Tambokoto - Kristalisasi Politik dan Proyeksi Kandidat Presiden 2014

PetaPolitik.Com – Gelagat politik baru yang muncul ke permukaan belakangan berwajah-ganda dan tidak selalu mudah diterka arah. Sebut saja tiga peristiwa yang relatif menonjol.

Pertama, Ormas Nasdem yang melahirkan Partai Nasdem, kedua, pertunangan “Ibas-Socialita” yang diperkirakan mempengaruhi hitungan-hitungan rasional Partai Demokrat- PAN, dan, ketiga, hengkangnya Wagub Jabar Dede Jusuf dari PAN ke Demokrat.Muncul sebagai Ormas dengan komitmen murni melakukan kontrol, Nasdem  akhirnya menjadi Partai meski entah sebagai konsekuensi logis entah sebagai “kegenitan” unsur tertentu yang bergabung.

Hingga Kamis, 28/4, Surya Paloh, salah satu pendiri dan pemrakarsa ormas Nasdem sibuk mengklarifikasi: “tidak ikut bertanggung-jawab, tetapi mengharapkan Partai Nasdem mengambil spirit omas Nasdem. Betapap pun semua penjelasan itu dihormati, sebagian orang telah memperkirakan hal itu jauh sebelumnya. Sah-sah saja.Tetapi, pesan politiknya adalah sebagai Partai.

Nasdem memastikan posisi tawarnya dalam bursa kandidat Presiden 2014, bila Partai Nasdem mencapai target parliamentary threshold (PT) mereka akan mengelus dan mempersiapkan kandidatnya untuk RI-1. Tokoh senior Surya Paloh mungkin tidak  akan menolak malah dapat mulai menghitung kemungkinan itu, bila Partai yang dilahirkan Ormas bertumbuh maksimal.

Konstitusi hasil amandemen membatasi masa jabatan Presiden hanya untuk dua periode, sehingga Presiden SBY tidak dapat maju lagi pada pilpres 2014, dan segera mulai mempersiapkan kader-kader terbaik partai Demokrat untuk masuk bursa kandidat. Anas Urbaningrum atau Kristiana Wahyuni, isteri Presiden SBY,  adalah dua nama yang relatif telah disebut-sebut dari kubu partai berkuasa.

Betapa pun terasa tendensius untuk mengatakan pernikahan Ibas – Socialita adalah “perkawinan politik”, hubungan emosional PD dan PAN ke depan akan lebih dijiwai dan dibayangi koalisi cinta  ”Tenda Biru”. Menjelaskan perbedaan koalisi Partai Biru dan “koalisi cinta” mungkin tidak mudah, tetapi tidak bisa menolak konsekuensi-konsekuensi “cintak politik” dan “politik cinta”.

Fenomena bergabungnya Dede Jusuf ke PD memberi warna atau kesan dan pesan bahwa Demokrat akan terus eksis dan bertambah besar, betapa pun SBY akan turun takhta. Mungkin tidak diberitakan, tapi partai berkuasa tetap kuat mendorong penguatan dan pengaruhnya ke seluruh silayah dan lapisan masyarakat. Yang pasti, penguatan dukungan untuk Kandidat pemimpin 2014, relatif dominan dan diawaki tokoh-tokoh PD.

Fenomena loncat ke PD atau atau ‘peristiwa cinta’ yang berdampak politik mungkin dua peristiwa kecil dari sejumlah peristiwa eksodus dengan modus penguatan peluang di partai berkuasa yang pernah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan hari-hari ke depan. Salah satu yang unik dan kontroversial adalah ditabraknya pagar etika politik oleh mantan anggota KPU Andi Nurpati ke halaman partai biru Demokrat. Wajar belaka, partai berkuasa lebih sering melakukan penguatan karena “bulan madu kekuasaan” dapat berubah dan mengubah perilaku politik. Lebih dari itu, mempersiapkan suksesi 2014 dapat berarti segalanya bagi partai berkuasa.
Kemungkinan Pasangan Capres-Cawapres 2014

Pelbagai peristiwa dengan motif politik penguatan masih terus berlangsung. Di kubu rival politik persiapan 2014 belum terlalu tampak. Misalnya, ujian bagi pasangan Megawati-Prabowo sempat dipertanyakan, ketika Gerindra berbeda arah dengan mitra koalisi PDI-P di gedung DPR RI ketika Gerindra menjadi harus menjadi penentu jadi tidaknya Pansus Pajak beberapa waktu lalu. Gerindera berseberangan dengan PDI-P, dan nyaris diinkardinasikan ke dalam Setgab maupun berharap adanya kader Gerindera yang di-kabinet-kan.

Tapi, itu bukan amat mutlak memisahkan, bahkan kalau Gerindera menikmati hasil reshuffle kabinet. Pasangan Megawati-Prabowo masih mungkin bertahan di 2014. Atau, atau hanya berubah menjadi Prabowo-Puan Maharani. Begitu juga, pasangan capres-cawapres 2009 Jusuf Kalla-Wiranto dapat berubah menjadi Aburizal Bakrie – Wiranto. Atau, pasangan kader Golkar – Hanura dalam wajah yang lain.

Peluang Partai Baru dan pasangan adalah sesuatu yang makin tidak mudah, meski bukan mustahil. Misalnya, bila Nasdem yang relatif siap, atau partai-partai peserta pemilu sebelumnya yang menguatkan barisan untuk menghadapi peningkatan parliamentary threshold, amat mungkin melahirkan pasangan baru dan segar. Sebutlah misalnya, Surya Paloh-Hamengku Buwono, Surya Paloh dengan purnawirawan militer.

Dengan ketatnya persyaratan UU Pemilu yang makin berat, kelolosan partai baru untuk menjadi partai peserta Pemilu telah menguras tenaga dan biaya. Beban pembiayaan untuk ikut dalam 10 besar memenuhi PT, memaksa kerja yang berat bagi Partai Baru dan kandidatnya. Betapa pun demikian, pada kenyataannya biaya membangun partai dan memenangkan parliamentary threshold relatif “lebih murah” dengan kepastian lebih baik bagi seorang kandidat Presiden yang hendak membangun partai sekaligus, seperti SBY dan partai Demokrat pada tahun 2004. Menumpang kendaraan politik tetangga, senantiasa berarti lebih mahal, posisi tawar yang rendah, dan kepastian yang berdampak pada jantung. Kendaraan sendiri, betapa pun sulit dan mahalnya memberi kepastian, posisi tawar yang kuat dan jelas.

Hitungan pasangan capres-cawapres lama mencari pasangan baru adalah kemungkinan politik yang lain. Wiranto bersama Hanura, misalnya, mungkin akan mencari kandidat wakil Presiden dari partai lain, bukan lagi dengan Golkar. Bahkan mencari wakilnya dari non-partai pun. Hal yang amat mungkin dilakukan Prabowo, misalnya lebih ingin berpasangan dengan Puan Maharani. Atau, bila opsi itu dimustahilkan Megawati dan PDI-P, Prabowo memilih pasangan dari partai relijius atau gender berbeda. Din Sjamsudin dari Muhamadiyah atau Yenny Zanuba Wahid dapat menjadi pilihanya.Bahkan, Prabowo dapat memilih yang profesional seperti, misalnya mantan Menkeu Sri Mulyani Indrawati, yang sangat diapresiasinya dengan tinggi ketika adanya pemberitaan di media tentang isu Sri Mulyani akan maju sebagai kandidat Presiden beberapa waktu lalu.

