor, karena konsumsi sudah lebih besar dibandingkan dengan produksi. Dj : Memang, tapi rasanya toh masih kelebihan uang tunai yang tidak jelas ke mana perginya. Kaulah Mad yang harus meneliti supaya diangkat menjadi Profesor.

Bisikan maut

surgamakalah.com

EMAS, Pertahanan Terakhir Kemakmuran Bangsa Ini!

George A. Maley, seorang eksekutif Freeport-McMoran pada tahun 1996 menuliskan dalam bukunya “Grasberg” bahwa gunung tambang emas di Papua memiliki cadangan emas terbesar di dunia. Menurut data tahun 1995, di areal Grasberg saja tersimpan cadangan bijih tembaga sebesarr 40,3 miliar pon dan emas sebesar 52,1 juta ons, dan masih akan terus menguntungkan hingga tahun 2040. Freeport-McMoran Copper & Gold yang menambang emas di Papua di tambang Erstberg (sejak 1967) dan Grasberg (sejak 1988), menambang emas sebanyak minimal 300 ton setiap tahunnya.
Gunung Grasberg di Papua Merupakan Tambang Emas Terbesar di Dunia. Jutaan ton emas & tembaga dibawa ke Amerika via Laut Arafura.
Seorang jurnalis CNN section Indonesia pada tahun 1980-an pernah terbang di ketinggian dengan helikopter di atas gunung emas Freeport di Papua dan dia menyatakan kesaksiannya : “Dari ketinggian, gunung tersebut berkilauan ditimpa sinar matahari. Butiran-butiran emas tersebut sangat mudah didapat, berserakan di atas tanah sehingga tak perlu lagi teknologi hebat untuk memisahkannya dengan tanah.”
Forbes Wilson melakukan sebuah penelitian yang kemudian disatukan dalam sebuah buku berjudul “The Conquest of Cooper Mountain” dan menyebut bahwa gunung tersebut sebagai harta karun terbesar yang untuk memperolehnya tidak perlu menyelam lagi karena semua harta karun itu telah terhampar di permukaan tanah. Dari udara, tanah di sekujur gunung tersebut berkilauan ditimpa sinar mentari. Riset Wilson ini juga pernah dikutip oleh Lisa Pease dan dimuat di majalah Probe dengan judul “JFK, Indonesia, CIA and Freeport”. Lima tahun kemudian, harian Kompas memuatnya dengan judul “Freeport McMoran, Soekarno dan rakyat Irian”. (1)
_____
Ada 3 cara halus bagaimana perampokan ekonomi dilakukan ‘bangsa maju’ terhadap ‘bangsa tertinggal’. Ada satu cara kasar (2) dan satu lagi cara ‘pertengahan’.
Tiga cara halus itu diantaranya menarik simpanan suatu negara ke negara lain dengan cara mengiming-imingi keuntungan besar kepada bangsa lemah untuk membeli aset-aset keuangan, seperti bonds (surat utang) dan deposito di negara maju. Cara ini menarik masuk dana ke negara besar sekaligus melemahkan sektor riil di negara berkembang yang menanamkan dananya. Padahal resikonya sama besarnya dengan keuntungannya. Dua cara lain adalah Segniorage dan Pinjaman dengan Bunga. Pinjaman dengan bunga ini mudah sekali dipahami cara kerjanya, karena pada tingkat individu juga kerap terjadi. Hutang tak terbayar karena bunga-berbunga bisa membuat kita melepaskan aset dan jatuh miskin.


Opini Kebablasan

Soekarno, CIA dan Jatuhnya Freeport Ke Tangan Amerika
Bermula dari memburuknya hubungan Soekarno dengan Belanda, disusul dengan usaha pembunuhan atas Soekarno (Soekarno menuduh Belanda sebagai dalang usaha pembunuhan atas dirinya), Soekarno mengeluarkan kebijakan nasionalisasi aset kemudian menyita semua kepemilikan usaha Belanda. Tentu kebijakan ini merugikan kepentingan bisnis Amerika, apalagi salah satu perusahaan Amerika, Freeport Sulphur Company, sudah teken kontrak untuk mengeksplorasi kekayaan alam Papua (baca: Freeport).




CIA tidak tinggal diam, setelah gagal membentuk pemerintahan Pro-Barat melalui pemilu Tahun 1958, Deputy Direktur Perencanaan CIA, Frank Wisner, menggelar Operasi Hike. Operasi yang bertujuan membentuk tentara bayaran. Terdiri dari puluhan ribu warga Indonesia yang dipersenjatai dengan harapan dapat menggulingkan pemerintahan Soekarno.

Selain kegiatan paramiliter, CIA juga melancarkan perang psikologis untuk mendiskreditkan Soekarno, seperti menyebar isu bahwa Soekarno telah dirayu oleh seorang pramugari Soviet. Untuk itu, Sheffield Edwards, Kepala Keamanan CIA, meminta Kepala Kepolisian Los Angeles untuk membantu pembuatan film porno untuk melawan Sukarno, seolah-olah menunjukkan Sukarno-lah pelakunya. Pihak lain yang terlibat dalam upaya ini adalah Robert Maheu, Bing Crosby dan saudaranya.

CIA berusaha mempertahankan keberlangsungan program ini, tapi salah satu 'tentara bayaran' tertangkap saat akan melakukan pemboman. Semua bukti menjurus kepada keterlibatan CIA tak terbantahkan. Namun CIA tetap mengelak. Soekarno tidak gentar, dia menggalang semua kekuatan yang setia kepadanya dan menghancurkan semua pemberontakan yang didukung oleh CIA.

Ketika masa pemerintahan Kennedy, Amerika punya kebijakan lain. Dasar pijakannya adalah, Kennedy berpandangan bahwa akrabnya Soekarno dengan Komunis lebih disebabkan karena Soekarno membutuhkan bantuan senjata dan ekonomi. Bukan karena Soekarno memang seorang Komunis. Terbukti pada tahun 1948 Soekarno memadamkan pemberontakan komunis. Bahkan Departemen Luar Negeri di Amerika Serikat mengakui bahwa Sukarno lebih nasionalis ketimbang Komunis.

Namun sengketa Irian Barat menimbulkan dilema bagi Amerika. Satu sisi Belanda adalah sekutu dekat, di sisi lain Amerika pun tengah berusaha menggandeng Indonesia. Akhirnya, Kennedy menekan Belanda di belakang layar untuk mundur dari Irian Barat. Belanda pun mundur. Mundurnya Belanda membuat perjanjian kerjasama Freeport dengan East Borneo Company mentah kembali. Freeport semakin marah begitu mengetahui Kennedy juga akan memberikan bantuan 11 juta Dollar kepada Indonesia.

Menurut banyak pihak, peristiwa pembunuhan Kennedy tidak lepas dari kebijakan-kebijakan Kennedy yang tidak mewakili kepentingan kaum globalis.

Hingga pada masa Johnson tahun 1963, semua berbalik 180 derajat. Johnson mengurangi program bantuan atas Indonesia. Salah seorang tokoh di belakang keberhasilan Johnson, termasuk dalam kampanye pemilihan presiden AS tahun 1964, adalah Augustus C.Long, salah seorang anggota dewan direksi Freeport (perusahaan yang gagal mengeksplorasi papua) yang terpukul dengan kebijakan Soekarno dimana 60% laba perminyakan harus diserahkan kepada Indonesia.

Perlu kita ketahui, Augustus C.Long adalah orang yang punya pengaruh di Amerika kala itu. Selain dekat dengan CIA dan tokoh Globalis berpengaruh , Rockefeller, dia juga pernah menjabat posisi strategis dalam pemerintahan Amerika sebagai anggota dewan penasehat intelejen kepresidenan AS untuk masalah luar negeri. Badan ini memiliki pengaruh sangat besar untuk menentukan operasi rahasia AS di negara-negara tertentu. Dan Long diyakini sebagai salah satu tokoh yang merancang kudeta terhadap Soekarno.

Hingga pada akhirnya Soekarno lengser dan Indonesia dipimpin oleh Soeharto. Tentu saja peristiwa ini terjadi atas rekayasa Amerika.

Naiknya Soeharto ke tampuk pimpinan membuat Freeport Sulphur Company bernapas lega. ketika UU no 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang draftnya dirancang di Jenewa-Swiss, dan didektekan oleh Rockefeller, disahkan tahun 1967, maka perusahaan asing pertama yang kontraknya ditandatangani Suharto adalah Freeport Sulphur Company! Inilah kali pertama kontrak pertambangan yang baru dibuat. Jika di zaman Soekarno kontrak-kontrak dengan perusahaan asing selalu menguntungkan Indonesia, maka sejak Suharto berkuasa, kontrak-kontrak seperti itu malah merugikan Indonesia.

Berikut diantara kerugian-kerugian yang tercatat dalam perjanjian (dikutip dari eramuslim.com) :

Perusahaan yang digunakan adalah Freeport Indonesia Incorporated, yakni sebuah perusahaan yang terdaftar di Delaware, Amerika Serikat, dan tunduk pada hukum Amerika Serikat. Dengan lain perkataan, perusahaan ini merupakan perusahaan asing, dan tidak tunduk pada hukum Indonesia.Tidak ada kewajiban bagi Freeport untuk melakukan community development. Akibatnya, keberadaan Freeport di Irian Jaya tidak memberi dampak positif secara langsung terhadap masyarakat setempat. Pada waktu itu, pertambangan tembaga di Pulau Bougenville harus dihentikan operasinya karena gejolak sosial.
Pengaturan perpajakan sama sekali tidak sesuai dengan pengaturan dalam UU Perpajakan yang berlaku, baik jenis pajak maupun strukturnya. Demikian juga dengan pengaturan dan tarif depresiasi yang diberlakukan. Misalnya Freeport tidak wajib membayar PBB atau PPN.

 Opini Kebablasan

Categories: internasional, Politik, Bisnis

Soekarno, CIA dan Jatuhnya Freeport Ke Tangan Amerika

 

Jumat, 17 Desember 2010

Bermula dari memburuknya hubungan Soekarno dengan Belanda, disusul dengan usaha pembunuhan atas Soekarno (Soekarno menuduh Belanda sebagai dalang usaha pembunuhan atas dirinya), Soekarno mengeluarkan kebijakan nasionalisasi aset kemudian menyita semua kepemilikan usaha Belanda. Tentu kebijakan ini merugikan kepentingan bisnis Amerika, apalagi salah satu perusahaan Amerika, Freeport Sulphur Company, sudah teken kontrak untuk mengeksplorasi kekayaan alam Papua (baca: Freeport).


CIA tidak tinggal diam, setelah gagal membentuk pemerintahan Pro-Barat melalui pemilu Tahun 1958, Deputy Direktur Perencanaan CIA, Frank Wisner, menggelar Operasi Hike. Operasi yang bertujuan membentuk tentara bayaran. Terdiri dari puluhan ribu warga Indonesia yang dipersenjatai dengan harapan dapat menggulingkan pemerintahan Soekarno.

Selain kegiatan paramiliter, CIA juga melancarkan perang psikologis untuk mendiskreditkan Soekarno, seperti menyebar isu bahwa Soekarno telah dirayu oleh seorang pramugari Soviet. Untuk itu, Sheffield Edwards, Kepala Keamanan CIA, meminta Kepala Kepolisian Los Angeles untuk membantu pembuatan film porno untuk melawan Sukarno, seolah-olah menunjukkan Sukarno-lah pelakunya. Pihak lain yang terlibat dalam upaya ini adalah Robert Maheu, Bing Crosby dan saudaranya.

CIA berusaha mempertahankan keberlangsungan program ini, tapi salah satu 'tentara bayaran' tertangkap saat akan melakukan pemboman. Semua bukti menjurus kepada keterlibatan CIA tak terbantahkan. Namun CIA tetap mengelak. Soekarno tidak gentar, dia menggalang semua kekuatan yang setia kepadanya dan menghancurkan semua pemberontakan yang didukung oleh CIA.

Ketika masa pemerintahan Kennedy, Amerika punya kebijakan lain. Dasar pijakannya adalah, Kennedy berpandangan bahwa akrabnya Soekarno dengan Komunis lebih disebabkan karena Soekarno membutuhkan bantuan senjata dan ekonomi. Bukan karena Soekarno memang seorang Komunis. Terbukti pada tahun 1948 Soekarno memadamkan pemberontakan komunis. Bahkan Departemen Luar Negeri di Amerika Serikat mengakui bahwa Sukarno lebih nasionalis ketimbang Komunis.