Terbuka kemungkinan, bila Sri Mulyani memiliki akselerasi posisi tawar lebih baik dan lebih kuat, misalnya, dalam hal mendapat kendaraan politik hingga arus popularitas massa, maka bukan tidak mungkin Prabowo dapat memilih atau dipilih untuk berpasangan dengan Sri Mulyani. Dan, pelbagai pilihan lain, dari yang rival menjadi kawan, dan yang tidak diduga dan tak terduga.

Hitung-hitungan yang masih amat dini, tetapi juga tidak akan banyak beranjak dari tiga hal utama:pertama, pasangan Capres-cawapres 2014 masih kental antara isu sipil-militer; kedua,  isu gender atau relijius yang berpasangan dengan militer; ketiga, berkembangnya posisi tawar menjadi faktor utama siapa-siapa yang akan tampil di panggung politik kandidat pemimpin 2014. Lebih dari itu, rakyat berharap Pemilu langsung dari rakyat menghasilkan kepemimpinan yang makin memihak kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat telah dimulai sejak figur-figur capres-cawapres 2014, masuk bursa.[*]

Berthy B Rahawarin

Tambokoto - Jangan Sepelekan Hary Tanoe-Surya Paloh

Ramalan Intelijen

16 October 2011 | 1:14 pm | Dilihat : 403

Berita bergabungnya pengusaha Hary Tanoe ke kubu Bang Surya (Surya Paloh) nampaknya membuat kubu Partai Golkar terkejut dan menjadi was-was. Pada survei yang lalu, dengan terjadinya berita negatif dari beberapa petinggi Partai Demokrat, nampaknya persepsi publik mengisyaratkan bahwa suara atau konstituen Demokrat sebagian akan mengalir ke Golkar. Memang dengan berkuasanya Golkar  selama lebih kurang 32 tahun pada masa Orde Baru, Golkar adalah pemegang konstituen nasionalis terbesar disamping PDIP.

Dalam perkembangannya setelah dicanangkannya reformasi, kembali suara Golkar tambah digerus oleh Partai Demokrat, konstituen nasionalis terpecah menjadi tiga. Nah, kini dengan keluarnya Surya Paloh dari Golkar nampaknya suara Golkar kembali akan tergerus kembali. Bang Surya dengan Nasdem-nya setelah Sri Sultan mengundurkan diri diprediksi banyak pihak akan menjadi  lemah dan tidak berdaya menghadapi persaingan dunia politik yang semakin keras. Kini dengan berita bergabungnya Hary Tanoe ke Partai Nasdem, nampaknya kekuatan politik Surya dan Nasdem akan menggeliat kembali.

Pada tanggal 26 September 2011, sehari setelah serangan bom bunuh diri dari teroris di Gereja GBIS Kepunton Solo, penulis diundang oleh MNC News ke Markas MNC Kebon Sirih untuk menjadi nara sumber bersama Pak Hendardi. Begitu masuk ke dalam gedung, disalah satu lantai, penulis terkejut melihat demikian banyak jaringan MNC, belum lagi Indovision yang berlokasi di Jalan Panjang,  semuanya merupakan bagian kerajaan bisnis media dari Hary Tanoe. Hary bukanlah pengusaha ecek-ecek, langkah-langkahnya strategis, dalam waktu tidak terlalu lama dia mampu menguasai perusahaan dari anak-anak Pak Harto.

Di Kebon Sirih, penulis melihat kini bergabung beberapa stasiun TV seperti RCTI, MNC News, Global TV serta beberapa saluran MNC lainnya. Selain itu Hary Tanoe juga memiliki sejumlah stasiun radio serta koran. Itulah kekuatan Hary yang apabila digabung dengan Surya Paloh yang memiliki Metro TV serta Harian Media Indonesia akan menjadi salah satu jaringan terbesar media pembentuk opini terbesar di Indonesia.

Seperti diketahui, pada dua pemilu serta pilpres  2009, peran media sangatlah besar dalam pembentukan opini dan kemampuannya jauh lebih besar dibandingkan jejaring partai. Sehingga media mendapat julukan terhormat dan demikian berbahayanya sebagai "silent revolution." Apabila setiap hari masyarakat atau konstituen dijejali dengan berita-berita yang dikemas sebagai bagian dari pembentukan keputusan politik, jejaring partai manapun tidak akan mampu menandinginya. Musuh terberatnya hanyalah incumbent. Dengan tidak majunya incumbent, maka medan persaingan menjadi lebih bebas dan disitulah berlaku hukum revolution tadi.

Nampaknya yang dapat membaca bahaya Hary adalah Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoro, yang mewanti-wanti agar Hary Tanoe tidak terburu-buru bergabung bersama Partai Nasdem. Sementara Ketua Partai Golkar Aburizal Bakrie terkesan menggangap remeh masuknya Hary Tanoe ke partai Surya Paloh  tersebut. Meski mengucapkan selamat, Ical menilai Hary Tanoe kecil atau tidak ada apa-apanya. Memang dalam menghadapi pesaing, menurut ilmu intelijen harus diukur kekuatan, kemampuan dan kerawanan serta niat. Apakah Golkar mampu mempertahankan kredibilitasnya sebagai partai yang bisa dipercaya konstituennya? Surya Paloh nampaknya akan mempengaruhi Golkar-Golkar muda, dan melepaskan para Golkar tua bersama pengurus Golkar yang memang sudah mulai tua. Strategi ini yang sangat berbahaya dan menjadi kemampuan Nasdem bersama Hary.

Dalam kondisi yang berlaku, apabila tidak hati-hati, suara Golkar akan pecah dan sebagian diperkirakan akan bisa mengalir ke kubu Nasdem. Kita akan melihat seberapa besar perpecahan Golkar, khususnya mendekati 2014 nanti. Apabila Nasdem membesar, dan Surya Paloh kemudian pada pilpres bergabung dengan PDIP, maka baik Golkar ataupun Demokrat nampaknya akan sulit menandingi dalam pilpres. Megawati menurut penulis hingga kini masih merupakan patron yang belum ada tandingannya pada 2014 nanti. Kini, tergantung kepada langkah-langkah politik serbu dan kuasai dari Surya Paloh, langkah menarik Hary Tanoe kekubunya ibarat memainkan kuda dalam permainan catur. Langkahnya lain dari yang lain tetapi mematikan raja yang manapun apabila men-schak.

Jadi mari kita ikuti dan simak upaya dari beberapa petinggi parpol dan khususnya para pengusaha yang berduit itu, nampaknya kekayaan saja tidak cukup memenuhi hasrat bathiniah, kini kekuasaan mulai menyentuh dan menggodanya. Jelas semuanya boleh saja di negara yang masih mencari bentuk demokrasinya ini, selama niatnya baik demi bangsa dan negara serta mengemban amanah dari rakyat. Prayitno Ramelan ( http://ramalanintelijen.net )

Tambokoto - Surya Paloh: Bangsa Bisa Maju Jika Kreatif

Tambokoto - Golkar Persilahkan Surya Paloh Keluar

Haluan KEPRI

Sabtu, 03 September 2011 00:00

JAKARTA--Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Leo Nababan mempersilakan Surya Paloh meninggalkan partai itu. "Itu ingin kami tegaskan `lebih cepat lebih baik`," katanya kepada pers di Jakarta, Jumat (2/9), menanggapi pernyataan Surya Paloh mengenai kemungkinan segera meninggalkan Partai Golkar.