Namun sengketa Irian Barat menimbulkan dilema bagi Amerika. Satu sisi Belanda adalah sekutu dekat, di sisi lain Amerika pun tengah berusaha menggandeng Indonesia. Akhirnya, Kennedy menekan Belanda di belakang layar untuk mundur dari Irian Barat. Belanda pun mundur. Mundurnya Belanda membuat perjanjian kerjasama Freeport dengan East Borneo Company mentah kembali. Freeport semakin marah begitu mengetahui Kennedy juga akan memberikan bantuan 11 juta Dollar kepada Indonesia.

Menurut banyak pihak, peristiwa pembunuhan Kennedy tidak lepas dari kebijakan-kebijakan Kennedy yang tidak mewakili kepentingan kaum globalis.

Hingga pada masa Johnson tahun 1963, semua berbalik 180 derajat. Johnson mengurangi program bantuan atas Indonesia. Salah seorang tokoh di belakang keberhasilan Johnson, termasuk dalam kampanye pemilihan presiden AS tahun 1964, adalah Augustus C.Long, salah seorang anggota dewan direksi Freeport (perusahaan yang gagal mengeksplorasi papua) yang terpukul dengan kebijakan Soekarno dimana 60% laba perminyakan harus diserahkan kepada Indonesia.

Perlu kita ketahui, Augustus C.Long adalah orang yang punya pengaruh di Amerika kala itu. Selain dekat dengan CIA dan tokoh Globalis berpengaruh , Rockefeller, dia juga pernah menjabat posisi strategis dalam pemerintahan Amerika sebagai anggota dewan penasehat intelejen kepresidenan AS untuk masalah luar negeri. Badan ini memiliki pengaruh sangat besar untuk menentukan operasi rahasia AS di negara-negara tertentu. Dan Long diyakini sebagai salah satu tokoh yang merancang kudeta terhadap Soekarno.

Hingga pada akhirnya Soekarno lengser dan Indonesia dipimpin oleh Soeharto. Tentu saja peristiwa ini terjadi atas rekayasa Amerika.

Naiknya Soeharto ke tampuk pimpinan membuat Freeport Sulphur Company bernapas lega. ketika UU no 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang draftnya dirancang di Jenewa-Swiss, dan didektekan oleh Rockefeller, disahkan tahun 1967, maka perusahaan asing pertama yang kontraknya ditandatangani Suharto adalah Freeport Sulphur Company! Inilah kali pertama kontrak pertambangan yang baru dibuat. Jika di zaman Soekarno kontrak-kontrak dengan perusahaan asing selalu menguntungkan Indonesia, maka sejak Suharto berkuasa, kontrak-kontrak seperti itu malah merugikan Indonesia.

Berikut diantara kerugian-kerugian yang tercatat dalam perjanjian :

* Perusahaan yang digunakan adalah Freeport Indonesia Incorporated, yakni sebuah perusahaan yang terdaftar di Delaware, Amerika Serikat, dan tunduk pada hukum Amerika Serikat. Dengan lain perkataan, perusahaan ini merupakan perusahaan asing, dan tidak tunduk pada hukum Indonesia.

* Tidak ada kewajiban bagi Freeport untuk melakukan community development. Akibatnya, keberadaan Freeport di Irian Jaya tidak memberi dampak positif secara langsung terhadap masyarakat setempat. Pada waktu itu, pertambangan tembaga di Pulau Bougenville harus dihentikan operasinya karena gejolak sosial.

* Pengaturan perpajakan sama sekali tidak sesuai dengan pengaturan dalam UU Perpajakan yang berlaku, baik jenis pajak maupun strukturnya. Demikian juga dengan pengaturan dan tarif depresiasi yang diberlakukan. Misalnya Freeport tidak wajib membayar PBB atau PPN.
 

Tambokoto - Petral Tetap Menjadi Sole Trading Arm Pertamina

INILAH.COM, Jakarta - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan menegaskan PT Pertamina Energy Trading Ltd, anak perusahaan tetap beroperasi secara normal sebagai sole trading arm atau menjadi satu-satunya anak perusahaan yang melaksanakan kegiatan trading Pertamina.

Oleh karena itu Pertamina sebagai induk perusahaan memberikan dukungan penuh terhadap operasional Petral. Pertamina Energy Trading masih tetap menjalankan fungsinya dalam pengadaan minyak mentah maupun produk BBM untuk kebutuhan dalam negeri. “Semua transaksi bisnis tetap berjalan normal seperti biasa dan Petral yang 100% sahamnya dikuasai oleh Pertamina mendapatkan dukungan penuh dari Perseroan dalam menjalankan bisnis tersebut,” tutur Karen Agustiawan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (1/3/2012).

Keberadaan Petral sebagai sole trading arm yang sekaligus menjalankan fungsi market intelligent bagi Pertamina, merupakan best practices dalam bisnis trading minyak mentah dan produk BBM yang terjadi di pasar global. Bahkan, dengan dukungan kompetensi yang dimiliki Petral, Pertamina berhasil melakukan efisiensi pengadaan minyak mentah dan produk BBM senilai US$283 juta selama 2011 lalu.“Petral telah melakukan transformasi bisnis dan memiliki sistem yang baik dalam menjalankan fungsinya.

Petral telah menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance. Sebagaimana induk perusahaan, Petral juga telah diaudit oleh lembaga audit terkemuka Ernst and Young dan kami sangat terbuka untuk mempersilahkan BPK sebagai auditor negara untuk melakukan audit apabila diperlukan audit lebih jauh,” terangnya.

Petral saat ini tercatat sebagai perusahaan peringkat 8 besar dari 1.000 perusahaan terbesar yang menjalankan bisnisnya di Singapura, di atas GS Caltex Singapore Pte Ltd (ke-9), Sinochem International Oil (Singapore) Pte Ltd (ke-12), Petrobras Singapore Private Limited (ke-16), Shell Eastern Petroleum (Pte) Ltd (ke-17), CNOOC Trading (Singapore) Pte Ltd (ke-25), ConocoPhillips International Trading Pte Ltd (ke-37), dan Singapore Petroleum Company Limited (ke-42) berdasarkan 25th Annual Ranking Edition yang dikeluarkan oleh Singapore 1000 & SME 1000 tahun 2012.

Petral juga merupakan salah satu dari sedikit perusahaan yang mendapatkan corporate tax incentive dengan tarif 5% dari besaran normal 17,5%.Saat ini Petral juga telah mengembangkan bisnis, di samping sebagai pemasok utama bagi Pertamina untuk mendukung ketahanan energi nasional, yang diharapkan akan menjadi salah satu pemain utama bisnis trading minyak mentah dan BBM di pasar regional. Untuk mendukung pengembangan bisnis tersebut, Petral bersama Pertamina telah memulai pengembangan Hyperterminal BBM Pulau Sambu berkapasitas 3 juta barel dan Terminal BBM Tanjung Uban 2,5 juta barel yang akan mendukung bisnis Petral dan ketahanan energi dalam negeri.Selain itu, telah dimulai persiapan untuk kegiatan untuk proyek Centralized Crude Terminal Lawe-lawe yang berkapasitas lebih dari 25 juta barel.

Vice President Corporate Communication Pertamina Mochamad Harun menambahkan kepercayaan pasar dan mitra merupakan modal kunci dalam bisnis trading minyak mentah dan BBM di pasar global. Petral telah memperoleh kepercayaan dan dukungan finansial dari bank-bank internasional dengan mendapatkan credit facility sebesar US$3,5 miliar. Ketidakpastian informasi tentang Petral di dalam negeri akhir-akhir ini telah mengganggu kepercayaan pasar kepada Petral yang pada akhirnya bisa berpengaruh terhadap pasokan energi nasional. “Pertamina sangat menyesalkan politisasi terhadap Petral yang terjadi belakangan ini. Bisnis trading minyak bersifat long term yang sangat membutuhkan kepercayaan. Untuk itu, kami sangat berkepentingan untuk meyakinkan kepada publik dan juga mitra pelaku pasar bahwa Petral tetap beroperasi normal dan didukung penuh Pertamina,” tegasnya.

Tambokoto - Pertikaian KPK Meruncing

Abraham Samad ingin KPK bergerak cepat menangani kasus-kasus korupsi, sedangkan kubu Busyro Muqoddas cenderung lamban.

AKSI protes penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketua KPK Abraham Samad, pada Selasa (13/3), mempertegas adanya perpecahan pimpinan KPK. Peristiwa itu tidak berdiri sendiri.

Anggota Komisi III DPR Trimedya Panjaitan (PDIP), di Jakarta, kemarin, bahkan dengan jelas membuat peta kubu-kubu pimpinan KPK. Menurut dia, pimpinan KPK kini terbelah dalam dua kubu, yakni Abraham Samad-Zulkarnaen di satu pihak serta Busyro Muqoddas-Bambang Widjojanto di pihak lain, sedangkan posisi Adnan Pandu Praja tidak disebutkan.

Yang membedakan kedua kubu itu, tambahnya, Abraham ingin KPK bergerak cepat menangani kasus-kasus korupsi, sedangkan Busyro cenderung lamban.
Pertikaian internal KPK meruncing saat penetapan Wakil Sekjen Partai Demokrat Angelina Sondakh sebagai tersangka (3/2). Saat itu, tambah Trimedya, Abraham seolah berjalan sendiri. Busyro dan Bambang menilai Abraham menetapkan itu secara sepihak.

Bibit kubu-kubuan itu sudah terbentuk sejak KPK menetapkan Miranda Goeltom sebagai tersangka (26/1). Kala itu Abraham paling ngotot. "Abraham paling cepat. Itu membuat yang lain enggak enak," jelasnya.

Pimpinan KPK sering memperlihatkan bahwa mereka berbeda pendapat. Namun, kata Trimedya, perbedaan pendapat berlebihan terakumulasi menjadi konflik. "Perbedaan itu jangan sampai menyandera kasus."

Pada kesempatan terpisah, anggota Komisi III DPR lainnya, Ahmad Yani (PPP), mengendus adanya pembangkangan visi dan misi oleh penyidik. Penyidik kaget dengan pola baru yang dibawa Abraham, yang ingin KPK berjalan cepat menyelesaikan kasus korupsi.

Karena itu, Yani mengusulkan perlu dilakukan audit kinerja terhadap penyidik KPK. "Abraham pernah berjanji, jika penyidik tidak bagus, akan diganti. Para penyidik KPK saat ini terlalu nyaman dengan kondisi sekarang, dengan segala keistimewaan," jelasnya.

Akan tetapi, juru bicara KPK Johan Budi membantah adanya perpecahan pimpinan KPK hingga terbentuk kubu-kubu. "Tidak ada perpecahan," tegasnya. Meski demikian, Johan mengakui pimpinan KPK terkadang berbeda pendapat.

KPK kini sedang menangani sejumlah kasus besar, di antaranya dugaan korupsi Wisma Atlet, Bank Century, serta proyek Hambalang.

Dibenarkan
Aksi protes penyidik KPK kepada Abraham Samad pada Selasa (13/3) dibenarkan Johan Budi, kemarin. Penyidik KPK dari kepolisian memprotes upaya polisi menarik dua penyidik polisi kembali ke institusinya.

Para penyidik tiba-tiba mendatangi ruangan Abraham. Suara keras mereka didengar Bambang dan Pandu, yang kemudian menenangkan para penyidik itu. Ketiga pemimpin itu menggelar rapat untuk mendengarkan keluhan penyidik.

Menurut Johan, penyidik meminta penjelasan soal permintaan kepolisian menarik dua penyidiknya, Hendy Kurniawan dan Moch Irwan Susanto. Surat penarikan dari kepolisian sudah ada di KPK, tapi belum dijawab.