Leo mengemukakan, keberadaan Surya Paloh di Partai Golkar saat ini bertentangan dengan UU tentang Partai Politik yang mengharuskan memilih salah satu partai. Surya Paloh tidak bisa mencari alasan mengenai keberadaannya di Ormas Nasdem, karena semua orang tahu bahwa ormas itu kemudian mendirikan Partai Nasdem.

Leo menyatakan, Partai Golkar siap meninggalkan Surya Paloh. Pengurus DPP Golkar juga yakin apabila Surya Paloh keluar tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap partai.

"Partai Golkar sudah berpengalaman ditinggalkan tokoh dan umumnya tidak menimbulkan pengaruh," katanya.

Leo mengemukakan, Golkar menganggap masalah terkait keberadaan Surya Paloh ini sebagai masalah kecil. "Kami juga meminta kader lainnya untuk memilih apakah tetap di Golkar atau Nasdem. Kader lain siap menggantikannya," kata Leo.

Pengurus DPP Golkar menantang Partai Nasdem untuk membuktikan kejayaan pada Pemilu 2014. "Kami siap bersaing. `Purwodadi kotane, sing dadi nyatane` (Purwodadi kotanya, yang jadi nyatanya)," kata Leo bertamsil.

Sebelumnya, Surya Paloh mengaku sudah menerima surat ultimatum dari DPP Partai Golkar. Surat itu mengharuskannya memilih antara Partai Golkar atau Nasional Demokrat. Golkar memberikan tenggat waktu hingga tanggal 8 September 2011.

"Kita lihat nanti. Bisa saja saya tetap di Golkar atau keluar dari Golkar. Harus ada satu kebijakan yang segera saya ambil dalam waktu singkat. Saya akan pikirkan yang terbaik," kata Paloh saat bersilaturahmi ke kediaman Jusuf Kalla di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Kamis 1 September 2011.

Surya Paloh kembali menegaskan, tidak ada aturan yang melarang kader Partai Golkar aktif di ormas lain. "Tidak ada Undang-undang yang melarang orang untuk aktif di ormas," ujar Paloh.

Ia pun merasa tidak melanggar aturan Partai Golkar selama berkecimpung di partai beringin itu selama 44 tahun.

"Bermuka Dua"

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham, menilai kader  yang masih berada di ormas atau partai lain tidak gentle dan tidak jujur. Dia menyayangkan posisi mereka yang "abu-abu," di satu sisi enggan keluar dari ormas lain, namun tidak berani keluar dari Partai Golkar.

"Kehidupan kebangsaan kita hari ini menuntut di dalam berpolitik supaya gentle dan tegas. Panduannya adalah ideologi dan pikiran-pikiran," kata Idrus.

Idrus menegaskan tidak bisa seorang kader Golkar dalam waktu bersamaan menjadi kader partai politik lain. Lebih khusus Nasional Demokrat yang sudah tak ada lagi perbedaannya, apakah ormas atau partai politik. "Semua orang tahu ormas Nasdem ya Partai Nasdem," ujarnya.

Saat ini, Partai Golkar masih menempuh aturan yang berlaku, memberikan surat peringatan. Dia menegaskan bahwa Partai Golkar berkomitmen dalam menegakkan disiplin partai.

"Sikap Partai Golkar tegas," katanya. "Surat kemarin itu ditujukan kepada ketua-ketua partai provinsi, dan fraksi memberikan waktu hingga 11 Agustus. Sekarang ini, surat untuk orang-orang yang belum mengundurkan diri dan kami beri waktu hingga 8 September."

Meskipun demikian, Idrus menambahkan bahwa Golkar tidak bisa bersikap semena-mena terhadap kadernya. Dia mengatakan semuanya harus melalui prosedur partai.

Dilarang

Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) menyatakan, seseorang tidak boleh menjadi anggota di dua partai sekaligus. Oleh karena itu, JK menghargai apapun pilihan Surya Paloh nantinya, apakah akan tetap di Golkar, atau bergabung resmi dengan Partai Nasdem.

“Tidak mungkin dobel partai. Surya Paloh selalu mengatakan, dia tetap di Golkar. Kita hargai sikap itu. Nanti kita lihat perkembangannya. Itu hak dia sendiri,” kata JK yang juga mantan ketua umum Golkar di kediamannya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Kamis (1/9) lalu.

Terkait perbedaan antara Partai Nasdem dan ormas Nasdem, JK pun menyerahkan semuanya kepada Nasdem. “Kita kembalikan penafsirannya kepada Nasdem sendiri,” kata dia.

Sebelumnya, Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi Nasdem, Jeffrie Geovanie yang juga politisi muda Golkar pernah mengatakan, ormas Nasdem tidak berubah menjadi partai seperti yang disangka banyak pihak, karena ormas Nasdem dan Partai Nasdem adalah entitas yang berbeda dan terpisah.

Surya Paloh sendiri mengaku akan bersikap dalam waktu dekat, menyusul surat ultimatum yang ia terima dari DPP Golkar.

“Kita lihat nanti. Bisa saja saya tetap di Golkar, atau keluar dari Golkar. Harus ada satu kebijakan yang segera saya ambil dalam waktu singkat. Saya akan pikirkan yang terbaik bagi semua dan bagi negeri ini,” kata dia. (ant,mdi)

Tambokoto - Golkar bidik Sri Sultan HB X dampingi Ical

JAKARTA—Partai Golkar tengah gencar membidik sejumlah nama untuk dijadikan calon wakil presiden berpasangan dengan ketua umum partai tersebut, Aburizal Bakrie alias Ical dalam Pemilihan Presiden 2014 mendatang.
Sejumlah nama tersebut berdasarkan pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Idrus Marham antara lain, Pramono Anung (Wakil Ketua DPR), Prabowo Subianto (Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra), Dahlan Iskan (Menteri BUMN) dan terakhir adalah Sri Sultan Hamengku Buwono X (Gubernur DIY).
“Keempat nama yang telah disebutkan itu memang masih wacana dan belum dirapatkan secara mendalam oleh pimpinan partai, tetapi kami lihat mereka semua berkompeten untuk mendampingi Pak Ical dalam Pilpres 2014,” ujar Idrus di Jakarta, Rabu (28/12).
Mengenai munculnya nama Sri Sultan HB X, Idrus menegaskan sosok Sultan memang tumbuh dari partai berlambang pohon beringin tersebut, dan telah banyak kontribusi yang telah diberikan Sri Sultan HB X bagi Partai Golkar. “Jejak rekamnya sangat bagus baik sebagai pemimpin di Jogja maupun saat sebagai kader di Partai Golkar,” ujarnya.
Saat ditanya apakah nama Sri Sultan HB X dibidik karena terkait isu RUUK DIY yang tak kunjung terselesaikan, Idrus membantahnya. “RUUK DIY itu tengah dibahas di DPR, dan kami membidik beliau bukan karena itu, tetapi lebih kepada kualitasnya sebagai pemimpin bangsa,” tegasnya.(Harian Jogja/Wahyu Kurniawan)

Tambokoto - Kapal Induk AS Dekati Zona Latihan Perang Iran

TEHRAN, KOMPAS.com — Sebuah kapal induk Amerika Serikat memasuki sebuah zona di dekat Selat Hormuz yang digunakan Angkatan Laut Iran untuk latihan perang, kata seorang pejabat Iran, Kamis (29/12/2011), di tengah meningkatnya ketegangan di jalur utama pengiriman minyak itu.