Polisi pun belum menerima surat pengembalian penyidiknya dari KPK. Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Saud Usman Nasution, pihaknya selalu mendukung kebijakan KPK. (*/X-4)

Hafizd Mukti, hafizd@mediaindonesia.com

Tambokoto - Lelucon Penggulingan Presiden SBY

K.Rajawen
OPINI | 04 March 2012
Rencana pemerintah menaikkan BBM pada awal April ini, berimbas pada isu penggulingan Presiden SBY. Bahkan kader Demokrat, Ramadhan Pohan sudah terang-terangan menuduh Wiranto, Ketua Hanura akan melakukan kudeta.
Begitu juga Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Djoko Suyanto, menyatakan sudah mengendus adanya rencana penggulingan Presiden SBY. Ternyata penciuman Pak Menteri dalam mengendus lebih hebat dari anjing pelacak.
Aneh dan bikin ketawa guling-guling saja. Kalau memang ada dan punya bukti akan adanya penggulingan. Mengapa mesti disebar luaskan ke publik. Tinggal tangkap saja. Beres, kan?
Dari dulu selalu bilang ada pihak yang hendak menggulingkan Presiden SBY. Tapi nyatanya tidak guling-guling juga sampai sekarang.
Presiden tetap bisa tidur dengan bantal dan gulingnya. Walau harus guling sana-sini karena gelisah hati.
Yang jelas Wiranto sudah dengan tegas menyatakan tidak ada rencana untuk menggulingkan Presiden SBY. Mungkin beliau tahu diri, dari ukuran tubuhnya saja berat untuk bisa menggulingkan presiden yang tubuhnya lebih besar.
Tidak ada penggulingan. Jadi hanya omong kosong soal penggulingan itu. Yang benar, masih ada rakyat yang harus berguling-guling menahan lapar di kala malam karena tidak ada bekal yang bisa di makan.
Yang benar itu masih banyak rakyat yang tidak bisa tidur nyaman menggunakan bantal dan guling. Beralaskan tikar saja sudah bersyukur. Karena sebagian rakyat masih ada yang kedinginan, sehingga harus berguling-guling di alam bebas ketika tidur.
Kenapa sih para politisi dan pejabat itu lebih takut presidennya digulingkan daripada rakyatnya yang harus berguling-guling menahan lapar dan dingin?
Mengapa sih para politisi dan pejabat lebih rela menukar guling jabatan dan kekuasaannya dengan berbuat korupsi?
Karena itu jatah untuk rakyat membeli guling dan makan enak kambing guling pun tidak ada lagi.
Kalau rakyat sudah bisa hidup nyaman tidur dengan guling dan bisa pesta kambing guling setiap saat, maka tidak mungkin ada acara penggulingan itu.
Akhirnya isu penggulingan presiden itu bikin guling-guling eh geleng-geleng kepala deh. Karena cuma omongan kosong. Sama seperti tulisan ini yang hanya lelucon soal guling. Mau geleng-geleng karena pusing membacanya atau ketawa sampai guling-guling, terserah.

tvOneNews: Nazar: Kalau Saya Buka Semua, Bubar Republik Ini! - Kabar Petang

tvOneNews: Nazar: Kalau Saya Buka Semua, Bubar Republik Ini! - Kabar Petang

NasDem Menyodok, Hary Tanoesoedibjo Bersyukur

 

	POLITIK - PARPOL Senin, 12 Maret 2012

JAKARTA - Ketua Dewan Pakar Partai Nasional Demokrat (NasDem), Hary Tanoesoedibjo mengapersiasi temuan Lembaga Survei Indonesia (LSI). Menurutnya, NasDem sebagai partai baru yang memiliki tingkat keterpilihan di urutan keempat merupakan prestasi yang luar biasa.

"Dalam waktu singkat Partai NasDem mencapai 5,9 persen dan menempati urutan ke 4 partai terbesar, ini prestasi luar biasa untuk kami. Sebagai pendatang baru seluruh keluarga besar NasDem patut mensyukurinya " kata Hary Tanoesoedibjo, kepada wartawan di Jakarta, Senin (12/3).

Berdasarkan survei dilakukan LSI, NasDem diprediksi menjadi pesaing berat parpol papan tengah. "Dihitung secara pesimis dengan minus margin of error 2 persen, NasDem setidaknya sudah mendapat 3,9 persen. Tapi kalau NasDem optimis, NasDem sekarang sudah mendapat dukungan 7,9 persen," kata Direktur LSI, Dodi Ambardi, di Kantor LSI, Minggu (11/3).

Dikatakannya, jika melihat pengalaman Demokrat dan PKS yang mengalami kemajuan pesat sejak didirikan menjelang Pemilu 2004, Demokrat baru mendapat 3 persen dan PKS 4 persen sekitar 6 bulan jelang Pemilu 2004. Sedangkan NasDem sudah mencapai angka lebih baik ketika Pemilu 2014 masih sekitar 2 tahun lagi.

"Setidaknya NasDem sudah berada di partai papan tengah, padahal pengesahan dari KPU pun terhadap partai ini belum dilakukan," ujar Dodi.

Dalam beberapa survei sebelumnya, pada 2010 dukungan NasDem baru 0,3 persen, 2011 sekitar 1,3 persen, dan pada awal Februari 2012 hanya 1,6 persen.

"Sementara ini dukungan NasDem belum banyak menggangu partai-partai yang sudah punya wakil di DPR. NasDem sejauh ini kelihatannya baru mengumpulkan suara dari pendukung partai-partai lain yang tidak lolos ke DPR dan selama ini terlihat kurang aktif," jelasnya. (fas/jpnn)

Tambokoto - Ichsanuddin Noorsy: Tunduk Pada Asing Atau Pada Konstitusi?