"Sebuah kapal induk AS terlihat di dalam zona manuver... oleh sebuah pesawat pengintai angkatan laut," kata Komodor Mahmoud Mousavi, juru bicara latihan perang Iran, kepada kantor berita resmi IRNA. Ia menambahkan, pesawat Iran mengambil video dan foto dari kapal AS itu.

Kapal induk AS itu diyakini Kapal USS John C Stennis, salah satu kapal perang terbesar angkatan laut AS. Para pejabat AS, Rabu, mengumumkan, kapal itu dan kelompok tempur yang menyertainya bergerak melalui Selat Hormuz, sebuah celah sempit di pintu masuk ke Teluk yang merupakan titik paling penting bagi pengiriman minyak dunia.

Setelah peringatan pemerintah dan angkatan laut Iran pekan ini bahwa Iran bisa menutup selat itu jika terancam oleh sanksi lanjutan Barat, Departemen Pertahanan AS, Rabu, memperingatkan bahwa tindakan semacam itu "tidak akan ditoleransi". AS mempertahankan kehadiran angkatan lautnya di Teluk, terutama demi  memastikan lalu lintas pengiriman minyak berjalan tanpa hambatan.

Iran, yang telah menjadi sasaran sejumlah putaran sanksi terkait program nuklirnya, telah berulang kali mengatakan bahwa negara itu akan menyasar Selat Hormuz jika diserang atau ekonomi terus tercekik. Langkah tersebut dapat menyebabkan malapetaka di pasar minyak dunia dan mengganggu ekonomi global yang sedang rapuh.

Republik Islam itu saat ini tengah melakukan latiahn perang angkatan laut yang dijadwalkan berlangsung 10 hari. Latihan yang dilaporkan telah melibatkan pemasangan ranjau dan penggunaan pesawat tempur itu dilakukan di perairan internasional di sebelah timur selat.

Sejauh ini, Iran dan AS hanya terlibat perang retorika dan manuver angkatan laut. Namun, para analis dan pasar minyak memantau situasi itu dengan hati-hati. Ada ketakutan hal itu dapat menyulut konfrontasi terbuka antara dua musuh lama tersebut.

AS telah mengusulkan sebuah hotline militer antara Teheran dan Washington untuk meredakan setiap "salah perhitungan" yang bisa terjadi saat  angkatan laut mereka bersinggungan satu sama lain. Namun, Iran pada September lalu menolak tawaran itu.

Siriah Carano - Ibu Pertiwi kembali berduka - Siriah Carano

Siriah Carano - Ibu Pertiwi kembali berduka -

Media Indonesia - KPK Diminta Usut Dana ke HEW dan PT MNP

Media Indonesia - KPK Diminta Usut Dana ke HEW dan PT MNP

Tambokoto - Selamatkan Warisan Budaya Asmat

“Di Ujung Timur Nusantara, Tanah Papua tempatnya daerah berlumpur, rumah panggung jembatan kayu. Asmat daerah wisata, budayanya lukis dalam jiwa, ukir nyanyi, tari, pesta budaya, Asmat ooo…Asmat….dormomoo….”

JUBI  --- Demikian sebuah lirikan lagu ciptaan Jimmy Sarkol yang dirilis oleh Flaminggo Group bersama group musik Abouwhim di Surabaya awal  2009. “Sungguh unik pesonamu, terkenal hingga manca negara. Asmat jadi situs warisan dunia. Museum budaya asmat juga ada di Eropa, (sebagai) saksi sejarah, asmat Dormomoo…..” demikian petikan syair lagu selanjutnya. Pesan lagu berjudul ‘Asmat Situs Warisan Dunia’ tersebut mengingatkan pembaca pada pelestarian Budaya Takbenda yang dimiliki oleh Orang Asmat. Kenangan lagu tersebut menyelipkan keberadaan budaya Asmat di antara budaya bangsa lain di dunia .
Pengakuan dunia atas penetapan status atas warisan dunia, sebelumnya dilatarbelakangi oleh upaya perlindungan dunia melalui World Heritage UNESCO PBB terhadap lokasi-lokasi yang berisi harta benda dari jaman mesir kuno, seperti kuil Abu Simbel dan Kuil Philae. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Asmat, Donatus Tamot mengatakan, pelestarian budaya Asmat kini sedang diperjuangkan di tingkat dunia. “Harus mendapat pengakuan pelestarian ditingkat UNESCO,” ungkap Tamot. Pertemuan dan kesepakatan melalui World Heritage Convention (WHC) demi melestarikan alam dan situs sejarah dunia untuk kepentingan masa digelar pertama tahun 1965 di Amerika Serikat. Pertemuan tersebut berhasil membentuk International Union for Conservation of Nature (IUCN) yang ditindaklanjuti dalam pertemuan PBB tentang Lingkungan di Swedia tahun 1972.  Sejak saat itulah perhatian masyarakat dunia-internasional terhadap warisan dunia benar-benar diwujudkan dalam bentuk pengesahan Konvensi Perlindungan Warisan Dunia (Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage - CCPWCNH) oleh negara-negara UNESCO di Paris.
Melihat perkembangan pelestarian situs-situs warisan dunia, seni ukiran, anyaman dan pentas budaya  bagi orang Asmat belum terlambat. Karena, 10 tahun usai membentuk UCN, Uskup Agats, Mgr. Alfhonsius Sowada, OSC memelopori pesta budaya Asmat sejak tahun 1980/1981 silam. Sementara Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan konvensi pelestarian warisan dunia benda melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 26 Tahun 1989 di Jakarta. Dari hasil keputusan di tingkat dunia tersebut, hingga kini Konvensi WHC UNESCO PBB telah berhasil mengesahkan 890 situs warisan dunia yang terdiri dari 689 situs warisan budaya dunia, 176 situs warisan alam dunia, dan 25 situs warisan alam dan budaya dunia. Sedangkan Negara Republik Indonesia telah menetapkan 7 situs warisan Dunia, yaitu Warisan Budaya Dunia yang terdiri dari Borobudur Temple Compounds (ditetapkan tahun 1991 dan terdaftar di UNESCO PBB dengan nomor 238/1991 – reg. 238/1991), Prambanan Temple Compounds (Reg. 239/1991), Sanggiran Early Man Site (Reg. 436/1996), dan warisan alam dunia yang terdiri dari Komodo National Park (N/608-1991), Ujung Kulon National Park (N/609-1991), Lorentz National Park (N/955-1999), dan Tropical Rainforest Heritage of Sumatera (N/1167-2004). Sedangkan warisan budaya tak benda masih belum jelas, termasuk situs warisan tak benda bagi Orang Asmat, yaitu budaya seni (pentas, seni ukir dan anyaman alami).
Mengenai warisan budaya, bersamaan dengan Konvensi Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia pada tahun 1972 silam, pernah muncul pandangan oleh beberapa negara tentang perlunya upaya perlindungan terhadap warisan tak benda. Warisan tak benda tersebut, UNESCO mulai memproklamirkan pada tahun 2001 atau setelah ada 19 usulan warisan budaya dunia takbenda. Tahun 2005 terhitung 90 karya warisan budaya dunia takbenda, yang disahkan oleh UNESCO - PBB. Sebelumnya tahun 2003, UNESCO - PBB memberlakukan konvensi tentang Perlindungan Warisan Budaya Takbenda yang diratifikasi oleh 114 negara. Dalam Konvensi tersebut, dijelaskan maksud budaya takbenda, terdiri dari budaya lisan, cerita termasuk bahasa, seni pentas (tari-tarian), adat-istiadat, kebiasaan masyarakat (adat), pengetahuan semesta dan alam, serta kerajinan tradisonal seperti ukiran dan anyaman khas daerah tertentu, termasuk Asmat. Namun Budaya Asmat hingga kini belum diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan berbagai alasan teknis dan pertimbangan tertentu.
Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi tersebut dengan istilah Intangible Cultural Heritage (ICH) melalui Peraturan Presiden (PP) nomor 78 Tahun 2007, tentang Pengesahan Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB). Sementara Pemerintah Indonesia telah menetapkan Wayang sebagai warisan budaya dunia takbenda di Indonesia (2003) dan Keris (2005). Sedangkan Batik Indonesia – Jawa ditetapkan (30 September 2009) dalam daftar representatif budaya takbenda warisan manusia (Representatif List of Intangble Cultural Heritage) bersama dengan Wayang, Keris (4 November 2008) dan Education and Training In Indonesian Batik Intangble Culture Heritage (1 Oktober 2009). Lalu ukiran dan tarian khas Asmat? Di sinilah harapan bagi Orang Asmat, agar budaya khas daerah Asmat juga harus diratifikasi sebagai sebuah situs warisan dunia takbenda.
“Kalau tidak, manfaat dari budaya daerah  ini akan sia-sia, jadi seharusnya pelestarian melalui pengakuan dunia internasional ini harus diperjuangkan sampai tuntas,” ujar Erick Sarkol Kurator Museum Budaya Asmat. Pengakuan status pelestarian tersebut akan memuat tanggung jawab bersama, ketimbang kerja keras kelompok atau golongan tertentu. Lantas keberadaan Museum Budaya Asmat, sementara ini nampak seperti tugas dan tanggungjawab Keuskupan Agats, Asmat Papua. “Bila dikelola dengan baik, sebenarnya hasil budaya Orang Asmat ini bisa mendatangkan keuntungan rupiah,” terang pekerja Museum Budaya Asmat selama 30-an tahun itu. Erick Sarkol menceritakan, hasil kunjungannya di beberapa negara Eropa, Amerika dan belahan dunia di Asia, menjadi pelajaran agar upaya pengakuan Budaya Asmat di mata Dunia Internasional itu segera dipercepat. “Sementara yang kami pertahankan (di museum Budaya Asmat di Agats) hanya berupa koleksi karya ukiran terbaik dari masyarakat, dan sebagai sumber pengetahun para tamu, kunjungan atau undangan lainnya dari luar asmat,” katanya. Bila pengakuan status budaya Asmat di mata dunia itu terealisasi, maka ribuan pengusaha ukiran dan anyaman khas Asmat akan menjamur melalui sentra-sentra seni ukir dan anyaman di Asmat. Tetapi secara umum, seperti yang dikatakan Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Asmat, bahwa dibalik segala kebanggaan dan potensi Budaya Asmat, masih banyak persoalan yang harus diselesaikan. Kendala yang sama juga dialami oleh, Marine Mega Diversity of Indonesia merupakan sumber kluster terbesar di Raja Empat (Sorong), Taka Botarate, Wakatobi dan lainnya. Bali sebagai warisan budaya dan alam dunia, juga mengalami penundaan penetapannya (pengakuan internasional), setelah dinilai kurang dokumen nominasi tertentu. “Belum lagi usulan situs budaya dari Tana Toraja, Nias dan lainnya di Indonesia, semuanya menghadapi persoalan rumit yang membutuhkan langkah terpadu dari seluruh pihak terkait,” terang Tamot belum lama ini.
Meskipun  belum diakui dunia Internasional melalui Unesco, namun patut dipikirkan juga bahwa setelah ditetapkan tidak lantas dibiarkan dan dunia akan menjaganya (pelestariannya). Maka situs warisan dunia, baik benda maupun takbenda harus disadari, bahwa pengusulan pengakuan ke tingkat Dunia melalui WHC UNESCO- PBB adalah membangun komitmen internal di muka publik Internasional untuk menjaga situs warisan benda maupun takbenda yang dimiliki.
Peringatan ini mengingatkan bahwa kondisi di lapangan yang terjadi setelah pengakuan atau setelah diratifikasi oleh WHC UNESCO PBB di waktu mendatang. Salah satu bukti, menunjukkan tekanan begitu besar terhadap beberapa Taman Nasional yang terdaftar sebagai Situs Warisan Alam Dunia. Bahkan Kluster Tropical Rainforest Heritage of Sumatera (TRHS) terancam masuk kedalam Warisan Dunia berstatus ‘dalam bahaya’. Pembangunan jalan di dalam Taman Nasional, perambahan hutan dan lain-lain. (JUBI/Willem Bobi)

Mengapa Presiden SBY, Dianggap Lamban Menyelesaikan Masalah Papua?

Oleh : Socratez Sofyan Yoman (*)

Pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia,  Dr. Hj. Susilo Bambang Yudoyono, pada 16 Agustus 2008, SBY menyatakan: “Kebijakan pemerintah yang bersifat persuasif, proaktif, dan berimbang, ternyata mampu meyakinkan berbagai pihak, bahwa kekerasan, bukanlah solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah”. Pidato kenegaraan SBY, 16 Agustus 2010  “Pemerintah dengan seksama terus mempelajari dinamika yang ada di Papua, dan akan terus menjalin komunikasi yang konstruktif dalam pembangunan Papua yang lebih baik”.  Pidato kenegaraan SBY pada 16 Agustus 2011, SBY mengatakan:  “ Menata Papua dengan hati, adalah kunci dari semua langkah untuk menyukseskan pembangunan Papua”.

Dalam pidato-pidato Presiden dapat disampaikan dengan jelas, terang, tegas, dan juga dapat dikatakan jujur. Dalam penyelesaian setiap permasalahan bangsa harus diselesaikan dengan kebijakan dan pendekatan pemerintah yang bersifat persuasif, proaktif dan berimbang dan bahwa kekerasan, bukanlah solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah. Presiden juga menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan masalah Papua dengan menjalin komunikasi yang konstruktif. Dan pidato terbaru  dari semua yang disampaikan selama ini adalah “menata Papua dengan hati,adalah kunci dari semua langkah untuk menyukseskan pembangunan Papua”.

Menganalisis dari pesan-pesan moral, etis dan politik yang disampaikan Presiden melalui pidato-pidato kenegaraan yang dikutip di atas,  dapat disimpulkan bahwa SBY sebenarnya mengetahui akar masalah dan keinginan rakyat Papua. SBY juga sudah yakin bahwa masalah Papua sesungguhnya memiliki konteks sejarah masa lalu yang berbeda dari daerah-daerah lain di Indonesia. SBY sebagai seorang mantan militer dan pernah menjabat sebagai Menkopolhukham mengetahui dengan benar, teliti dan saksama tentang akar masalah Papua. SBY bukan saja seorang mantan militer tetapi seorang cendikiawan, pemikir dan mempunyai pertimbangan-pertimbangan jauh dan mendalam sebelum melangkah dan bertindak. SBY juga seorang demokrat yang tidak menghendaki melukai dan mencederai nurani sesama manusia.  SBY memang dinilai dari lawan-lawannya (rivalnya) bahwa SBY adalah sosok yang lamban dan tidak konsisten dalam perkataan dan tindakan. Tapi, yang jelas dan pasti: SBY tidak mau disalahkan dan juga tidak mau diadili oleh rakyat Indonesia apabila keputusan yang diambilnya dapat merugikan posisi Indonesia tentang masalah Papua.  