Tribunnews.com - Rabu, 7 Maret 2012

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA--Masyarakat Indonesia kembali disibukkan oleh keinginan pemerintah menaikkan harga BBM. Jika turunnya harga BBM jelang Pemilu 2009, diklaim sebagai keberhasilan penguasa. Maka, kenaikan harga komoditas hajat hidup orang banyak kali ini disebabkan oleh, kata Pemerintah, kenaikan harga minyak internasional dan subsidi salah sasaran. Bersamaan dengan menurunnya produksi minyak mentah nasional.
Kemudian, soal kenaikan harga minyak internasional yang mencapai USD 110/barel sedangkan APBN 2012 menetapkan asumsi harga Indonesia Crude Price (ICP) sebesar USD90/barel.
"Saya tidak ngerti bagaimana pemerintah dan Badan Anggaran DPR bisa sepakati hal sensitif ini. Sejak saya di DPR dulu, istilah asumsi itu saya tolak dan saya usulkan agar menggunakan istilah target atau prediksi. Karena yang menargetkan pemerintah, maka bagi saya kegagalan mencapai hal itu merupakan bagian dari kegagalan membuat perencanaan," kata pengamat ekonomi politik, Ichsanuddin Noorsy, Rabu (7/3/2012)..
Jika gagal membuat perencanaan, logika menyatakan, sebagian besar pelaksanaan kegiatan dari perencanaan yang gagal itu, tidak akan mencapai sasaran. Alasan ini yang mendorong Noorsy untuk memaksa, memberikan minderheidsnota (catatan khusus) pada UU APBN terhadap semua asumsi makro. Termasuk harga minyak, nilai tukar, dan produksinya.
Dilema kenaikan harga minyak. Tunduk pada konstitusi atau patuh pada dikte asing. "Mensubsidi bangsa sendiri melalui harga BBM atau mensubsidi orang kaya di Washington dan domestik melalui imbal hasil obligasi yang tinggi. Belum lagi, kalau kita menghitung pemerintah membeli kembali obligasi. Maka jelas, lebih tinggi membayar bunga dan cicilan utang ketimbang membiayai subsidi enerji dan non enerji," tegas Noorsy.
Muncul persoalan, kepada siapa sebenarnya pemerintah berpihak ? Apakah memberlakukan harga enerji tunduk pada harga pasar (dengan istilah memberlakukan persaingan usaha yang sehat dan wajar atau harga keekonomian) adalah tindakan yang menjalankan sumpah jabatan, menerapkan komitmen pada bangsa dan berbuah rasa keadilan masyarakat ?
"Jika jawabannya negatif, maka efek ganda dari kebijakan seperti itu adalah tersulutnya sumbu keresahan sosial politik. Cepat atau lambat, sumbu keresahan yang sudah terbakar akan sampai ke titik ledak seperti kasus konflik Mesuji, Bima, Pulau Padang, Sulteng, Kalteng, Kaltim dan tempat-tempat lain," Noorsy mengingatkan.

Penulis: Rachmat Hidayat  |  

Akses Tribunnews.com lewat perangkat mobile anda melalui alamat m.tribunnews.com

Tambokoto - Ini Keluh Kesah Luviana kepada Metro TV

 Sabtu, 3 Maret 2012 06:26 WIB
Novel Martinus Sinaga

Ilustrasi

Dengan tidak adanya kesalahan pada diri saya, maka saya menginginkan untuk dipekerjakan kembali di redaksi Metro TV.
JAKARTA, Jaringnews.com - Restorasi perubahan yang digembar-gemborkan Ketua Umum Ormas Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh patut dipertanyakan. Toh, seruan tersebut seolah tak berlaku di Metro TV, stasiun televisi yang dimiliki olehnya. Alih-alih ingin melakukan restorasi perubahan, Luviana--wartawati Metro TV yang menyerukan perubahan sistem dan manajemen, serta pembentukan serikat pekerja--justru dinonaktifkan.

Tak terima dinonaktifkan Metro TV, Luviana bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta serta komite aksi yang tergabung dalam Aliansi Melawan Topeng Restorasi (Metro) mendatangi Komnas HAM dan secara resmi mengadukan pihak manajemen, Jakarta, Jumat (2/3).

Luviana pun menuliskan kronologi penonaktifan dirinya dari televisi yang memiliki jargon 'Knowledge to Elevate' yang disampaikan saat menyambangi Komnas HAM.

Berikut petikannya:

Nama saya Luviana. Saya adalah jurnalis Metro TV dan juga anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta. Saya mulai bekerja di Metro TV sejak tanggal 1 Oktober 2002. Saat ini posisi saya sebagai asisten produser. Sejak diangkat sebagai assisten produser di tahun 2007 hingga kini, saya dan sejumlah karyawan Metro TV menemukan beberapa hal krusial yang kami anggap sebagai sumber persoalan di manajemen redaksi Metro TV:

1. Macetnya saluran komunikasi antara manajemen redaksi dengan para jurnalis, terutama dengan para produser/asisten produser.

2. Ketiadaan penilaian terhadap kinerja karyawan yang dilakukan oleh manajemen redaksi. Kondisi ini berakibat, tidak ada indikator yang secara objektif bisa digunakan untuk mengevaluasi kinerja seorang karyawan. Penilaian lebih didasarkan pada rasa suka atau tidak suka. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan terhambatnya
jenjang karir dan penyesuaian gaji karyawan.

Kondisi di atas terjadi bertahun-tahun lamanya, tanpa ada perbaikan dari tingkat manajemen redaksi. Fakta yang kami temukan yang juga menjadi pengalaman pribadi saya antara lain, ada karyawan yang mulai bekerja di tahun yang sama, namun kemudian mendapatkan posisi dan gaji berbeda. Saya menerima perbedaan dalam contoh kasus tersebut. Jika memang didasarkan pada kemampuan dan kinerja karyawan, saya akan terima. Namun sayangnya, manajemen redaksi tidak bisa menyampaikan alasan pembeda mengapa ada seorang karyawan mendapatkan posisi yang baik dengan gaji yang meningkat dan ada yang tidak. Sekali lagi, manajemen mengambil sebuah keputusan terhadap nasib kehidupan seorang karyawan berdasarkan sistem suka atau tidak suka, bukan pada sebuah sistem penilaian yang terukur.

Berdasar pada situasi inilah, saya dan beberapa teman kemudian melakukan upaya bersama untuk membuat sebuah perubahan di Metro TV:

1.Kami mempertanyakan soal sistem penilaian terhadap para asisten produser dan beberapa jurnalis lainnya kepada manajemen redaksi. Namun pertanyaan kami tidak pernah mendapatkan jawaban. Selanjutnya, bersama 14 orang asisten produser lainnya, pada Agustus 2011 kami mengajukan surat untuk mempertanyakan persoalan ini kepada pihak manajemen redaksi.

2.Surat yang kami tujukan kepada manajemen redaksi, dijawab dengan pernyataan secara lisan oleh Dadi Sumaatmadja (Kepala Produksi berita saat itu), bahwasanya kami diminta untuk melakukan introspeksi diri kenapa tidak diangkat menjadi produser hingga sekarang. Pihak manajemen pun sekali lagi tidak dapat menunjukkan hasil penilaian yang terukur terhadap kinerja dan kemampuan kami.

3.Lebih kurang sebulan lamanya kami tidak mendapatkan jawaban dari manajemen redaksi soal draft penilaian untuk para produser/ assisten
produser ini.

4. Kami kemudian berupaya menemui Direktur utama (Dirut) Metro TV yang baru, Adrianto Machribie. Kami menyatakan bahwa ingin mengadakan pertemuan untuk membahas soal buruknya manajemen redaksi yang berakibat pada terhambatnya penjenjangan karir dan gaji karyawan ini. Dirut Metro TV kemudian mengundang semua produser dan asisten
produser untuk bertemu. Pada pertemuan tersebut, semua produser/ asisten produser yang hadir menyatakan kekecewaannya pada manajemen redaksi yang kami nilai menjalankan manajemen dengan buruk (tidak ada penilaian yang terukur, kebijakan yang subjektif hingga macetnya komunikasi di antara kami). Dirut Metro TV berjanji akan memperbaiki manajemen redaksi dan membentuk tim untuk memperbaikinya.

5. Dari berbagai kasus ini, maka saya dan beberapa teman kemudian membentuk organisasi karyawan untuk menyelesaikan beberapa persoalan di redaksi Metro TV, karena masalah ini tak hanya menimpa asisten produser dan produser, namun juga menimpa teman-teman kami yang lain yang punya persoalan dengan gaji, jenjang karir dan status mereka. Organisasi karyawan yang kami bentuk ini sebagai wujud keprihatinan kami terhadap buruknya manajemen redaksi Metro. Kami berharap dengan adanya organisasi ini, ke depannya bisa menjembatani komunikasi yang sehat antara manajemen dan karyawan seperti halnya yang ada dalam organisasi serikat pekerja.

6. Pada 22 Desember 2011, Dadi Sumaatmadja meminta saya untuk pindah ke program acara Metro Malam. Di saat yang sama, saya juga memberikan evaluasi pada program Metro Malam yang banyak melakukan pelanggaran HAM dan tidak sensitif gender, misal: menayangkan wajah tersangka secara terbuka, menayangkan wajah Pekerja Seks Komersial (PSK) yang sedang dikejar-kejar petugas keamanan secara terbuka dan menayangkan tayangan-tayangan kekerasan secara vulgar. Saya ungkapkan bahwa tayangan seperti ini melanggar Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran serta melanggar Kode Etik Jurnalistik. Namun justru manager HRD menyatakan bahwa oleh manajemen redaksi, saya dinilai membangkang dan terlalu banyak mengkritik. Padahal kritikan ini didasari untuk perbaikan program siaran agar punya perspektif yang baik yang akan disajikan kepada pemirsa Metro TV.

7. Perlakukan manajemen redaksi yang subjektif dan tidak juga memberikan solusi ini akhirnya membuat puluhan produser dan assisten produser kecewa. Kurang lebih 30 orang produser dan assisten produser Metro TV kemudian memutuskan untuk keluar. Mereka sudah tidak tahan atas perlakukan dan penilaian secara subyektif dari manajemen redaksi Metro TV.

8. Pada Tanggal 26 Desember 2011, saya mulai bertugas di program siaran Metro Malam. Sementara beberapa pembenahan kemudian mulai dilakukan oleh Direktur Utama Metro TV, Adrianto Machribie, mulai dari pembenahan kedudukan/ organisasional manajemen redaksi, pemberian assesment pada semua karyawan hingga pembenahan ruangan di Metro TV yang kini lebih terbuka.

9. Pada Awal Januari 2012, manajemen redaksi memberikan kenaikan gaji kepada beberapa karyawan. Kenaikan gaji yang dilakukan hanya untuk beberapa assisten produser ini dilakukan secara tertutup dan dengan menggunakan surat khusus dari manajemen redaksi. Kami menyambut baik kenaikan gaji ini, namun amat kami sayangkan, kenaikan gaji ini tidak dilakukan secara transparan dan hanya terjadi pada beberapa orang saja. Sekali lagi, penilaian dilakukan atas dasar suka dan tidak suka. Hal ini terbukti ketika soal kenaikan gaji tersebut saya tanyakan pada pihak HRD Metro TV. Pihak HRD metro TV menyatakan bahwa memang ada surat khusus dari manajemen redaksi untuk menaikkan gaji pada beberapa orang assisten produser saja.

10. Selanjutnya, pada hari Jumat, 27 januari 2012 manajemen redaksi membagikan bonus dari perusahaan. Namun, pembagian bonus ini kami nilai diskriminatif. Hal ini dikarenakan, ada karyawan yang tidak mendapatkan bonus. Ada juga karyawan yang hanya mendapatkan bonus 0,25 kali gajinya, namun ada karyawan yang mendapatkan bonus hingga 5 kali gaji. Kami sangat menyayangkan hal ini. Di saat Direktur Utama Metro TV melakukan beberapa pembenahan, justru manajemen redaksi memberikan keputusan yang sangat subyektif dan selalu didasarkan dari rasa suka dan tidak suka.

11. Berangkat dari situasi yang tidak fair ini, saya dan beberapa teman kemudian mempertanyakan soal surat khusus kenaikan gaji beberapa orang assisten produser dan soal pemberian bonus ini kepada kepala produksi berita Dadi Sumaatmadja. Saya juga meminta diadakan pertemuan untuk menjelaskan penilaian bonus ini, karena hampir semua awak redaksi mempertanyakan soal ini. Namun Dadi menolak bertemu di pertemuan besar. Dadi Sumaatmadja hanya mau ditemui secara personal.

12. Kami bertiga (Edi Wahyudi dan Matheus Dwi Hartanto) dan beberapa teman lain selanjutnya juga mempertanyakan hal ini kepada Wayan Eka Putra (kepala produksi berita yg baru) soal pemberian surat khusus pada beberapa assisten produser dan penilaian pada pemberian bonus yang diskriminatif, namun kami tidak mendapatkan jawaban. Selanjutnya kami meminta untuk diadakan pertemuan dengan pihak manajemen HRD Metro TV dan Wayan Eka Putra pada hari Selasa, 31 Januari 2012.

13. Pada proses selanjutnya, saya dan beberapa teman membuat notulensi soal perkembangan dan rencana pertemuan dengan manajemen redaksi. Notulensi tersebut saya kirimkan kepada dua orang teman melaui sms. Namun sms ini disebarluaskan oleh beberapa teman kepada banyak karyawan di Metro TV. Bahkan ada yang mengunggahnya ke situs jejaring sosial twitter/ facebook.

13. Pada tanggal 31 januari 2012 pertemuan batal dilakukan. Saya justru dipanggil Manager HRD, Avi Pranantha dan diminta mundur karena manajemen redaksi akan me-nonaktifkan kami (saya, Edi Wahyudi dan Matheus Dwi Hartanto). Kami akan diberikan pesangon sesuai UU ketenaga Kerjaan No 13/ 2003. Saat itu saya menyatakan menolak dan akan melaporkan kasus ini kepada AJI Jakarta.