Sosok SBY  hampir sama dengan seorang cendikiawan, intelektual dan teknokrat, B.J.Habibie adalah mantan Presiden RI yang ke-3 dan Abdulrahman Wahid adalah presiden RI ke-4. Habibie adalah seorang Muslim cerdas, jujur dan berpandangan luas.  Gus Dur adalah seorang sosok manusia yang melihat setiap masalah bangsa dengan mata hati dan mati iman. Gus Dur adalah seorang humanis, moderat dan demokrat.  Dalam pidato-pidato kenegaraan dari Habibie, Gus Dur dan SBY lebih mengedepankan etika moral dan rasa keadilan dan kemanusiaan.    

Dalam dunia terus berubah dan mengglobal ini, Presiden SBY melihat dan mengikuti setiap dinamika dan tekanan politik tentang status politik dan sejarah diintegrasikan Papua ke dalam Indonesia. Hampir setiap tahun, Presiden SBY, menerima surat dari berbagai penjuru dunia tentang persoalan ketidakadilan, kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh aparat keamanan, TNI dan POLRI di Tanah Papua. SBY pernah menyatakan penyesalannya kepada publik tentang peristiwa kekerasan Negara yang dilakukan oleh anggota TNI yang membunuh pendeta  Kindeman Gire dan menyiksa warga sipil yang lain  di Puncak Jaya: ” hanya karena kejadian kecil yang dilakukan satu bintara dan dua tamtama saya harus menjelaskan pada dunia, PBB, Eropa dan Amerika Serikat” (sumber: Antara, 22 Juni 2011).  Yang lebih berat dan serius adalah kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh aparat keamanan dalam era Otonomi Khusus dan lebih khusus lagi adalah peristiwa tanggal 19 Oktober 2011.

Presiden SBY dapat mengetahui bahwa solidaritas masyarakat Internasional menekan Pemerintah Indonesia untuk membuka ruang dialog untuk menyelesaikan masalah Papua.  Pemerintah Amerika Serikat melalui Menteri Luar Negeri, Ibu Hillary R. Clinton, dan dengan terbuka telah disampaikan untuk mendukung dialog damai antara Pemerintah Indonesia dan rakyat Papua. Anggota Kongres Amerika, anggota Parlemen Inggris, Anggota Parlemen Uni Eropa, Anggota Parlemen Australia, dan Selandia Baru, Amnesty Internasional, Survival Internasional, Human Rigths Watch,  Asian Human Rights Watch, dan Lembaga-lembaga kemanusiaan Internasional mendesak dan mendorong Pemerintah untuk berdialog dengan rakyat Indonesia.

Gereja-gereja juga menyampaikan suara kenabiaan untuk penyelamatan martabat umat manusia di Papua. Seperti World Communion of Reformed Chuches (WCRC) tanggal 20 Juni 2010 di Grand Rapids, Michigan USA menegaskan kembali dan mendukung  Rekomendasi General Council WCRC Accra, Ghana, tahun 2004 yang menyatakan mendukung proses Dailog Papua-Indonesia dalam rangka Penentuan Nasib Sendiri (right for Self-Determination) bagi rakyat Papua.

Bukan saja dari masyarakat internasional yang memberikan simpati dan membangun solidaritas, tapi para cendikiawan Indonesia juga menyatakan untuk mendukung Papua. Dr. George Junus Aditjondro, pada kesempatan peluncuran buku saya yang berjudul: West Papua: Persoalan Internasional di kantor Kontras Jakarta, 03 November 2011 menyatakan: “PEPERA 1969 di Papua Barat tidak benar dan dimenangkan oleh aparat keamanan Indonesia bukan pilihan rakyat Papua untuk tinggal dalam Indonesia.  Jadi, tak ada pilihan lain, Papua harus referendum. Karena hanya referendum yang dapat menentukan apakah orang Papua masih ingin menjadi bagian dari Indonesia atau tidak”.  Sementara seorang ahli hukum dan pengacara terkenal yang dimiliki Indonesia, Adnan Buyung, SH, sudah menyatakan rasa keprihatinan dan pesimismenya. “Tinggal soal waktu saja, kita senang atau tidak, mau atau tidak, kita akan kehilangan Papua karena kita gagal merebut hati orang Papua dan itu kesalahan bangsa sendiri dari awal” ( Sumber: detikNews, Rabu, 16 November 2011).  Senada Adnan dan George,  Prof. Dr. Budi Setyawan,M.S., ahli ekonomi Universitas Brawijaya Malang, pada 8 Novomber 2011 menyamapikan dalam kuliah, bahwa: “Pemerintah tidak akan membendung amukan massa rakyat Papua karena sudah lama mereka menjadi penonton di area P.T. Freeport Indonesia dan pemerintah sendiri tidak pernah membangun simpati dengan orang Papua sehingga mereka akan lebih mudah melepaskan diri dari NKRI”.  Sedangkan peniliti LIPI, Ibu Adriana Elisabeth menyatakan: “ Karena sejarah dan status politik Papua merupakan akar masalah mendasar sekaligus isu paling sensitif”.  

Memang, selama ini, kita di Indonesia tidak ada rasa keadilan dalam dunia pendidikan. Ketidakadilan itu terlihat dengan pelajaran sejarah perjuangan yang diajarkan di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia dan lebih khusus di Tanah Papua. Pelajaran tentang sejarah perjuangan bangsa, tokoh-tokoh, hanya ditonjolkan “Jawasentris” atau “Sumatrasentris, Sulawesisentris”, tapi menggelapkan sejarah suku-suku lain di Indonesia.  Dalam konteks Papua, sejarah dan pengalaman rakyat dan bangsa Papua benar-benar dihancurkan, digelapkan, dihapuskan dengan berbagai bentuk kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan kekuatan aparat keamanan sejak 1960-an sampai tahun 2011.

Dalam spirit ini,  hemat saya, sebenarnya Presiden SBY bisa saja mengambil keputusan politik tentang masa depan Papua. Tetapi sebagai seorang demokrat dan intelektual militer mempunyai pertimbangan tentang dampak-dampak positif dan negatif. Pendapat saya, sebenarnya SBY memberikan ruang kepada setiap pejabat dan seluruh rakyat Indonesia untuk belajar sejarah diintegrasikannya Papua ke dalam wilayah Indonesia. Sikap dan pertimbangan SBY adalah biarlah rakyat Indonesia sendiri yang memberikan kesimpulan dan keputusan tentang masa depan Papua. Artinya, kalau kebenaran sejarah rakyat dan bangsa Papua Barat menyatakan bahwa Papua bukan bagian dari wilayah Indonesia, maka pada saat itu seluruh rakyat Indonesia menyatakan: Selamat Jalan Kawan-Kawanku dari Papua. Dan mari kita duduk bersama-sama dalam meja-meja perundingan sebagai masing-masing bangsa yang berdaulat dan bekerja sama dalam bidang politik, ekonomi dan keamanan.