14. Pada tanggal 1 Februari 2012 : Matheus Dwi Hartanto dan Edi Wahyudi menandatangani surat pesangon. Sedangkan saya mengambil surat pesangon dan belum menandatangani apapun karena belum ada kejelasan soal alasan mengapa saya disuruh mundur. Pada saat yang sama Wayan Eka Putra memberitahu kepada tim produser lain, bahwa sejak tanggal 1 Februari 2012 saya sudah dinyatakan mundur dari Metro TV. Sejak itulah saya sudah tidak diberikan tugas apapun di redaksi.

15. Pada tanggal 3 Februari 2012 saya berinisiatif untuk mengajak Wayan Eka Putra untuk bertemu. Wayan Eka Putra akhirnya bersedia menemui saya. Selama ini manajemen redaksi tidak pernah mau bertemu dan menjelaskan mengapa saya diminta untuk mundur. Wayan menjelaskan bahwa saat ini saya tidak dipecat sebagai karyawan Metro TV, namun menurutnya saya tidak lagi bekerja di bagian redaksi Metro TV. Dan mulai saat ini, saya menjadi tanggung jawab manajemen HRD Metro TV. Ketika saya tanyakan apa kesalahan saya, Wayan menyatakan tidak tahu. Yang jelas, setelah beredarnya SMS di jejaring sosial twitter/facebook tentang rencana pertemuan para karyawan Metro TV, manajemen redaksi menyerahkan nasib saya ke manajemen HRD. Dalam pertemuan dengan Wayan, saya juga menyatakan bahwa saya tidak menyebarluaskan sms serta tidak
mengunggah notulensi hasil rapat ke twitter/facebook. Karena saya memang tidak memiliki akun di kedua jejaring sosial tersebut.

16. 3 Februari 2012 saya bertemu Manajer HRD Avi Pranantha. Avi juga menyatakan bahwa ia tidak tahu kesalahan saya. Menurut keterangan Avi Pranantha, saya masih menjadi karyawan Metro TV, namun dengan status di non-job-kan.

17. Pada 6 Februari 2012 : AJI Jakarta berinisiatif menghubungi Metro TV untuk melakukan pertemuan atas kasus yang menimpa saya. Pertemuan tersebut dihadiri oleh manajemen Metro TV yang diwakili Manager HRD (Avi Pranantha), Kepala Kompartemen redaksi Metro TV (Swasti Astra), saya, AJI Jakarta dan perwakilan LBH Pers. Dalam pertemuan ini tim AJI Jakarta dan LBH Pers meminta agar saya dipekerjakan kembali. Apalagi manajemen redaksi tidak menemukan kesalahan terhadap diri
saya. Manajemen Metro TV ketika itu menyatakan akan mendiskusikan dan mengupayakan permintaan ini.

18. Pada tanggal 17 februari 2012 , saya bersama Winuranto, Aditya dan Kustiah (AJI Jakarta) kembali bertemu Avi Pranantha. Namun Avi Pranantha menyatakan bahwa: ia belum menemukan posisi bagi saya di bagian redaksi. Ia masih akan berusaha menanyakan kembali kepada manajemen redaksi Metro TV agar saya bisa kembali bekerja di bagian redaksi. Kemudian pada kesempatan tersebut saya juga menanyakan kembali tentang kesalahan yang saya lakukan sehingga saya kemudian di-nonjobkan. Avi Pranantha kembali menyatakan bahwa : saya tidak melakukan kesalahan, namun manajemen redaksi memang tidak mau menerima saya kembali dengan tanpa alasan.

19. Pada tanggal 24 Februari 2012, kami melakukan pertemuan terakhir. Saya, Winuranto dan Kustiah (AJI Jakarta) dan manajemen Metro TV. Namun Avi Pranantha kembali menyatakan bahwa pihak redaksi Metro TV tidak mau menerima saya kembali dengan tanpa alasan. Ketika saya kembali menanyakan apa kesalahan saya, pihak manajemen HRD kembali menyatakan bahwa dari sisi tugas jurnalistik maupun dari sisi administratif, saya tidak melakukan kesalahan apapun.

Demikian kronologi ini saya buat. Saya telah bekerja kurang lebih 10 tahun di Metro TV dan terbukti manajemen telah menyatakan tidak pernah menemukan kesalahan saya dari sisi tugas jurnalistik maupun secara administratif. Dengan tidak adanya kesalahan pada diri saya, maka saya menginginkan untuk dipekerjakan kembali di redaksi Metro TV.
(Nvl / Nky)

Tambokoto - Disudutkan di Sidang Nazar, Anas: Jaka Sembung Naik Ojek

Jakarta Dalam persidangan kasus wisma atlet dengan tersangka M Nazaruddin, nama Ketu Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, kerap disebut-sebut. Misalnya saja Anas disebut pernah menerima US$ 1 juta dari Grup Permai. Apa Komentar Anas?

"Itu bukan kesaksian. Itu dagelan dan dusta yang telanjang," kata Anas kepada detikcom, Kamis (1/3/2012).

Menurut dia, tuduhan-tuduhan kepada dirinya yang muncul di persidangan sangat tidak nyambung. "Dari logika paling simpel pun tidak nyambung. Jaka sembung naik ojek," cetus Anas.

Heri Sunandar, sopir operasional di bagian keuangan Grup Permai, dalam sidang pada Rabu (29/2) di Pengadilan Tipikor menyatakan pada bulan Maret 2011 Anas dikirimi uang sebesar US$ 1 juta.

 Sementara mantan sopir Wakil Direktur Keuangan Permai Group Yulianis, Hidayat, dalam sidang memberikan kesaksian pernah mengantar langsung mobil-mobil mewah ke kediaman Anas di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Mobil itu dibeli oleh Permai Group. Anas disebut sebagai pimpinan Permai Group.

Hidayat juga menyebut Anas pernah membelikan rumah seharga Rp 1,2 milliar untuk Yulianis. Menurut Hidayat, Anas membelikan rumah untuk Yulianis pada April 2011, beberapa saat sebelum terjadinya penangkapan Sesmenpora Wafid Muharam. Dia mengetahui informasi tersebut langsung dari Yulianis.

(vit/vta)