Dalam hal ini, yang jelas dan pasti: SBY tidak akan lolos dari penghakiman, caci-maki, penghinaan dan ancaman dari rakyat Indonesia. Pada akhirnya, saya mau katakan: SBY sebenarnya tahu. Tapi, SBY seorang manusia yang cerdas dan arsitek dalam menghitung dan mempertimbangkan emosi dan pikiran rakyat Indonesia.  Karena itu, dalam pidato kenegaraan, SBY dengan elegan dan bermartabat menyatakan, penyelesaian masalah Papua harus dengan kebijakan: (1)  bersifat yang bersifat persuasif, proaktif, dan berimbang, ternyata mampu meyakinkan berbagai pihak, bahwa kekerasan, bukanlah solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah; (2) terus menjalin komunikasi yang konstruktif dalam pembangunan Papua yang lebih baik; dan (3)  Menata Papua dengan hati, adalah kunci dari semua langkah untuk menyukseskan pembangunan Papua”.  Harapan saya, seluruh rakyat Indonesia dapat mengerti dan menangkap pesan-psan dalam pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden SBY tentang masalah Papua.***
* Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua

Tambokoto - Mexico's 'Lord' of the mountains

DPR Minta Presiden Minimalisasi Konflik Aparat- Warga

Jakarta, FaktaPos.com - Anggota DPR, Bambang Soesatyo mengatakan, parlemen meminta Presiden segera meminimalisasi konflik berdarah yang melibatkan aparat kontra warga.

"Kami minta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak boleh 'minimalis' dalam menyikapi konflik berdarah yang terjadi di sejumlah daerah akhir-akhir ini," katanya, Jakarta, Senin (26/12).

Ia mengatakan hal itu, terkait dengan konflik-konflik berdarah terkini yang banyak membuat warga sipil jadi korban tewas.

Konflik berdarah itu yakni, antara lain di Abepura, Papua (pembubaran upacara bendera Bintang Kejora), Timika, Papua (pembubaran unjuk rasa buruh Freeport), tragedi Mesuji, Sumatra (pembubaran petani sawit) serta Bima berdarah (pembubaran rakyat dari Pelabuhan Sape).

"Harus ada upaya dan inisiatif dari presiden meminimalisasi konflik berdarah antarwarga, apalagi warga versus aparat keamanan," tandasnya.

Dikatakannya, berbagai kalangan prihatin, karena intensitas tindak kekerasan berdarah yang muncul dalam konflik antarwarga, maupun warga kontra aparat, cenderung meningkat.

"Sesudah beberapa kekerasan berdarah di Papua, masyarakat dikejutkan oleh pembantaian di Mesuji," ujarnya.

Lalu, lanjutnya, ketika tim pencari fakta (TPF) masih mendalami Kasus Mesuji, konflik berdarah yang melibatkan warga versus aparat, terjadi lagi di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (24/12) lalu.

"Konflik di Bima menyebabkan pula beberapa korban dari warga sipil tewas. Ironisnya, puluhan lainnya ditetapkan sebagai tersangka pelaku (kerusuhan)," ungkapnya.

Ia menambahkan, inti keprihatinannya, ialah, selalu saja ada korban tewas, baik karena tindak kekerasan antarwarga, maupun karena bentrok warga kontra aparat, sebagaimana di Bima maupun Mesuji.

"Kalau sudah ada korban jiwa yang tewas, persoalan siapa salah, siapa benar, bukan lagi yang utama," katanya.

Bambang berpendapat, jika sudah begini, persoalan utamanya ialah, mengapa nyawa manusia harus dikorbankan, sementara setiap permasalahan bisa diselesaikan melalui dialog, musyawarah atau proses hukum.

"Kalau kecenderungan ini tidak segera dikendalikan, saya khawatir akan menjadi preseden. Dalam arti, kelompok-kelompok masyarakat menghalalkan tindak kekerasan, termasuk membunuh, untuk menyelesaikan setiap persoalan yang mengemuka di ruang publik," tegasnya.

Kecenderungan ini, menurutnya, sangat berbahaya. "Karena itu, Presiden Yudhoyono harus menunjukkan kepeduliannya," tuturnya.

Dikatakan Bambang, rentang waktu antara kekerasan di Papua, Mesuji dan Bima terbilang terlalu pendek.

"Tidak bijaksana jika presiden minimalis. Rangkaian peristiwa kekerasan berdarah itu barangkali akan menggejala di mana-mana. Sebagai kepala pemerintahan, presiden harus merespons gejala negatif itu," tandasnya.

Menyikapi rangkaian presiden berdarah itu, lanjutnya, presiden tidak boleh lepas tangan karena alasan otonomi daerah.

"Sebaliknya, presiden justru harus pro aktif berkomunikasi dengan kepala-kepala daerah yang menjadi lokasi peristiwa berdarah itu," kata Bambang Soesatyo. (atr)

Tambokoto - Ipar SBY juga terima dana Century

Tanggal : 24 Dec 2011 Sumber : Harian Terbit JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan aliran dana talangan Bank Century juga mengalir ke kantong adik ipar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Hartanto Edhie Wibowo dan sang istri Satya Kumala Sari. Pengamat politik Universitas Indonesia Andrinof Chaniago mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut semua pihak yang terlibat skandal Bank Century yang terungkap dalam data BPK. "Tangkap semua yang terlibat, termasuk orang-orang terdekat Presiden SBY," kata Andrinof kepada Harian Terbit, Sabtu (24/12). Menurut dia, seharusnya tanpa harus menunggu laporan resmi, KPK sudah bisa mengusut skandal Bank Century dari hasil laporan BPK. Dari laporan yang dikeluarkan BPK, terungkap bahwa anggota DPR dari Partai Demokrat Hertanto dan istrinya menerima kucuran dana ilegal. Selain itu, Zenderick Emir Moeis, anggota Komisi XI DPR dari fraksi PDI Perjuangan juga kecipratan duit haram. Bukan hanya itu, PT Media Nusa Pradana (MNP), perusahaan penerbitan koran Jurnal Nasional yang berafiliasi ke partai yang sedang berkuasa juga ikut menerima bagian. "Hasil temuan BPK juga sangat sah menjadi pintu masuk KPK membongkar kebusukan yang selama ini disimpan penguasa," tegasnya. Dia menambahkan, pihak-pihak yang terungkap dalam laporan BPK harus berani bertanggungjawab. "Karena atas ulah mereka, nasib nasabah Bank Century terkatung-katung, bahkan ada yang gila," tandasnya. Sekedar diketahui, dalam laporan hasil audit BPK yang berjudul Hasil Pemeriksaan Investigasi Lanjutan Atas Kasus Bank Century Nomor: 87A/LHP/XVI/12/2011 tertanggal 22 Desember 2011 yang beredar di wartawan, pegawai Bank Century yang bertugas di bagian priority banking membenarkan hal itu. Kasus Emir Moeis terjadi pada tahun 2008 periode sebelum bulan November. Artinya sebelum Penyertaan Modal Sementara (PMS) dan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) Bank Century dilakukan. Selain itu, BPK menemukan setoran tunai menyangkut Hertanto dan istrinya selama tahun 2007 sebanyak 3 kali yang besarnya Rp 453 juta, Rp 368 juta dan Rp 469 juta. Setoran tunai ini tidak pernah ada setoran fisik valasnya. Transaksi berasal dari penukaran valas ke dalam rupiah di Bank Century cabang Pondok Indah. Nilai uangnya adalah 45.000, 35.000 dan 45.000 dolar AS. Penyetoran tunai tanpa fisik oleh Hernato dan istrinya diakui oleh pegawai Bank Century cabang Pondok Indah berinisial DW dan AFR. Ke koran Hasil audit juga antara lain menemukan aliran uang sebesar Rp 100,99 miliar dari rekening milik BS dan SS ke PT Media Nusa Pradana. Periode aliran uangnya terjadi dari tahun 2006-2009. Disebut-sebut, BS adalah Boedi Sampoerna, sementara SS adalah Sunaryo Sampoerna, putra Boedi Sampoerna. Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT MNP N. Syamsuddin Ch. Haesy menyatakan, bahwa PT MNP dan media yang diterbitkannya bukan merupakan milik atau bagian dari partai politik manapun. PT MNP merupakan perusahaan penerbitan media yang sama dengan perusahaan penerbitan media lainnya sebagaimana dimaksudkan oleh Undang Undang No. 40/1999 tentang Pers. "Sebagaimana sering kami sampaikan kepada publik, baik langsung ataupun tidak langsung," ujar Syamsuddin. KPK dalami Lantas bagaimana tindak lanjutnya oleh KPK? Ketua KPK Abraham Samad mengatakan bahwa pihaknya belum secara resmi menerima hasil audit forensik dari BPK. Meski demikian Abraham berjanji untuk mengkajinya. "Kalau disampaikan secara resmi oleh BPK, akan kita dalami," katanya. (dodo/aw)

Pangeran Dari Saudi Beli Saham Twitter Rp 2,7 Triliun

Tanggal : 20 Dec 2011 Sumber : Harian Terbit JAKARTA-Pangeran Alwaleed bin Talal, lewat perusahaannya Kingdom Holding Co. mengumumkan bahwa mereka membeli saham Twitter senilai US$300 juta atau sekitar Rp2,7 triliun. Pembelian ini merupakan investasi strategis terhadap perusahaan yang telah mengubah industri media. Dalam pernyataan resmi yang dipublikasikan di Wall Street Journal, pangeran asal Arab Saudi tersebut menyatakan, pembelian saham Twitter juga menandai investasi sang pangeran di bisnis menjanjikan yang memiliki dampak global. Menurut majalah Arabian Business, Pangeran Alwaleed sendiri didaulat sebagai orang terkaya di Arab Saudi. Per 2011 ini, aset yang ia miliki mencapai senilai US$21 miliar atau sekitar Rp190 triliun. Ia sendiri telah dikabarkan berupaya untuk membeli saham Twitter dari salah satu orang pendiri perusahaan itu sejak Oktober lalu. Adapun investasi sebesar US$300 juta tersebut mewakili lebih dari 3% jumlah saham milik perusahaan situs mikroblogging yang pada semester kedua ini nilainya mencapai US$8 miliar atau sekitar Rp72 triliun. “Ke depannya, media sosial akan mengubah peta industri media secara fundamental. Twitter akan menangkap dan memanfaatkan tren positif ini," kata Ahmed Halawani, Executive Director of Private Equity and International Investment Kingdom Holding, dikutip dari Wall Street Journal, 19 Desember 2011. Matt Graves, juru bicara Twitter telah menginformasikan investasi yang dilakukan oleh pangeran Alwaleed. Namun demikian, ia tidak bersedia berkomentar lebih lanjut terkait pembelian saham perusahaannya itu.(tbt)

LINK BACK

Tutorial Dasar dan Cara Meningkatkan SEO Blogspot

PAM Swakarsa Perusahaan Miliki Senpi - Lapau Adjo

PAM Swakarsa Perusahaan Miliki Senpi - Lapau Adjo

Tambokoto - Selesaikan Kasus Mesuji, Pemerintah Diminta Cabut Izin PT SWA

Taufik Wijaya - detikNews Rabu, 21/12/2011 04:21 WIB Jakarta - Kasus dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) harus segera diungkap. Agar penyelesaian berjalan baik, pemerintah diminta mencabut izin operasional PT Sumber Wangi Alam (SWA) terlebih dahulu. “Saya pikir kalau perusahaan itu berhenti beroperasi, dan pemerintah menyelesaikan persoalan secara fair, itu yang baru namanya pemerintahan yang pro rakyat. Masak pihak yang jelas-jelas menyebabkan Indonesia menjadi sorotan international tetap dibiarkan beroperasi. Kalau persoalan sudah selesai, mungkin mereka baru beroperasi kembali,” kata Direktur Walhi Sumatera Selatan Anwar Sadat kepada pers di kantornya, Kawasan Bukitkecil, Palembang, Selasa (20/12/2011) malam. Menurut Sadat, dalam kasus Mesuji diduga ada unsur pelanggaran HAM yang dilakukan aparat. Hal ini dilihat dari sejumlah bukti yang ditemukan. “Konflik itu sendiri memiliki indikasi pelanggaran HAM. Sejumlah bukti seperti selongsong peluru, luka akibat sangkur, dan pengakuan saksi bahwa seorang korban sebelum meninggal dunia menyebut adanya sosok aparat keamanan yang turut menyiksanya, semua itu harus diverifikasi. Artinya adanya pelanggaran HAM, kasus ini harus ditelusuri. Komnas HAM sudah tahu soal bukti-bukti sebagai indikasi pelanggaran HAM,” terangnya. Kedua, tentu saja persoalan tanah ulayat yang telah dirampas perusahaan harus segera diselesaikan. Sebab menurutnya, itulah pangkal dari semua persoalan sehingga melahirkan konflik berdarah itu. "Kalau dibilang saat ini tenang atau damai, dapat saja diterima. Tapi, percayalah, mana ada manusia di dunia ini yang tenang jika haknya dirampas dan keluarganya tewas atau diteror,” kata Sadat. “Yang ketiga, yakni proses hukum yang saat ini sudah dijalankan kepolisian dan pengadilan. Jadi, masih ada dua lagi persoalan,” imbuhnya. Sebelumnya Komnas HAM memastikan ada 8 orang tewas terkait insiden bentrok petani dengan perusahaan sawit. 8 Orang itu tewas di 3 tempat berbeda di Mesuji Lampung dan Mesuji Sumsel. "Ada 3 kasus di 2 provinsi," demikian jelas Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim ketika dihubungi detikcom, Kamis (15/12). Ifdhal pun menjelaskan 3 kasus itu. 1. Kasus antara PT Sumber Wangi Alam (SWA) dengan warga di Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Peristiwa terjadi 21 April 2011. Ada pembunuhan 2 warga. Pembunuhan terhadap warga ini membuat warga marah karena menduga 2 warga tewas korban dari PT SWA. Akhirnya, warga menyerang PT SWA yang menyebabkan 5 orang tewas yaitu 2 orang Pam Swakarsa dan 3 orang karyawan perusahaan. 2. Kasus antara PT Silva Inhutani dengan warga di register 45 di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, terjadi sejak tahun 2009. PT Silva mendapatkan penambahan lahan Hak Guna Usaha (HGU). Nah, penambahan HGU itu melebar hingga ke wilayah pemukiman warga sekitar. HGU ini menjadi sumber konflik karena warga yang sudah tinggal bertahun-tahun di wilayah pemukiman diusir. Rumah-rumah warga dirobohkan. Komnas HAM masih menyelidiki adanya korban dari kasus kedua ini. Sehingga, Komnas HAM belum menyatakan ada korban tewas dari kasus ini. 3. Kasus antara PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI) dengan warga di register 45, Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung, pada 10 November 2011. PT BSMI ini memang letaknya berdekatan dengan PT Silva Inhutani. Ada penembakan terhadap warga yang dilakukan Brimob dan Marinir, 1 warga tewas dan 6 warga menderita luka tembak. (tw/her)